Kasus dugaan keracunan makanan bergizi gratis terjadi di Jateng. Puluhan orang masih dirawat dan sejumlah sekolah memilih tak menerima MBG sementara waktu.
26 Sep 2025 18:13 WIB · Kesehatan
SEMARANG, KOMPAS — Ratusan pelajar di Kabupaten Kebumen dan Banyumas, Jawa Tengah, mengeluhkan gejala keracunan makanan usai menyantap makanan bergizi gratis atau MBG. Di Kebumen, puluhan siswa masih dirawat inap hingga Jumat (26/9/2025). Sementara itu di Banyumas, dua sekolah menolak penyaluran MBG sampai ada evaluasi terkait program ini.
Di Kebumen, dugaan keracunan makanan terjadi pada Kamis (25/9/2025) di tiga sekolah di Kecamatan Petanahan.
Sedikitnya 123 siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan makanan seperti pusing, mual, muntah, dan diare pada Kamis sore hingga malam.
Mereka dibawa orangtua dan keluarganya ke Puskesmas Petanahan dan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Petanahan untuk mendapatkan pertolongan.
Hingga Jumat, puluhan siswa masih dirawat inap di dua pusat layanan kesehatan tersebut. Sementara itu, yang lain menjalani perawatan di rumahnya masing-masing.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2025/08/21/5450f72005380b977890ac4919764080-20250821DRA042.JPG)
"Yang masih dirawat inap 35 orang. Nanti menunggu observasi dulu, akan dievaluasi setiap 24 jam sekali. Kalau memang hari ini sudah membaik, kemungkinan besok sudah boleh pulang," kata Kepala Dinas Kesehatan Kebumen Iwan Danardono,
saat dihubungi Jumat.
Menurut Iwan, ratusan siswa yang mengeluhkan gejala keracunan itu sebelumnya menyantap soto ayam dari program MBG. Soto itu disalurkan salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Untuk memastikan penyebab keracunan makanan, sampel soto dari SPPG tersebut telah diambil oleh Dinkes Kebumen. Selanjutnya, sampel makanan itu dikirimkan ke Laboratorium Kesehatan di Yogyakarta, Jumat pagi.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2024/11/22/8c261eb8-e285-444c-9244-4006614ecb23_jpg.jpg)
"Mungkin dari sayurnya, ayamnya, atau kuahnya, nanti dari hasil laboratoriumnya akan diketahui yang terkontaminasi apanya," ujar Iwan.
Dugaan keracunan makanan yang terjadi kali ini disebut Iwan merupakan yang pertama di Kebumen. Kendati korbannya lebih dari 100 orang, pemerintah setempat, disebut Iwan belum berencana menetapkan status kejadian luar biasa (KLB).
Menurut Iwan, pemerintah berfokus pada pemulihan para siswa yang bergejala dan mencegah penambahan jumlah kasus.
Iwan berharap, ke depan, SPPG bisa meningkatkan kebersihan makanan yang akan disalurkan kepada para pelajar. Seluruh standar prosedur yang telah ditentukan Badan Gizi Nasional diharapkan ditaati seluruh SPPG.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2025/03/06/bbfd6bde83be729e4412b96cb066357f-20250306_Opini_Refokus_Program_Makan_Bergizi_Gratis.jpg)
Sementara itu, di Banyumas, dugaan keracunan makanan terjadi setidaknya di tiga sekolah di Kecamatan Karanglewas. Mereka pusing, mual, muntah, dan diare.
Peristiwa itu terjadi usai para siswa menyantap nasi sayur dan ayam dari program MBG yang disajikan Selasa (23/9/2025).
Kejadian itu baru dilaporkan secara resmi ke Dinas Pendidikan Banyumas pada Kamis atau dua hari setelah kejadian. Namun, kabar mengenai adanya dugaan keracunan massal itu sudah menyebar sejak Rabu (24/9/2025). Saat itu, 102 siswa dari tiga sekolah izin tidak masuk sekolah dengan alasan sakit.
"Kami dapat laporan yang sakit itu ada 102 orang, tapi itu hanya dari tiga sekolah yang memang berada di bawah kewenangan kami. Yang lainnya kami kurang tahu karena SPPG itu kan melayani sekitar 12 sekolah dari berbagai tingkatan, dari PAUD hingga SMK," ucap Kepala Bidang Pembinaan SD di Disdik Banyumas Taryono.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2025/09/24/31a1fa0d47c0ea439510d88a72054d7a-20250924CHE01x.jpg)
Akibat kejadian itu, dua kepala sekolah di Kecamatan Karanglewas meminta agar penyaluran MBG di sekolah-sekolah mereka dihentikan sementara pada Jumat.
Mereka ingin agar SPPG terkait melakukan evaluasi dan perbaikan sebelum kembali menyalurkan MBG ke dua sekolah tersebut.
Adapun, sekolah-sekolah lain di Kecamatan Karanglewas masih menerima MBG pada Jumat. aNamun, para guru mengecek satu per satu makanan dari MBG sebelum disajikan kepada para siswa. Hal itu dilakukan untuk mencegah risiko keracunan makanan.
Usai kejadian itu, pada Rabu, kepala SPPG di wilayah Karanglewas disebut Taryono, sempat mengumpulkan seluruh kepala sekolah penerima program MBG.
Namun, dalam pertemuan itu tidak dibahas sama sekali mengenai masalah dugaan keracunan. Sehingga, pada Jumat, dinas-dinas terkait berkoordinasi dengan pihak BGN di Banyumas mendatangi SPPG.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2025/09/25/7e2017d0fdd2eababea181037b4f4102-20250925AGS_62.jpg)
Setelah melakukan kunjungan, BGN Banyumas menjelaskan mereka akan menghentikan sementara program MBG yang disuplai dari SPPG Kecamatan Karanglewas mulai Senin (29/9/2025). Penghentian sementara itu dilakukan sembari menunggu SPPG dievaluasi.
Selain itu, Taryono menyebut pihaknya juga meminta agar BGN melakukan evaluasi terkait surat perjanjian antara sekolah dengan pihak SPPG. Dalam surat perjanjian yang harus ditandatangi kepala sekolah itu ada dua klausul yang dinilai Taryono perlu dihilangkan.
Pertama terkait kewajiban sekolah untuk mengganti tempat makan atau ompreng yang hilang atau rusak sebesar Rp 80.000 per unit.
Kedua, ketika ada kejadian luar biasa seperti keracunan, pihak sekolah dilarang menginformasikan ke pihak luar sampai SPPG mendapatkan solusi atas kejadian itu.
"Larangan menginformasikan ke pihak luar ini harus dihapus karena kepala sekolah kan secara heirarki juga wajib melaporkan ke atasan langsungnya lewat koordinator wilayah kecamatan, kemudian kepada disdik. Masa dihalang-halangi tidak boleh lapor oleh perjajian itu, ya tidak boleh lah, harus dihapus itu," kata Taryono.
Menurut Taryono, pihaknya sudah pernah memprotes isi surat perjanjian itu ke BGN Banyumas. BGN Banyumas mengaku bakal mengusulkan perubahan isi surat perjanjian itu ke BGN pusat.
Alasannya, format surat perjanjian itu diklaim berasal dari BGN pusat. Tak hanya berlaku di Banyumas, surat perjanjian dengan format itu juga disebut berlaku di seluruh Indonesia.
"Para kepala sekolah sebenarnya keberatan dengan perjanjian itu. Tapi, kalau tidak tanda tangan, nanti sekolahnya enggak dikirimi MBG, dikira tidak mendukung program pemerintah," ujarnya.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Dinkes Banyumas Sito Hatmoko menyebut, pendataan masih terus dilakukan untuk memastikan jumlah siswa yang mengeluhkan gejala keracunan makanan. Dari pendataan sementara Puskesmas Karanglewas, ada 70 siswa yang melaporkan keracunan.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2024/07/25/d783b5cd-c820-4971-a051-f738c4aa535e_jpg.jpg)
Menurut Sito, tidak ada siswa yang dirawat inap akibat kejadian itu. Mayoritas menjalani rawat jalan, bahkan ada yang tidak berobat ke pusat layanan kesehatan dan memilih untuk istirahat di rumah.
Kejadian keracunan makanan diduga setelah para siswa menyantap MBG itu disebut Sito baru pertama kali terjadi di Banyumas. Peristiwa itu diharapkan Sito menjadi yang terakhir kali di Banyumas.
"Saya sudah menyampaikan berulang kali, keracunan makanan bisa saja terjadi, apalagi ini makanan yang disajikan dalam jumlah besar. Untuk itu, penting sekali yang namanya pemeriksaan organoleptik atau pemeriksaan menggunakan pancaindera. Makanan itu dilihat warnanya, dirasakan teksturnya, dicium baunya, dan sebagainya sebelum dikonsumsi," ucap Sito.
Penulis:
Kristi Dwi UtamiEditor:
Cornelius Helmy HerlambangPenyelaras Bahasa:
Apolonius Lase