Ratusan Siswa Keracunan MBG, LBH Bandar Lampung Buka Posko Pengaduan

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS — Ratusan siswa di Lampung mengalami gejala keracunan seusai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) selama kurun dua bulan terakhir. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung membuka posko pengaduan seiring meningkatnya kasus keracunan.

Kepala Divisi Advokasi LBH Bandar Lampung Prabowo Pamungkas mengatakan, pihaknya resmi membuka posko pengaduan kasus keracunan yang diduga akibat program MBG. Masyarakat dapat melapor dan mendapat pendampingan hukum untuk menuntut pertanggungjawaban negara.

”Langkah ini ditempuh karena program yang digadang-gadang sebagai solusi atas persoalan gizi justru berbalik menjadi bencana sosial dan kesehatan yang menimpa ratusan siswa di berbagai daerah di Lampung,” kata Prabowo di Bandar Lampung, Jumat (26/9/2025).

Berdasarkan data Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), kata dia, Lampung masuk dalam lima provinsi dengan jumlah kasus keracunan MBG terbanyak, 307 kasus.

Sementara data terbaru dari Satuan Tugas Percepatan MBG Lampung mencatat, jumlah kasus keracunan MBG selama dua bulan terakhir sudah lebih dari 500 kasus.

Selain masalah keracunan yang terus bertambah, persoalan terkait dengan kebersihan dan kelayakan menu MBG juga menjadi sorotan publik.

Kasus terbaru, sebuah video yang menunjukkan menu MBG berupa telur ceplok yang sudah berulat beredar di media sosial. Dalam video berdurasi 1 menit 30 detik, ulat terlihat bergerak di makanan dan tepian ompreng.

Prabowo pun menyayangkan program yang menyedot anggaran besar itu digulirkan tanpa standar ketat dan pengawasan menyeluruh. Akibatnya, MBG justru menimbulkan kasus-kasus keracunan.

LBH Bandar Lampung juga mendesak pemerintah menetapkan status kondisi luar biasa (KLB) atas semakin bertambahnya peristiwa keracunan MBG.

Penetapan ini penting agar ada langkah cepat, terukur, dan terpadu untuk menghentikan menyalurkan makanan yang bermasalah. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan penanganan medis menyeluruh kepada korban.

”Keracunan ratusan siswa di Lampung bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan konsekuensi langsung dari kebijakan yang dijalankan tanpa perencanaan matang, tanpa transparansi, dan tanpa keberpihakan sejati pada rakyat,” katanya.

Ketua Satgas Percepatan MBG Lampung Saipul mengatakan telah menindaklanjuti laporan makanan berulat di Tanggamus. Berdasarkan laporan yang diterima, kejadiannya di SDN 1 Karang Agung, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Lampung, Rabu (24/9/2025).

Saat itu, petugas dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sudimoro mengirimkan MBG sebanyak 105 porsi. Pengiriman dilakukan pukul 09.35 WIB dan diterima sekolah pukul 10.15 WIB.

Beberapa saat kemudian, pihak sekolah menghubungi SPPG terkait temuan ulat dan mengembalikan 49 porsi MBG yang tidak dimakan. Setelah diperiksa, ulat itu disebut hanya ada di dua ompreng.

Dari hasil penelusuran, ulat diduga berasal dari buah kelengkeng yang kualitasnya tidak bagus. Indikasinya, ulat serupa ditemukan di buah kelengkeng. Dia memastikan menu MBG tersebut tidak dikonsumsi siswa.

Sementara terkait banyaknya kasus keracunan MBG di Lampung, Saipul mengatakan telah menutup sementara SPPG yang menyediakan menunya.

”Setelah ada kejadian-kejadian keracunan, akan kita lihat lagi pengelolaannya dan dapurnya diawasi penerapan standarnya. Tata laksana kami pantau semua,” paparnya.

Pihaknya juga meminta Balai Pengawas Obat dan Makanan Lampung turun langsung dan mencari tahu penyebab keracunan MBG. Dinas kesehatan di masing-masing kabupaten juga dilibatkan untuk melakukan pengawasan terhadap SPPG.

”Kalau penyebab permasalahan sudah diperbaiki dan sudah menaati, baru SPPG boleh melayani kembali,” tambahnya.

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Lampung juga sudah mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Lampung terkait pengelolaan SPPG. Semua pengelola dapur SPPG diminta lebih memperhatikan prosedur operasi standar dalam penyajian makanan.