Airlangga: Indonesia Akan Impor Minyak dari AS

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menyiapkan langkah diversifikasi pasokan minyak di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat eskalasi konflik Iran. Salah satu upaya yang ditempuh adalah mengamankan suplai dari luar kawasan Timur Tengah melalui sejumlah nota kesepahaman dengan perusahaan energi global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah telah memiliki kesepakatan awal untuk memperoleh pasokan minyak dari kawasan di luar Timur Tengah. Pertamina telah menjalin nota kesepahaman dengan sejumlah perusahaan energi asal Amerika Serikat.

”Pemerintah sudah punya MoU untuk mendapatkan suplai dari non–Middle East. Misalnya kemarin Pertamina sudah bikin MoU dengan Amerika, beberapa dengan Chevron, dengan Exxon, dan yang lain,” ujar Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (2/3/2026).

Langkah tersebut ditempuh menyusul harga minyak dunia yang sempat menyentuh kisaran 82 dolar AS per barel akibat memanasnya konflik di Timur Tengah. Menurut Airlangga, gangguan di kawasan tersebut berpotensi menghambat pasokan global, terutama jika berdampak pada Selat Hormuz maupun jalur Laut Merah.

”Kalau Iran, sudah pasti yang terganggu adalah suplai minyak. Karena Selat Hormuz terganggu, belum juga Laut Merah. Jadi kita lihat berapa jauh pertempuran ini akan terus berlangsung,” katanya.

Selain pasokan energi, ia menilai konflik juga dapat mengganggu transportasi logistik internasional serta sektor pariwisata. Dampak terhadap perekonomian nasional, termasuk ekspor ke negara-negara Timur Tengah seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain, sangat bergantung pada durasi konflik.

””Balik lagi kita monitor saja, perang ini lama atau perang 12 hari atau sejauh mana,” ujarnya.

Terkait kemungkinan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri, Airlangga mengakui lonjakan harga minyak global biasanya akan berimbas pada harga energi. ”Otomatis akan naik, sama seperti saat perang Ukraina naik,” katanya.

Meski demikian, ia menyebut pasokan dari Amerika Serikat diperkirakan meningkat. Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) juga tengah menambah kapasitas produksi sehingga diharapkan dapat meredam tekanan harga.

”Pemerintah akan terus memantau perkembangan situasi sebelum menentukan langkah lanjutan guna menjaga stabilitas ekonomi nasional,” kata Airlangga.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menekankan, PT Pertamina (Persero) telah menyiapkan alternatif jalur pelayaran lain guna menjaga rantai pasok dan menjaga stabilitas harga.

”Berdasarkan pengalaman konflik sebelumnya pada 2025, perseroan telah menyiapkan alternatif jalur pelayaran guna menjaga keberlangsungan rantai pasok minyak serta kestabilan harga BBM domestik,” ujar Haryo.

Dampak utama konflik tersebut akan ditransmisikan melalui lonjakan harga minyak, pelemahan rupiah, tekanan di pasar keuangan, serta meningkatnya risiko fiskal dan eksternal.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai eskalasi konflik Iran menjadi faktor dominan yang menekan perekonomian global dan berpotensi menimbulkan dampak signifikan bagi Indonesia. Kenaikan harga minyak, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga tekanan pada fiskal menjadi risiko utama yang perlu diantisipasi.

”Dampak utama konflik tersebut akan ditransmisikan melalui lonjakan harga minyak, pelemahan rupiah, tekanan di pasar keuangan, serta meningkatnya risiko fiskal dan eksternal,” ujar Yusuf.

Berdasarkan analisis CORE Indonesia, harga minyak yang sebelumnya berkisar 67–70 dolar AS per barel berpotensi naik menjadi 80-90 dolar AS per barel dalam skenario moderat. Dalam skenario yang lebih darurat, harga minyak bisa merangkak ke level 100-150 dolar AS per barel.

Sebagai negara importir bersih minyak dengan kebutuhan 1,5-1,6 juta barel per hari, Indonesia rentan terhadap lonjakan harga tersebut. Kenaikan harga minyak akan meningkatkan biaya impor, memperbesar beban subsidi energi, serta menekan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam skenario moderat saja, defisit APBN berpotensi melebar lebih dari Rp 106 triliun.

”Dalam skenario moderat saja, defisit APBN berpotensi melebar lebih dari Rp 106 triliun. Bisa melampaui Rp 225 triliun dalam skenario parah,” ujar Yusuf.

Selain tekanan fiskal, konflik juga berpotensi memicu arus keluar modal (capital outflow) dari pasar negara berkembang menuju aset aman seperti dolar Amerika Serikat dan emas.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menilai, konflik Iran tidak sekadar isu geopolitik regional, tetapi menjadi tekanan eksternal bagi pasar negara berkembang, termasuk Indonesia.

Ketika risiko global meningkat, ia melanjutkan, pasar cenderung memasuki fase risk-off atau meminimalisasi risiko sehingga dana investor mengalir ke aset safe haven. Dampaknya terlihat pada tekanan terhadap nilai tukar rupiah, kenaikan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN), serta meningkatnya premi risiko.

”Tekanan terjadi karena persepsi risiko global, bukan karena perubahan fundamental domestik secara tiba-tiba,” katanya.

Dari sisi fiskal, Rizal mengingatkan, setiap kenaikan harga minyak akan langsung memperlebar defisit neraca minyak dan gas serta meningkatkan kebutuhan devisa. Kondisi ini berpotensi memperbesar tekanan eksternal apabila konflik berlangsung dalam waktu yang lebih lama.