Rawan Bencana, Tata Ruang di Jabar Bakal Dievaluasi

BANDUNG, KOMPAS — Kondisi tata ruang di Jawa Barat yang berpotensi tidak sesuai dengan kondisi alam di sekitarnya akan segera dievaluasi. Dalam waktu dekat, Pemerintah Provinsi Jabar bakal bertemu dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk membahas hal ini.

”Hari Selasa pekan depan kami akan bertemu dengan pemerintah pusat mengenai evaluasi tata ruang tersebut, terutama Kementerian ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional),” ujar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Bandung, Rabu (5/3/2025).

Dedi menyampaikan hal itu menanggapi bencana alam yang terjadi di Jabar beberapa hari terakhir. Banjir melanda Kota dan Kabupaten Bekasi, sedangkan longsor terjadi di Kota dan Kabupaten Bogor.

Dedi mengatakan, penanganan terhadap warga terdampak seperti evakuasi hingga pemenuhan kebutuhan dasar masih dilakukan. Namun, evaluasi ke depan juga mesti dipikirkan agar semua pihak tidak mengulangi kebijakan yang salah. Segala jenis perizinan, menurut dia, harus dibuat dengan kehendak alam dan sesuai dengan prinsip pengelolaan lingkungan.

”Bendungan Cibeet akan dibangun di Bogor sebagai area tangkapan air untuk meminimalkan banjir di Bekasi. Namun, kami juga berharap warga arif terhadap lingkungan. Mulai tidak menutup saluran air hingga tidak membuang sampah ke sungai,” kata Dedi.

Hadi Rahmat, Pranata Humas Ahli Muda Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar, mengatakan, longsor di Kota Bogor terjadi di lima kecamatan dan 19 desa. Longsor berdampak pada 150 jiwa, merusak 12 rumah, serta mengancam 17 rumah lainnya.

Di Kabupaten Bogor, longsor terjadi di 11 kecamatan dan 24 desa. Bencana itu berdampak pada 152 jiwa dan 43 orang mengungsi.

Terkait hal itu, sejak Selasa (4/3/2025), Pemkot Bogor menetapkan status siaga darurat bencana. Status itu ditetapkan 30 hari, periode 4 Maret-2 April 2025.

Sementara itu, menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), banjir di Kota Bekasi menggenangi 25 kelurahan di 12 kecamatan. Masyarakat terdampak tercatat 61.233 jiwa.

Di Kabupaten Bekasi, banjir berdampak pada 51.320 jiwa di 41 desa dan 14 kecamatan. Sejauh ini Pemkab Bekasi sudah menetapkan status siaga bencana hidrometeorologi basah sejak tahun lalu. Periodenya 21 Oktober 2024 hingga 31 Mei 2025.