Rawan Keracunan MBG, Sebagian Besar SPPG di Jabar Belum Bersertifikasi Higienis

BANDUNG, KOMPAS— Meski rawan kasus keracunan makan bergizi gratis, baru 10-20 persen dari sekitar 2.500 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi di Jawa Barat. Pengawasan ketat mesti dilakukan agar rentetan kasus keracunan tidak terjadi lagi.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan saat ditemui wartawan di Gedung Sate, Kantor Gubernur Jabar, Kota Bandung, Rabu (8/10/2015). Dia menanggapi perihal Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang wajib dimiliki satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG)

Erwan mengatakan, Pemprov Jabar berencana mengumpulkan seluruh pengelola SPPG dalam waktu dekat. Tujuannya, mengevaluasi dan memperkuat pengawasan terhadap mutu gizi serta standar kebersihan.

“Kami akan mengumpulkan semua pengelola SPPG dan para ahli gizi dan tim yang mengontrol kualitas MBG. Saat ini, kami sedang menyiapkan tempatnya di Bandung,” ujar Erwan.

Erwan menjelaskan, langkah ini meniru evaluasi serupa di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ia menegaskan, seluruh SPPG di Jabar nantinya wajib memiliki SLHS agar standar keamanan pangan terjamin.

“Memang sebelumnya pengawasan di lapangan masih lemah. Ke depan, semua SPPG harus tersertifikasi. Jika ada yang belum memenuhi syarat, operasinya akan kami hentikan sementara untuk dievaluasi,” tegasnya.

Ia menambahkan, evaluasi ini bertujuan memastikan tidak ada lagi kasus keracunan atau gangguan kesehatan pada penerima manfaat program makanan bergizi.

Berdasarkan data Kompas dan dinas kesehatan setempat sejak Mei hingga September tahun ini, sebanyak 3.014 siswa yang mengalami keracunan setelah menyantap MBG di sejumlah kota dan kabupaten di Jabar.

Daerah ini antara lain Kota Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Bogor, Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung Barat.

Peristiwa dengan korban yang terbanyak di Bandung Barat. Data dari Dinkes Bandung Barat, jumlah siswa yang diduga mengalami keracunan mencapai 1.315 siswa dalam dua kasus pada bulan September 2025.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bandung Erwin Affandi menyatakan, pihaknya siap mengikuti seluruh instruksi dari Pemprov Jabar terkait kewajiban sertifikasi SPPG. Ia mengakui, hingga kini belum ada pengecekan khusus terhadap kepemilikan sertifikat SLHS di wilayahnya.

“Kami akan tetap mengikuti apa yang menjadi instruksi gubernur. Semua keputusan berasal dari pusat, dan kami akan jalankan sepenuhnya, termasuk yang berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan,” ujarnya.

Erwin menambahkan, sejauh ini kondisi di Kota Bandung relatif aman berkat keterlibatan berbagai pihak. “Kami melibatkan puskesmas, dinkes, dinas pendidikan, hingga petugas lapangan untuk memastikan semua berjalan baik,” katanya.