Rekapitulasi Suara KPU Jakarta Tetap Berlangsung

JAKARTA, KOMPAS — Setelah menyelesaikan rekapitulasi suara tingkat kota dan kabupaten, Komisi Pemilihan Umum Jakarta akan melanjutkan rekapitulasi tingkat provinsi dan menetapkan hasil Pilkada 2024. Rekapitulasi tetap dilaksanakan meski ada laporan terkait dugaan pelanggaran oleh KPU Jakarta.

Pada rekapitulasi suara di enam wilayah administrasi kota/kabupaten, Kamis (5/12/2024), pasangan nomor urut 3, yakni Pramono Anung-Rano Karno, unggul dengan perolehan 2.183.239 suara atau 50,07 persen.

Sementara itu, pasangan Ridwan Kamil-Suswono mengumpulkan total suara 1.718.160 atau 39,41 persen dan pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana mengantongi 459.230 suara atau 10,52 persen.

Dengan demikian, jumlah pemilih di Jakarta dalam Pilkada 2024 mencapai 4.360.629 pemilih. Sementara jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada Jakarta 2024 ditetapkan sebanyak 8.214.007 orang. Adapun jumlah pemilih di Jakarta dalam Pilkada 2024 mencapai 4.360.629 pemilih.

Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata mengatakan, setelah rekapitulasi suara tingkat kota/kabupaten, pihaknya akan melanjutkan rekapitulasi tingkat provinsi.

”Pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hingga penetapan Pilkada 2024 akan berlangsung pada Sabtu dan Senin (7-9/12/2024),” kata Wahyu, Jumat (6/12/2024).

Wahyu memastikan waktu rekapitulasi suara akan tetap dan masyarakat bisa melihat hasilnya di laman KPU Jakarta.

Kepastian itu untuk menegaskan bahwa KPU Jakarta tidak terpengaruh oleh laporan tim hukum Ridwan Kamil-Suswono ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) terkait dugaan pelanggaran oleh KPU DKI Jakarta selama penyelenggaraan Pilkada Jakarta.

Ketua Divisi Data dan Informasi KPU DKI Jakarta Fahmi Zikrillah mengatakan, laporan yang dilayangkan tim hukum Ridwan Kamil-Suswono tidak menghambat tahapan rekapitulasi.

Meski begitu, pihaknya tetap akan mempelajari laporan itu dan memberi jawaban resmi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan DKPP. Fahmi sekaligus membantah bahwa pihaknya tidak profesional terkait tidak meratanya distribusi C6 kepada DPT.

Oleh karena tidak merata itu, banyak pemilih tidak datang ke tempat pemungutan suara (TPS).

Saat dihubungi secara terpisah, anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, menuturkan, sampai saat ini belum ada laporan dugaan pelanggaran etik yang masuk terkait tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara Pilkada 2024.

Dari Provinsi Jakarta, sudah ada laporan masuk dari tim kampanye pasangan calon Ridwan Kamil-Suswono. Akan tetapi, laporan itu terkait dengan proses pilkada.

”Yang sudah masuk itu terkait proses pilkada, yaitu menyangkut distribusi surat pemberitahuan. Soal penghitungan dan rekapitulasi itu sampai sekarang belum ada,” ujar Dewa Raka.

Menurut dia, karakter aduan di DKPP terutama terkait penghitungan dan rekapitulasi suara biasanya masuk setelah tahapan selesai di kabupaten, kota, atau provinsi. Sementara itu, saat ini, tahapan rekapitulasi penghitungan suara masih berjalan di kabupaten/kota dan sebentar lagi menuju provinsi.

”Dalam pemilu dan pilkada, biasanya setelah tahapan itu selesai baru ke DKPP. Mungkin, sekarang para pihak lebih berfokus pada tahapan yang sedang berlangsung,” ujarnya.