Tagih Janji Naik Gaji, Guru Tak Mau Di-”Prank” Prabowo

JAKARTA, KOMPAS — Realisasi janji kampanye Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menambahkan gaji guru demi meningkatkan mutu pendidikan sangat dinanti para guru. Walaupun anggarannya sudah dimasukkan dalam anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 2025, realisasinya masih dalam tahap pengkajian.

Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim, khawatir janji ini tidak bisa segera direalisasikan karena berbagai alasan, seperti anggaran yang belum disiapkan dan sebagainya. Oleh karena itu, dia mendesak Prabowo-Gibran memenuhi janjinya akan memberi tambahan gaji sebesar Rp 2 juta per bulan bagi semua guru.

Ini akan kami lakukan, tetapi saya belum bisa menyebut angkanya.

Dalam video yang beredar luas di kalangan guru dan masyarakat luas, Hashim Djojohadikusumo sebagai salah satu bagian dari tim kampanye nasional Prabowo-Gibran menyatakan rencana adanya kenaikan gaji guru mulai Oktober 2024. Bahkan, Hashim sempat meminta pernyataannya direkam yang bisa menjadi pegangan bagi para guru.

”Jika janji Rp 2 juta perbulan tak dipenuhi, Prabowo sudah meng-ghosting 3 juta lebih guru. Kami para guru di-prank, semoga tak begitu, ya. Mengingat pak Prabowo seorang prajurit yang memegang sumpahnya,” kata Satriwan saat dihubungi, Kamis (24/10/2024).

Satriwan menegaskan, peran guru sangat strategis dalam upaya mempersiapkan Generasi Emas Indonesia yang digadang-gadang akan terjadi pada 2045. Namun, realitasnya saat ini sebagian besar guru penghasilannya masih jauh dari layak untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum.

Dia juga meyakini bahwa Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti yang dianggap banyak orang sebagai orang ”pendidikan” akan memberikan harapan baru bagi dunia pendidikan, khususnya para guru. Latar belakang Abdul Mu’ti dari Persyarikatan Muhammadiyah berpengalaman mengelola ribuan sekolah/madrasah dan perguruan tinggi.

Wakil Sekretaris Jenderal PB PGRI Catur Nurrochman Oktavian menambahkan, selama beberapa dekade ini, penghasilan guru yang disertifikasi memang lebih baik dengan adanya tunjangan profesi guru (TPG) sebesar satu kali gaji pokok bagi guru pegawai negeri sipil (PNS).

Guru swasta kini sudah diberikan secara umum sebesar Rp 1,5 juta per bulan dan dibayarkan sama dengan guru PNS setiap tiga bulan sekali. Sebagian kecil guru swasta menikmati TPG lebih baik dengan adanya kebijakan penyetaraan (inpassing) dengan gaji pokok PNS, tetapi sementara ini inpassing ditiadakan.

Pemberian TPG masih dinilai rumit dan diberikan rapel tiga bulan sekali, itu pun sering telat dicairkan oleh pemerintah daerah. Mekanisme pembayaran tunjangan melalui anggaran dana alokasi umum (DAU) kerap menuai masalah di beberapa daerah.

”Pemerintah baru perlu memperbaiki sistem penggajian guru. Perlu ada regulasi mengenai penghasilan minimum guru dan pemberian remunerasi,” kata Catur.

Sementara itu, Mendikdasmen Abdul Mu’ti saat jumpa pers di kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Rabu (23/10/2023), mengatakan, realisasi janji kampanye Prabowo-Gibran itu sudah ditugaskan kepada dirinya, tetapi masih dalam tahap pengkajian. Pemerintah menganggap kesejahteraan guru sangat berbanding lurus dengan mutu pendidikan yang diterima para pelajar.

”Ini akan kami lakukan, tetapi saya belum bisa menyebut angkanya, tetapi sudah ada anggarannya di tahun 2025 untuk peningkatan gaji dan kesejahteraan guru. Angkanya belum kami sampaikan sekarang supaya tidak semuanya diberitakan sekarang,” kata Abdul Mu’ti.

Selain itu, Abdul Mu’ti juga mengungkapkan ada lima strategi yang akan dilakukan pada sektor Dikdasmen. Kelima hal tersebut adalah meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Dikdasmen; meningkatkan sarana-prasarana pendidikan; kualitas, ketersediaan, dan kesejahteraan guru; meningkatkan partisipasi publik; serta terakhir, sekolah unggul.

Untuk merealisasikan strategi tersebut, Abdul Mu’ti meminta masukan dari sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari guru, pengelola satuan pendidikan, hingga media. Selain itu, Abdul Mu’ti bersama semua anggota Kabinet Merah Putih akan mengikuti pembekalan di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, untuk menyamakan visi dan misi pemerintahan Prabowo-Gibran.