Kami tidak menutup mata atas kesalahan masa lalu. Namun, kami juga tidak mau berhenti karena takut dikritik. Yang kami lakukan sekarang membangun ulang kepercayaan.
15 Apr 2025 11:59 WIB · Opini
Di Rempang, pembangunan bukan hanya soal lahan dan investasi. Ia menyentuh sesuatu yang lebih dalam—budaya, sejarah, dan masa depan sebuah komunitas.
Maka, pertanyaannya bukan sekadar ”apa yang akan dibangun”, melainkan ”apa yang akan tetap dipertahankan”.
Tulisan Suraya A Afiff di Kompas.id (10/4/2025) dan di edisi cetak Kompas (11/4/2025) mengingatkan kita akan hal itu. Bahwa, di balik ambisi besar negara, ada suara-suara kecil yang perlu didengar. Suara kampung tua, suara keluarga, suara warga yang ingin masa depan, tetapi tanpa kehilangan akar.
Rempang memang menjadi titik uji: dapatkah pembangunan berjalan tanpa memutus akar sosial masyarakatnya? Jawaban kami: bisa. Dan harus bisa.
Pemerintah mendengar. Kami tidak menutup mata. Rempang memang bukan hanya soal proyek, melainkan juga tentang masyarakat yang telah lama hidup di sana. Tentang sejarah, tentang identitas. Semangat itu cocok dengan transformasi transmigrasi.
Kini, pendekatan transmigrasi telah berubah. Program Transmigrasi Baru bukan lagi soal memindahkan orang, melainkan mengembangkan kawasan.
Transmigrasi Baru hadir sebagai manifestasi kehadiran pemerintah, untuk perubahan kehidupan masyarakat yang lebih baik.
Ia bukan antitesis kebudayaan. Transformasi transmigrasi adalah bagian dari sejarah dan proses budaya itu sendiri yang terus berkembang, yang bersifat evolutif untuk kesejahteraan.
Clifford Geertz dalam The Interpretation of Cultures (1973) menyebut budaya sebagai sistem makna yang diperbarui terus-menerus. Dalam tradisi antropologi, kebudayaan dipahami dinamis, selalu dinegosiasikan ulang dalam konteks sosial dan sejarah yang berubah.
Karena itu, pembangunan yang mengajak masyarakat bertransformasi secara sukarela, terencana, dan partisipatif bukanlah bentuk pemaksaan, melainkan proses kultural yang berlangsung secara organik.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2025/03/18/9399ddb7e9c87a235788ca6a67194855-Screenshot_2025_03_18_102730.png)
Kami percaya, pembangunan terbaik adalah yang menyatukan modernitas dan budaya lokal. Yang tidak meminta warga meninggalkan jati dirinya. Maka, Transmigrasi Lokal hadir sebagai program pemberdayaan warga lokal menjadi tuan rumah pembangunan, di tanahnya sendiri.
Prinsipnya sederhana: sukarela, partisipatif, dan berbasis budaya. Warga diajak bicara sejak awal. Tidak ada paksaan. Hal ini saya tegaskan dalam kunjungan tiga hari kami di Rempang pada 29-31 Maret 2025. Pemerintah tidak ingin membangun dengan cara-cara lama.
Kami tolak logika pembangunan yang mengorbankan. Rempang harus menjadi bukti bahwa pembangunan dapat berjalan tanpa menggusur, melainkan memberdayakan. Kami pastikan dialog—bukan alat berat—yang jadi fondasi pembangunan.
Tidak cukup hanya dengan kebijakan. Harus ada kehadiran fisik dan empati nyata. Saat Idul Fitri lalu, kami datangi warga yang menolak relokasi. Kami dengarkan langsung suara warga. Proses ini tidak sempurna. Namun, kami terus belajar dan memperbaiki.
Atas izin Bapak Presiden, dengan shalat Id di Rempang, kami ingin memahami bukan hanya apa yang tampak di permukaan, melainkan juga roso masyarakat—rasa kolektif yang membentuk makna tempat (sense of place) bagi warga Rempang.
Kami memahami, banyak warga Rempang tidak hanya menuntut kompensasi. Mereka ingin pengakuan. Atas tanah, atas sejarah. Atas hak untuk tetap hidup sebagai bagian dari bangsa. Di hari raya, mereka tak ke mana, selain tinggal di kampungnya sendiri, Rempang.
Karena itu, kami sedang mengkaji opsi penataan kawasan dengan penetapan zona konservasi budaya. Meski sebenarnya sudah ada contoh. Kampung tua seperti Dapur Enam dan Tanjung Banun tidak direlokasi. Justru akan dilindungi dan ditata.
Kami juga membuka peluang untuk rekognisi hak komunal atas tanah adat. Kami akan teliti satu per satu untuk menyusun aturan dan tata ruangnya. Sebab, ada juga warga yang tinggal di kawasan hutan. Tentu kita tidak ingin masyarakat melanggar aturan.
Kami tidak bekerja sendiri. Banyak kampus dan lembaga kini dilibatkan. Para ahli sosial, arsitek, dan perencana wilayah akan ikut menyusun desain kawasan. Mereka membantu kami melihat dari sudut yang berbeda agar Rempang tidak menjadi korban dari visi yang terlalu jauh dan tergesa.
Kami ingin Rempang menjadi contoh pembangunan berbasis ilmu dan budaya. Bukan sekadar investasi. Karena tidak cukup hitungan investasi, kita juga harus menghitung rasa aman, rasa memiliki, dan masa depan anak cucu mereka yang hari ini resah.
Melalui program Transmigrasi Patriot, kami juga menyiapkan generasi baru. Kami telah meninggalkan model lama yang top down. Kini, pendekatannya kolaboratif, kontekstual, dan berbasis penguatan sumber daya manusia.
Anak-anak muda lokal dan nasional akan didukung untuk membangun kampung dan negerinya sendiri. Mereka bukan penonton, melainkan pelaku, menuju visi Indonesia Emas 2045. Kami akan sediakan beasiswa untuk mahasiswa S-1, S-2, dan S-3; menggandeng universitas lokal dan nasional.
Para patriot ini tidak kuliah di kampus utama. Mereka akan belajar dan tinggal di kawasan transmigrasi selama pendidikannya. Saat ini, Kementerian Transmigrasi dan Kemendiktisaintek sedang merancang pola pendidikannya, yang mengutamakan kemampuan intelektual, mental, dan fisik secara seimbang. Tri Sakti Wiratama.
Kami ingin para patriot bisa menjawab persoalan nyata masyarakat di lapangan. Dengan cara itu, kita menyiapkan generasi yang memahami akar budayanya dan sekaligus siap bersaing di era global. Karena hanya dengan ilmu, kita bisa menjaga akar sambil tumbuh tinggi.
Pengembangan Rempang juga tidak berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dengan rencana strategis lain. Kami sedang merancang sinergi kawasan Rempang dan Natuna sebagai poros baru ekonomi biru dan pertahanan maritim.
Keduanya dihubungkan oleh jalur logistik dan program pemberdayaan masyarakat—dari pengembangan perikanan berkelanjutan hingga riset kelautan bersama akademisi. Ini contoh nyata bagaimana transmigrasi modern bertransformasi menjadi pembangunan kawasan terpadu.
Kami yakin, Rempang bisa jadi awal baru. Tempat di mana pemerintah, masyarakat, dan akademisi duduk bersama. Mencari jalan tengah. Kami ingin pembangunan tidak lagi identik dengan konflik, tetapi dengan kolaborasi dan kepercayaan.
Kami tidak menutup mata atas kesalahan masa lalu. Namun, kami juga tidak mau berhenti karena takut dikritik. Yang kami lakukan sekarang adalah mencoba. Membangun ulang kepercayaan. Melibatkan lebih banyak suara. Menata lebih banyak harapan.
Rempang bukan milik satu pihak. Ia milik semua. Dan hanya bisa dibangun jika semua dilibatkan. Kami ingin memastikan bahwa keputusan tidak lahir di balik meja, melainkan dari lapangan, dari suara warga sendiri.
Pembangunan Rempang adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa kesejahteraan bisa tumbuh dari akar budaya sendiri; bahwa masa depan tidak perlu dibayar dengan kehilangan identitas.
Rempang bisa menjadi pelajaran bahwa membangun Indonesia tidak selalu mudah. Namun, selalu mungkin jika dilakukan bersama. Rempang bukan soal memilih antara kemajuan atau tradisi. Ia tentang menjahit keduanya. Untuk masa depan yang adil dan berakar.
Akhirnya, Rempang bukan hanya soal tanah, melainkan juga tentang tempat dalam hati. Di sanalah pembangunan yang sesungguhnya harus dimulai.
Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara Menteri Transmigrasi RI; Berdinas menjaga perdamaian di Aceh 2005 dan Lebanon 2006-2007.
Penulis:
Muhammad Iftitah Sulaiman SuryanagaraEditor:
Neli TrianaPenyelaras Bahasa:
Amin Iskandar