Realpolitik, Pilihan Pasca-Komunitas ASEAN 2025

Peringatan Deklarasi Bangkok 8 Agustus yang melahirkan ASEAN terasa pahit. ASEAN mendapat masalah besar. Dua anggotanya, yakni Thailand dan Kamboja, terlibat dalam pertempuran berdarah. Pertempuran berhenti setelah ASEAN menengahi. Keterlibatannya pun setelah Dewan Keamanan PBB mendesak ASEAN untuk memediasi, dan tekanan Washington kepada kedua negara (www.cbsnews.com, 26 Juli).

Konflik menambah daftar ketidakmampuan ASEAN menghadapi tantangan, mulai dari mengelola perselisihan wilayah, bersikap tegas dalam pertarungan negara besar, dan menangani masalah Myanmar dan Rohingya.

Ketidakmampuan itu makin menjauhkan mimpi ”ASEAN 2025: Melangkah Maju Bersama (AMMB)” yang ditetapkan pada November 2015. Ini merupakan kelanjutan Visi Komunitas ASEAN 2025.

AMMB adalah cita-cita mengenai komunitas ASEAN yang terintegrasi, damai, stabil, sejahtera, berdasarkan aturan, berorientasi, dan berpusat pada rakyat. Konteks diputuskannya adalah saat politik kawasan relatif terkendali, pertarungan Amerika Serikat-China belum memanas, kasus pengungsi Rohingya belum meluas (2017), masalah Laut China Selatan relatif stabil, dan ekses kudeta di Myanmar belum bereskalasi (2021).

Ide AMMB, sebagaimana ide komunitas ASEAN sebelumnya, merupakan manifestasi nilai institusionalisme. Sayangnya, institusionalisme, kepercayaan akan lembaga, dan relevansinya meredup.

ASEAN perlahan menjadi ”zombie”, organisasi yang terus beroperasi, tetapi tidak mencapai mandatnya (Dijkstra & Debre, 2022). Yang berjalan adalah sistem ”menyapu ke bawah karpet”, masalah penting ditutupi, dan tidak diselesaikan. Saling serang Kamboja-Thailand menunjukkan sistem itu mengalami disintegrasi, dan nilai institusionalisme tidak bisa diandalkan.

Inilah saatnya ASEAN dibimbing realpolitik, politik yang berlandaskan realisme. Politik ini diterjemahkan sebagai ”bertindak atas dasar keadaan dan kebutuhan yang ada, bukan berdasarkan doktrin semata” (Henry C Emery, 1915; dan Antoine Dresse, 2025). ASEAN mengaplikasikan realpolitik dengan membangun leverage agar diperhitungkan di kawasannya.

Leverage diterjemahkan sebagai ”alat pengungkit atau pemengaruh” atau ”kepemilikan tertentu yang membuat keuntungan strategis” (Parahyangan Center for International Studies (PACIS), 2021). Leverage, berdasarkan realpolitik, dibangun atas dasar: pertama, mengakui keadaan diri sendiri; kedua, sadar bahwa pihak kuat yang menentukan hubungan internasional; ketiga, bisa menerima aspirasi pihak yang lebih lemah untuk bermitra dengan pihak kuat.

ASEAN dan anggotanya telah memiliki ”keeratan hubungan (density of ties) (Levitsky & Way (2006)).” Hubungan itu dilakukan dengan berbagai kekuatan di berbagai bidang, terutama ekonomi dan militer. Misalnya Filipina dekat secara militer dengan AS; Kamboja dengan China. Juga, ASEAN melakukan atau terlibat dalam kerja sama ekonomi subkawasan seperti SIJORI (pada 1990-an), atau Pembangunan Lembah Sungai Mekong.

Itu bukan hubungan seluruh anggota, melainkan individu. Individu anggota ASEAN dibebaskan berhubungan erat dengan siapa saja. Inilah yang dijadikan leverage.

Hubungannya berdasarkan like-mindedness, yang bisa saja membentuk pengelompokan kecil. Pengelompokannya berdasarkan isu atau kepentingan individu. Kepentingannya tidak harus kepentingan seluruh anggota ASEAN.

Kebebasan untuk memilih mitra, berdasarkan kepentingan bukan perkubuan, merupakan pengaplikasian active non-alignment (Jorge Heine, 2023). Dalam konteks ASEAN, individu anggota bebas untuk bermitra dengan siapa pun. Sementara ASEAN-nya tetap bebas, tidak terikat, tidak harus menentukan keberpihakan pada kekuatan mana pun. Hubungan yang membuat perbedaan kubu anggota bukan perpecahan, malahan dijadikan leverage (Syawfi & Harsawaskita, 2025, belum dipublikasikan).

Ludwig August von Rochau menuliskan The Principles of Realpolitik pada abad ke-19 untuk melawan kemalasan berpikir dan retorika tanpa makna (John Bew, Juni 2014). Sasarannya adalah ide yang sulit direalisasi, ungkapan yang diterima dengan naif, delusi diri merasa penting atau besar (delusion of grandeur).

Dibimbing realpolitik, ASEAN bertindak atas dasar kesadaran akan kekuatan diri dan pihak lain. Yang dimiliki adalah keeratan hubungan. Keterhubungan atau interdependensi ini dijadikan senjata (weaponize interdependence). Dipergunakan sebagai instrumen tawar-menawar dalam berbagai interaksi terpisah dengan berbagai kekuatan.

Keeratan hubungan tidak hanya dengan satu kekuatan ”membebaskan” ASEAN. Individu anggota memilih mitranya, ASEAN tidak harus berpihak, dan bebas dari ketergantungan.

Di kawasan di mana negara besar sedang memperebutkan sekutu, mengeksploitasi keeratan hubungan dengan satu pihak sebagai leverage merupakan sebuah tindakan berdasarkan realpolitik. Itu adalah ”tindakan yang diperlukan, yang mungkin dalam keadaan normal dianggap salah, dan mungkin memecah-belah.”

Adrianus Harsawaskita, Dosen Prodi Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung