Reformasi Kultural Polri Kian Mendesak

JAKARTA, KOMPAS — Reformasi kultural kepolisian kian mendesak seiring munculnya kasus-kasus pelanggaran yang melibatkan polisi di beberapa daerah. Kemauan politik dari Presiden dan Kepala Polri dibutuhkan untuk menciptakan Polri yang humanis, demokratis, transparan, dan akuntabel.

Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah kasus yang melibatkan aparat kepolisian terus mengemuka di publik. Terbaru, dugaan pemerasan oleh 18 anggota Polri terhadap warga Malaysia di Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024.

Kasus lainnya, seperti polisi menembak siswa SMK di Semarang, polisi menembak polisi di Solok Selatan, polisi membunuh ibu kandung di Bogor, polwan membakar suami di Mojokerto, serta pembunuhan yang melibatkan anggota Polri di Palangka Raya. Selain itu, pernah muncul kasus pembunuhan berencana yang dilakukan Ferdy Sambo serta kasus narkoba yang melibatkan Teddy Minahasa.

Reformasi di kepolisian belum dilakukan secara menyeluruh, padahal yang dibutuhkan hari ini adalah perubahan-perubahan yang sangat radikal untuk membongkar kultur yang tidak mencerminkan institusi kepolisian yang modern, demokratis, humanis, transparan, dan akuntabel.

Peneliti di Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Nicky Fahrizal, Minggu (29/12/2024), mengatakan, berbagai rentetan kasus yang melibatkan polisi itu terus bermunculan karena Polri belum melakukan reformasi kultural. Tindakan yang dilakukan anggota masih dianggap sebagai perilaku oknum dan merupakan hal yang biasa.

Menurut dia, berbagai kasus tersebut merupakan dampak dari belum adanya reformasi kultural di tubuh kepolisian. Perubahan di kepolisian masih bersifat parsial yang dilakukan melalui berbagai peraturan Kapolri.

Padahal, reformasi kultural itu merupakan salah satu amanat dari pemisahan Polri dari Angkatan Bersenjata RI (ABRI) yang menginginkan Polri menjadi lembaga publik yang modern, transparan, dan akuntabel.

Lebih jauh, masalah kultural di kepolisian juga mencakup kekerasan, korupsi, serta penyalahgunaan wewenang. Polri bahkan juga dianggap sebagian pihak ikut cawe-cawe urusal elektoral sehingga dinilai tidak independen.

”Reformasi di kepolisian belum dilakukan secara menyeluruh, padahal yang dibutuhkan hari ini adalah perubahan-perubahan yang sangat radikal untuk membongkar kultur yang tidak mencerminkan institusi kepolisian yang modern, demokratis, humanis, transparan, dan akuntabel,” ujar Nicky.

Oleh karena itu, Nicky menilai reformasi kultural di kepolisian semakin mendesak. Rentetan kasus yang melibatkan aparat harus menjadi pelajaran berharga untuk memperbaiki institusi Polri.

Kasus-kasus itu tidak bisa lagi dianggap sebagai hal biasa yang berhenti di pelaku, tetapi ada tanggung jawab pimpinan untuk menjaga kultur anggotanya. Terlebih, anggota yang terlibat cukup beragam, mulai dari tingkat bawah hingga anggota yang berpangkat tinggi.

”Kemauan politik dari Presiden dan Kepala Kepolisian Negara RI menjadi prasyarat penting agar reformasi kultural polri dapat dilaksanakan,” ujar Nicky.

Di sisi lain, lanjutnya, kasus-kasus anggota polri yang menggunakan senjata api harus menjadi bahan evaluasi untuk melaksanakan psikotes. Penggunaan senjata api harus melalui psikotes secara berkala dan uji kompetensi untuk memastikan anggota tidak mudah menggunakan senjata api.

Bahkan perlu dipikirkan ulang penggunaan senjata api di sejumlah kesatuan. Penggunaan senjata api yang melumpuhkan atau senjata api yang mematikan harus diperhatikan agar senjata yang melekat tidak digunakan untuk merugikan masyarakat.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Rudianto Lallo, mengatakan, rentetan kasus yang melibatkan anggota Polri dapat mencoreng citra kepolisian. Bahkan, kasus terakhir soal dugaan pemerasan di DWP berdampak pada citra Polri di internasional.

Oleh karena itu, harus ada evaluasi menyeluruh dari proses rekrutmen, pembinaan karier, hingga promosi jabatan. Pengawasan internal harus diperkuat dan diikuti dengan pemberian sanksi berat kepada anggota Polri yang melanggar aturan.

Lebih jauh, kata Rudianto, DPR juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap kasus-kasus yang melibatkan aparat kepolisian. Komisi III DPR membuka kanal pengaduan terhadap mitra kerja, termasuk kepolisan.

Aduan ke kepolisian bahkan menempati urutan terbanyak keempat dengan jumlah 60 pengaduan. Jenis pengaduan, antara lain, terkait penanganan perkara, profesionalitas pelayanan publik, penyalahgunaan wewenang, serta pelanggaran kode etik anggota.

”Setiap pengaduan dari masyarakat yang masuk ke DPR langsung ditindaklanjuti kepolisian. Tapi perlu kami ingatkan bahwa perlu ketegasan menindak, bukan justru melindungi anggota yang bersalah,” kata Rudianto.

Terkait evaluasi rentetan kejadian yang melibatkan anggota Polri, Kompas telah meminta tanggapan dari Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Sandi Nugroho. Namun, hingga berita ini diturunkan, Sandi tidak merespons.