Rekrutmen Guru Khusus untuk Sekolah Rakyat Segera Dibuka

JAKARTA, KOMPAS — Rekrutmen guru untuk mengajar di sekolah rakyat akan segera dibuka. Mereka akan direkrut dengan skema kontrak kerja individu khusus mengajar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem secara penuh di sekolah rakyat.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menjabarkan sejumlah kriteria guru yang akan dikontrak mengajar di sekolah rakyat. Kriteria itu, antara lain, tidak boleh terikat sebagai aparatur sipil negara dan akan ditempatkan khusus di sekolah rakyat.

Secara kualifikasi, calon guru sekolah rakyat harus memiliki sertifikasi pendidik alias sudah lulus pendidikan profesi guru. Namun, mereka yang diterima nantinya akan mengajar lebih dari satu mata pelajaran.

”Pertama, dia harus penuh waktu di situ, ini harus disampaikan di awal bisa dipahami,” kata Mu’ti di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta, Rabu (9/4/2025).

Selain itu, kepala sekolah rakyat bisa jadi mengemban jabatan di lebih dari beberapa sekolah rakyat. Ini tergantung dari kebutuhan dan jumlah murid di sekolah rakyat tersebut. Dengan begitu, bisa jadi di satu lokasi hanya memiliki satu kepala sekolah yang mengurusi tiga jenjang dari SD, SMP, dan SMA.

”Untuk nama-nama guru yang akan menjadi tenaga pendidik, akan diserahkan pada 24 April 2025,” ujarnya.

Lebih lanjut, kurikulum yang akan diterapkan di sekolah rakyat mengacu pada kemampuan akademik setiap calon murid. Oleh karena itu, guru-guru baru ini akan melakukan penilaian pada setiap calon murid sebelum memetakan model pengajaran yang pas dengan tiap-tiap murid tersebut.

Sistem penerimaan murid baru di sekolah rakyat akan berdasarkan pada data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) yang diintegrasikan dengan data pokok pendidikan (dapodik). Calon murid yang akan diterima sekolah rakyat adalah anak yang berasal dari kelompok desil 1 dan desil 2 di DTSEN.

Sementara desil 1 adalah kelompok rumah tangga yang termasuk 10 persen terendah tingkat kesejahteraannya secara nasional dan desil 2 adalah kelompok rumah tangga yang berada di peringkat 11–20 persen terendah tingkat kesejahteraannya secara nasional.

”Jika mereka yang masuk desil 1 dan desil 2 tidak terdata pada dapodik berarti mereka adalah anak yang putus sekolah. Dengan demikian, tidak akan mengambil peserta didik dari mereka yang sudah bersekolah,” ucapnya.

Penerimaan murid sekolah rakyat juga akan berbeda dengan sekolah reguler. Calon murid bisa masuk kapan saja, tanpa mengikuti tahun ajaran, dengan materi pembelajaran yang disesuaikan.

”Multi entry multi exit jangan dimaknai bisa masuk keluar kapan saja. Namun, bisa masuk kapan saja dan mencapai capaian pembelajaran kapan saja. Tidak harus semua murid disamakan, yang penting mereka bisa belajar dengan karakter yang dibentuk di asrama,” kata Mu’ti.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menambahkan, proses penerimaan guru dan murid di sekolah rakyat yang baru dilakukan pada pemerintahan kali ini berpedoman pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem. Sekolah rakyat ini akan dimulai pada pertengahan tahun ini atau awal tahun ajaran baru 2025/2026.

”Inpres sudah keluar untuk menjadi pedoman kami bekerja, di dalamnya tugas-tugas Kemendikdasmen dan Kemensos sudah jelas, tinggal kami laksanakan,” kata Saifullah.

Menurut dia, sekitar 53 tempat di sejumlah daerah telah siap menyelenggarakan program sekolah rakyat. Tempat-tempat itu diambil dari beberapa sentra Kemensos hingga pembangunan bangunan sekolah baru oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Daerah.

Kemensos kini tengah menjajaki kerja sama dengan sekitar 200 kepala daerah yang telah mengajukan aset gedung dan lahan untuk sekolah rakyat. Kesepakatan ini dijadwalkan akan tercapai pada akhir April atau awal Mei 2025 di hadapan Presiden.

”Sebanyak 53 yang sudah siap tersebar di Jakarta, Bekasi, Temanggung, Magelang, Bandung, beberapa kabupaten di Jawa Timur, serta wilayah di Kalimantan, Aceh, dan Papua. Targetnya, setiap kabupaten dan kota di Indonesia memiliki satu sekolah rakyat,” ucapnya.

Bangunan sekolah rakyat tidak hanya terdiri dari ruang kelas semata, tetapi juga meliputi asrama yang akan menampung para murid. Dengan konsep sekolah asrama, sekolah rakyat diharapkan bisa membentuk karakter para murid yang berasal dari keluarga miskin untuk mengubah nasib melalui pendidikan.

”Oleh karena itu kita harus ada komitmen dengan orangtuanya untuk mau melepas anaknya ke asrama sekolah rakyat karena ini penting untuk masa depan mereka. Pada dasarnya kita mengajak yang mau dan sekolahnya juga tidak jauh dari rumahnya, kalau orangtuanya kangen bisa datang menjenguk,” tutur Saifullah.

Bupati Dharmasraya, Sumatera Barat, Annisa Suci Ramadhani yang datang ke Kemensos pun menyatakan kesiapan daerahnya membangun sekolah rakyat dengan menyiapkan lahan seluas minimal 5 hektar. Dia berharap sekolah rakyat bisa berdiri minimal dua unit di wilayahnya.

Sebab, di Kabupaten Dharmasraya, kata Annisa, ada lebih kurang 4.000 keluarga miskin. Ini menempatkan Dharmasraya sebagai daerah dengan penduduk termiskin kedua di Sumatera Barat.

”Saya mengajukan dua sekolah rakyat karena satu memang kalau bisa mengikuti program Kemensos dari jenjang SD sampai SMA. Tapi, satu sekolah rakyatnya saya ingin yang SMA saja karena memang angka putus sekolah paling tingginya di SMA,” kata Annisa.