Remah Masalah Beras Berlimpah

Produksi beras nasional pada 2025 memang berlimpah. Namun, bukan berarti tanpa pekerjaan rumah. Masih ada remah-remah masalah jika melihat lebih cermat data produksi, nilai tukar petani, dan harga beras terkini.

Merujuk hasil Kerangka Sampel Area Padi amatan April 2025, Badan Pusat Statistik memperkirakan produksi beras nasional pada Januari-Juli 2025 sebanyak 21,76 juta ton. Produksi beras itu meningkat 2,83 juta ton atau 14,92 persen dibandingkan Januari-Juli 2024 yang sebanyak 18,93 juta ton.

Lumayan fantastis, bukan? Namun, tunggu dulu. Bagaimana jika produksi beras pada Januari-Juli 2025 dibandingkan dengan periode sama 2023 dan 2022 yang masing-masing 21,11 juta ton dan 21,37 juta ton?

Peningkatan produksinya masing-masing hanya 0,65 juta ton dan 0,39 juta ton. Angka itu jauh di bawah peningkatan produksi beras perbandingan Januari-Juli 2025 dengan Januari-Juli 2024 yang mencapai 2,83 juta ton.

Jika produksi beras pada Januari-Juli 2025 dibandingkan dengan periode yang sama pada 2023 dan 2022, peningkatan produksinya masing-masing hanya 0,65 juta ton dan 0,39 juta ton.

Merujuk data perbandingan itu, memang benar ada peningkatan produksi beras dalam empat tahun terakhir. Namun, volume peningkatan produksinya tidak semelimpah seperti yang digembar-gemborkan belakangan ini.

Ingat, pada Juni 2023 hingga Mei 2024, Indonesia mengalami kemarau panjang akibat dampak El Nino. Hal itu menyebabkan produksi beras pada 2023 dan 2024 turun masing-masing 645.090 ton dan 760.000 ton.

Jadi, kurang pas jika peningkatan produksi beras pada Januari-Juli 2025 hanya dibandingkan dengan Januari-Juli 2024. Akan lebih pas jika perbandingannya merujuk pada periodisasi produksi beras dalam kondisi cuaca normal atau tanpa anomali cuaca seperti pada 2022.

Namun, tidak dapat dimungkiri, ada potensi peningkatan produksi beras setidaknya hingga Januari-Juli 2025. Ini menunjukkan para pemangku kepentingan terkait, khususnya Kementerian Pertanian (Kementan), mampu membawa Indonesia melalui fase pemulihan produksi beras pasca-El Nino.

Kementan tidak sekadar menjadikan tahun ini sebagai tahun normalisasi produksi beras, tetapi juga sebagai tahun peningkatan produksi beras menuju swasembada beras pada 2027. Kementan menargetkan produksi beras pada 2025 sebanyak 32 juta ton. Bahkan, Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) meramal produksi beras Indonesia pada 2025 bisa tembus 34,6 juta ton.

”Semula, Presiden menargetkan swasembada beras dapat tercapai dalam empat tahun. Kemudian dipercepat menjadi tiga tahun. Mudah-mudahan, tahun ini tidak ada impor beras,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman seusai mengikuti rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/6/2025), melalui siaran pers.

Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan kesejahteraan petani. Salah satu upayanya adalah dengan menerapkan kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) di tingkat petani tanpa rafaksi dan any quality (tanpa standar kualitas khusus) minimal Rp 6.500 per kilogram.

Memang, pemerintah akan kembali melengkapi HPP GKP di tingkat petani dengan syarat kualitas gabah untuk mengurangi penurunan kualitas beras ke depan (Kompas, 26/5/2025). Namun, setidaknya, kebijakan itu mampu menjaga nilai tukar petani (NTP), khususnya subsektor tanaman pangan, di atas ambang batas 100.

NTP adalah indikator yang mengukur kemampuan daya beli petani di perdesaan. NTP menunjukkan seberapa baik petani bisa bertukar produk pertanian dengan barang dan jasa yang dibutuhkan. NTP dihitung dengan membandingkan indeks harga yang diterima petani (penerimaan) dengan indeks harga yang dibayar petani (pengeluaran).

Berdasarkan data BPS, rerata NTP subsektor tanaman pangan atau NTPP pada Januari-Mei 2025 sebesar 108,34. Kendati masih di atas ambang batas indeks, NTPP tersebut turun 3,39 persen dibandingkan dengan rerata NTPP pada Januari-Mei 2024 yang sebesar 112,14.

Dilihat dari struktur margin harga beras, petani hanya memperoleh 43 persen dari nilai tambah beras. Sekitar 50 persen nilai tambah beras justru diserap pelaku usaha distribusi dan ritel.

Kepala Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra PG Talattov berpendapat, sebenarnya pendapatan petani cenderung stagnan. Sementara biaya produksi dan kebutuhan hidup petani meningkat.

Rerata upah buruh di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada Februari 2025 sebesar Rp 2,25 juta per bulan. Pendapatan itu hanya naik tipis dibandingkan rerata upah di sektor tersebut pada Februari 2024 yang sebesar Rp 2,23 juta per bulan.

Di sisi lain, Abra melanjutkan, dilihat dari struktur margin harga beras, petani hanya memperoleh 43 persen dari nilai tambah beras. Sekitar 50 persen nilai tambah beras justru diserap pelaku usaha distribusi dan ritel.

”Hal ini menegaskan, ketimpangan dalam rantai nilai beras bukan sekadar persoalan musiman, tetapi persoalan struktural yang sistemik. Petani tetap menjadi price taker (penerima harga) dengan posisi tawar lemah dalam pasar yang tidak berpihak,” katanya.

Kini, masa panen raya padi hasil musim tanam pertama telah usai. Meskipun produksi beras berlimpah, harga beras di tingkat pengecer malah naik. Oleh karena itu, pemerintah berupaya menstabilkan harga beras sembari menjaga kesejahteraan petani.

BPS mencatat, per Mei 2025, harga rerata nasional berbagai jenis beras di tingkat pengecer Rp 14.784 per kilogram. Harga rerata tersebut naik 0,2 persen secara bulanan dan 2,46 persen secara tahunan.

Bahkan, pada Mei 2025, beras memberikan andil inflasi sebesar 0,1 persen secara tahunan dan 0,01 persen secara bulanan. Pada bulan tersebut, secara tahunan Indonesia mengalami inflasi sebesar 1,6 persen, sedangkan secara bulanan mengalami deflasi 0,37 persen.

Kementan mengakui, harga beras memang mulai naik sehingga perlu distabilkan dengan cadangan beras pemerintah yang tembus 4 juta ton pada akhir Mei 2025. Di sisi lain, kenaikan NTPP pada Mei 2025 juga tetap perlu dijaga. NTPP petani pada Mei 2025 sebesar 107,64 atau naik dari NTPP pada Mei 2024 yang sebesar 104,63.

Menurut Amran, pemerintah akan mendistribusikan bantuan pangan berupa beras untuk menstabilkan harga beras. Pada Juni-Juli 2025, total bantuan beras yang akan digulirkan bagi keluarga berpenghasilan rendah sebanyak 360.000 ton.

”Strategi distribusi bantuan beras itu akan kami lakukan secara terukur dan selektif. Kami berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara kesejahteraan petani dan keterjangkauan harga beras bagi masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan,” katanya.

Oleh karena itu, lanjut Amran, untuk menjaga NTPP, strategi penyaluran beras akan difokuskan pada daerah nonprodusen beras, seperti Papua dan Maluku. Selain itu, distribusi beras juga bakal menyasar wilayah perkotaan besar yang tidak memproduksi beras dan daerah penghasil beras dengan harga pasar yang sudah melampaui harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah.