RAPBN 2026: Ujian Kabinet Merah Putih Bidik Pertumbuhan dan Disiplin Fiskal

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Prabowo Subianto, untuk pertama kalinya menyampaikan pidato kenegaraan serta Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 pada Sidang Tahunan MPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). 

RAPBN 2026 menjadi anggaran pertama yang disusun oleh pemerintahannya. Momentum ini akan menyedot perhatian publik dan pasar keuangan untuk mencermati arah kebijakan Presiden untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang melambat tiga tahun terakhir.

DPR dan pemerintah sebelumnya telah menyepakati asumsi dasar makro RAPBN 2026, antara lain pertumbuhan ekonomi 5,2-5,8 persen, inflasi 1,5-3,5 persen, nilai tukar Rp 16.500-Rp 16.900 per dollar AS, suku bunga obligasi pemerintah 10 tahun 6,6-7,2 persen, harga minyak mentah Indonesia 60-80 dollar AS per barel, lifting minyak 600.000-605.000 barel per hari, serta lifting gas 953.000-1,02 juta barel setara minyak per hari.

Dalam RAPBN, asumsi makro akan dipadatkan menjadi satu angka, bukan lagi rentang. Presiden juga akan memaparkan postur anggaran yang mencakup pendapatan, belanja, serta defisit dan pembiayaan negara. Perhatian publik tertuju pada pembiayaan program-program populis di tengah penurunan pendapatan negara dan tuntutan menjaga disiplin fiskal.

Dalam rapat pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM- PPKF) RAPBN 2026 bersama Komisi XI, Juli lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan belanja negara tahun depan akan lebih efisien dan produktif untuk mendukung program prioritas.

Adapun sejumlah program prioritas Presiden Prabowo yang dimaksud Sri Mulyani antara lain seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, revitalisasi sekolah, ketahanan pangan, dan ketahanan energi.

Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima MBG tahun depan. Hingga Agustus ini, program baru menjangkau sekitar 15 juta penerima. Badan Gizi Nasional selaku pelaksana membutuhkan Rp 335 triliun untuk mencapai target 2026, lebih dari dua kali lipat dari perkiraan belanja Rp 121 triliun tahun ini.

Swasembada pangan juga menjadi prioritas untuk menopang program MBG. Berdasarkan catatan Kompas, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengusulkan kenaikan anggaran menjadi Rp 44,64 triliun dari pagu indikatif Rp 13,75 triliun.

Dana tambahan akan digunakan untuk menambah cetak sawah dari 225.000 hektar menjadi 275.000 hektar, serta bantuan benih dari 300.000 hektar menjadi 1 juta hektar. Kementerian Pertanian juga akan mengembangkan komoditas strategis, seperti tebu, kelapa, kopi, kakao, mete, lada, pala, serta mendukung pengadaan bawang putih, kedelai, dan gandum.

Sementara itu, Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ditargetkan berdiri 80.000 unit dan menciptakan 1,4 juta lapangan kerja. Pemerintah memperkirakan kebutuhan 240.000 pengelola (P3K), 400.000 pengurus, 240.000 pengawas, dan 560.000 tenaga kerja unit usaha seperti toko, apotek, gudang pendingin, dan logistik.

Dalam sejumlah kesempatan, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan, pemuda dan warga desa akan diprioritaskan sebagai penggerak koperasi yang diharapkan menjadi pusat kegiatan ekonomi dan sosial.

Sri Mulyani juga memastikan bahwa anggaran untuk merevitalisasi Sekolah Rakyat akan meningkat signifikan dari yang dikeluarkan tahun ini sebesar Rp 7 triliun. Anggaran tersebut mencakup revitalisasi 159 sekolah yang menampung lebih dari 15.000 siswa di seluruh Indonesia, biaya operasional, dan tenaga pengajar.

Anggaran untuk perlindungan sosial 2026 juga dipastikan akan naik signifikan, meliputi dukungan UMKM, layanan kesehatan gratis, dan pendidikan. Tahun ini, anggaran pusat yang langsung dirasakan masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah, mencapai Rp 1.333 triliun.

Dosen Departemen Ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, mengingatkan optimisme belanja program prioritas pemerintah perlu tetap mengantisipasi risiko defisit fiskal. RAPBN 2026 memperkirakan defisit APBN ada di kisaran 2,48-2,53 persen dari PDB. Persentase ini lebih rendah dibandingkan outlook defisit tahun 2025 sebesar 2,78 persen PDB.

”Kuncinya adalah efektivitas belanja. Bila belanja publik benar-benar produktif, setiap rupiah akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan beban fiskal yang ditanggung,” ujar Syafruddin.

Namun sebaliknya, ia mengingatkan, belanja yang tidak efektif akan menjadikan defisit sebagai beban jangka panjang. RAPBN 2026, dengan demikian, adalah ujian apakah pemerintah mampu membedakan antara belanja produktif dan belanja politis.

Lebih jauh, keseimbangan antara pendapatan dan belanja juga menjadi faktor penentu. Pendapatan yang kuat dapat menjadi balancing loop untuk mengurangi tekanan defisit. Oleh sebab itu, reformasi perpajakan harus menjadi agenda serius agar target pendapatan tidak sekadar optimisme di atas kertas.

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menekankan, untuk mengurangi tekanan defisit, reformasi perpajakan tak boleh berhenti pada menaikkan tarif. Digitalisasi, integrasi data, pembenahan pajak daerah, pengurangan insentif tidak tepat sasaran, serta pengenalan pajak karbon dan pajak ekonomi digital harus menjadi prioritas. 

Selain penerimaan, kualitas belanja menjadi penentu. Belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah harus diarahkan pada program prioritas. ”Efisiensi subsidi energi, pemotongan program yang tidak relevan, dan pergeseran belanja ke investasi manusia sangat penting. Belanja boros hanya memperbesar defisit tanpa manfaat nyata,” ujarnya.

Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menyatakan RAPBN 2026 menghadapi tantangan besar di tengah ketidakpastian global dan keterbatasan ruang fiskal. Target pendapatan dan belanja yang meningkat dinilai menantang, apalagi dunia usaha global tengah menyesuaikan diri dengan kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan konflik geopolitik.

Di dalam negeri, tantangan meliputi pemulihan daya beli yang belum optimal, hilangnya setoran dividen BUMN sekitar Rp 80 triliun akibat revisi UU BUMN, dan kebutuhan menjaga momentum ekspor, termasuk membidik pasar nontradisional.

Said menilai RAPBN 2026 menjadi momentum penting untuk merealisasikan program strategis Prabowo. ”Secara teknis, program-program ini tidak mudah, tetapi keberhasilannya bisa menjadi game changer bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia generasi mendatang. Saat ini, 54 persen angkatan kerja kita hanya lulusan SMP ke bawah,” ujarnya.