Reformasi untuk Jaga Relevansi PBB

Para kepala negara dan diplomat silih berganti berpidato di podium. Resolusi dan pernyataan dirilis. Di tengah rutinitas tahunan itu, PBB dipertanyakan relevansinya.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada September ini Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggelar ”ritual” tahunannya, Sidang Majelis Umum, di markas besarnya di New York, Amerika Serikat. Agendanya hampir sama dan terus berulang. Para kepala negara atau ketua delegasi negara berpidato silih berganti di podium. Pernyataan atau deklarasi lalu dikeluarkan.

Begitu berulang terus setiap tahun pada bulan September di Markas Besar PBB. Namun, situasi dunia tidak berubah. Perang dan konflik bersenjata terus berkecamuk di berbagai kawasan: Ukraina-Rusia, Jalur Gaza di Palestina, AS dan Israel versus Iran, Sudan, Kongo, Myanmar, dan lain-lain. Wajar jika banyak pihak mempertanyakan keberadaan PBB.

Seperti ditegaskan dalam piagam berdirinya, saat dibentuk pada 1945, PBB bertujuan—salah satu yang utama—menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Namun, hingga lebih dari delapan dasawarsa, tujuan itu tak kunjung bisa diwujudkan. Selain dipengaruhi benturan kepentingan dan konflik lama yang tak terselesaikan, kegagalan PBB melaksanakan misi itu juga buah masalah struktur internal mereka.

Dewan Keamanan (DK) PBB, organ utama organisasi itu, menjadi salah satu sorotan utamanya. DK PBB beranggotakan lima negara pemilik hak veto (AS, China, Inggris, Perancis, dan Rusia) warisan pada era berdirinya seusai Perang Dunia II dan 10 negara anggota tidak tetap. Kekuatan veto milik lima negara menjadi penghalang PBB dalam menjalankan misi perdamaian dan keamanan dunia.

AS selalu merintangi penyelesaian isu Palestina, yang dinilai merugikan Israel. Rusia menggunakan vetonya dalam resolusi terkait perang di Ukraina. Demikian pula dengan China jika isunya menyangkut Myanmar.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB menyatakan, PBB sudah tak mampu lagi memenuhi mandat menjaga perdamaian dunia. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang akan mengakhiri masa jabatannya, 31 Desember mendatang, menyerukan reformasi DK PBB (Kompas, 24/9/2026).

Seruan reformasi DK PBB sudah lama disuarakan. Salah satu seruannya ialah menghapus hak veto yang dimiliki lima negara anggota tetapnya dan isu keterwakilan negara di organ tersebut. Namun, hingga kini tidak ada yang tahu, bagaimana langkah reformasi DK PBB itu akan diwujudkan.

Sejumlah masalah lain dihadapi PBB. Mulai dari pengurangan dana kontribusi anggota, terutama oleh AS, yang berdampak pada kemampuannya melaksanakan misi-misinya, hingga lunturnya kepercayaan pada multilateralisme. Revelansi PBB diuji dengan hadirnya blok-blok, seperti G7, BRICS, atau Dewan Perdamaian yang diinisiasi Presiden AS Donald Trump.

Dalam konteks ini, reformasi DK PBB sangat penting untuk memulihkan kepercayaan pada organisasi internasional itu.