Rencana Trump Ingatkan Skenario Pembersihan Etnis Palestina dari Gaza

Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuat heboh, Sabtu (25/1/2025). Sang Presiden melontarkan ide agar Mesir dan Jordania menerima pengungsi Palestina dari Jalur Gaza. Usulan itu mendapat satu jawaban tegas dari berbagai pihak: Tidak.

Trump melempar ide ajaib itu dengan alasan penduduk Gaza telah menjadi tunawisma. Mengingat jumlah penduduk di enklave Gaza mencapai 2,3 juta jiwa, pemukiman kembali penduduk Gaza bisa bersifat sementara atau jangka panjang. 

”Saat ini, tempat itu benar-benar seperti lokasi pembongkaran. Saya lebih suka terlibat dengan beberapa negara Arab dan membangun perumahan di lokasi yang berbeda, di mana mereka mungkin bisa hidup damai untuk perubahan,” kata Trump.

Gaza memang telah luluh lantak akibat Perang Hamas-Israel selama 15 bulan terakhir. Sekitar 60 persen wilayah Gaza hancur oleh serangan Israel. Situasi di sana sedikit tenang berkat kesepakatan gencatan senjata sejak 19 Januari 2025.

Trump mengaku telah menelepon Raja Jordania Abdullah II, Sabtu (25/1/2025). ”Saya berkata kepadanya, ’Saya ingin Anda menangani lebih banyak karena saya melihat seluruh Jalur Gaza saat ini kacau, benar-benar kacau.’ Saya ingin dia menerima orang,” ujar Sang Presiden.

Trump mengatakan hal yang sama kepada Mesir. Dia berbicara dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi pada Minggu (26/1/2025). ”Saya ingin Mesir menerima orang. Anda berbicara tentang satu setengah juta orang dan kita hanya membersihkan semuanya,” kata Trump.

Baik Mesir maupun Jordania sebetulnya telah menolak keras gagasan menerima pengungsi Gaza sejak Perang Hamas-Israel meletus pada Oktober 2023. Kala itu, beberapa pejabat Israel telah mengusulkan agar warga Gaza pindah ke Mesir, sedangkan warga di Tepi Barat ke Jordania.

Mesir dan Jordania telah berdamai dengan Israel. Kedua negara itu turut mendukung upaya pembentukan negara Palestina di Tepi Barat, Gaza, dan Jerusalem timur.

Pada Minggu (26/1/2025), Mesir kembali menolak pemindahan paksa warga Palestina. Kementerian Luar Negeri Mesir dalam sebuah pernyataan menegaskan dukungan berkelanjutan Mesir untuk keteguhan hati rakyat Palestina di tanah mereka. Mesir sudah menerima puluhan ribu pengungsi Palestina.

”Kami menolak segala pelanggaran terhadap hak-hak yang tidak dapat dicabut, baik melalui pemukiman maupun aneksasi tanah, atau melalui penggusuran penduduk di tanah tersebut melalui pemindahan, mendorong pemindahan, atau pencabutan penduduk Palestina dari tanah mereka, baik sementara maupun jangka panjang,” demikian pernyataan Kemenlu Mesir.

Kami menolak segala pelanggaran terhadap hak-hak yang tidak dapat dicabut, baik melalui pemukiman maupun aneksasi tanah, atau melalui penggusuran penduduk di tanah tersebut melalui pemindahan, mendorong pemindahan, atau pencabutan penduduk Palestina dari tanah mereka, baik sementara maupun jangka panjang. (Kemenlu Mesir)

Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi telah berulang kali memperingatkan, pemindahan warga Palestina ke Semenanjung Sinai bertujuan untuk menghancurkan perjuangan berdirinya negara Palestina. Selain itu, rencana tersebut juga akan berbenturan dengan ”garis merah” yang mengancam keamanan nasional Mesir.

Hamas dan kelompok perjuangan Palestina lainnya berakar kuat dalam masyarakat Palestina. Dengan pindahnya para pengungsi, perang masa mendatang akan terjadi di tanah Mesir. Alhasil, Perjanjian Camp David yang menjaga perdamaian antara Mesir dan Israel dapat ikut goyah.

”Perdamaian yang telah kita capai akan lenyap dari tangan kita. Semua demi gagasan melenyapkan perjuangan Palestina,” ujar Sisi, Oktober 2023, setelah serangan Hamas di Israel selatan memicu perang. 

Sisi belajar dari pengalaman Lebanon tahun 1970-an. Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pimpinan Yasser Arafat mengubah wilayah selatan Lebanon menjadi basis untuk menyerang Israel. Krisis pengungsi dan tindakan PLO berkontribusi mendorong Lebanon ke dalam perang saudara selama 15 tahun. Israel menginvasi dua kali dan menduduki Lebanon selatan tahun 1982-2000.

Menurut Mesir, implementasi solusi dua negara adalah jawabannya. Solusi ini akan mustahil terwujud jika Palestina tersingkir dari wilayah mereka.

Senapas dengan Mesir, Jordania juga menolak usul Trump. Negara itu telah menjadi rumah sekitar 2 juta pengungsi Palestina. Sebagian besar pengungsi telah menerima kewarganegaraan Jordania.

Menteri Luar Negeri Jordania Ayman Safadi mengatakan, penolakan negara terhadap pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza tetap teguh dan tidak tergoyahkan.

Kaum ultranasionalis Israel telah lama mengusulkan agar Jordania dianggap sebagai negara Palestina. Tujuannya agar Israel dapat mempertahankan Tepi Barat yang mereka anggap krusial dari perspektif kepercayaan orang Yahudi. Kerajaan Jordania dengan keras menolak skenario itu.

Kelompok-kelompok pegiat hak asasi manusia (HAM) menuding Israel telah melakukan pembersihan etnis bagi warga Palestina. Para pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan ”pembersihan etnis (etnic cleansing)” dengan: kebijakan yang dirancang oleh satu etnis atau kelompok agama untuk mengusir populasi warga sipil atau kelompok lain dari area-area tertentu dengan cara kekerasan dan teror.

Omar Shakir, Direktur Human Rights Watch (HRW) Palestina dan Israel, mengatakan, jika proposal Trump itu dilaksanakan, hal itu ”sama dengan mengeskalasi pembersihan etnis rakyat Palestina dan secara eksponensial menambah kesengsaraan mereka”.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengecam pernyataan Trump. ”Rakyat kami akan tetap teguh dan tidak akan meninggalkan tanah air mereka,” kata Abbas lewat kantor berita resmi Palestina, WAFA.

Respons senada keluar dari Hamas. Anggota Biro Politik Hamas, Basem Naim, menyuarakan ketakutan lama Palestina tentang pengusiran permanen dari rumah mereka. ”Warga Palestina tidak akan menerima tawaran atau solusi apa pun, bahkan jika tawaran tersebut tampak memiliki niat baik dengan kedok rekonstruksi, seperti yang diumumkan dalam proposal Presiden AS Trump,” tutur Naim.

Usulan Trump mengingatkan Palestina kembali kenangan pahit tentang pemindahan atau pengusiran paksa. Warga Palestina masih trauma dengan Nakba sampai sekarang. Nakba—berarti malapetaka dalam bahasa Arab—adalah pengusiran massal warga Palestina saat pembentukan Israel tahun 1948.

Saat Israel berdiri, sekitar 700.000 warga Palestina melarikan diri atau terusir dari rumah mereka di wilayah yang sekarang merupakan negara Israel. Israel melarang mereka kembali ke tanah dan kampung halaman mereka karena Israel takut, kehadiran mereka akan membuat warga Palestina menjadi mayoritas.

Ketika Israel merebut Tepi Barat dan Jalur Gaza dalam Perang Enam Hari tahun 1967, sebanyak 300.000 warga Palestina lainnya melarikan diri. Kebanyakan menuju Jordania.

Para pengungsi dan keturunan warga Palestina kini berjumlah sekitar 6 juta orang. Di Gaza, sebagian besar dari 2,3 juta penduduk di Gaza berdarah Palestina. Mereka juga tersebar di wilayah lainnya, seperti Tepi Barat yang diduduki Israel, Jordania, Lebanon, dan Suriah.

Krisis pengungsi selama puluhan tahun menjadi pendorong utama konflik Israel-Palestina. Perundingan demi perundingan gagal karena masalah pelik ini, termasuk yang terakhir pada 2009. 

Warga Palestina mengklaim hak untuk kembali, sementara Israel mau pengungsi masuk ke negara-negara Arab di sekitar. Bagi mereka, bertahan di Tanah Air adalah inti budaya Palestina. Pada Minggu (26/1/2025), ribuan warga masih mencoba kembali ke wilayah yang paling hancur di Gaza.

Banyak warga Palestina memandang Perang Hamas-Israel di Gaza yang teranyar sebagai Nakba baru. Sekitar 90 persen penduduk dipaksa meninggalkan rumah. Apabila meninggalkan Gaza, mereka khawatir tidak akan pernah kembali.

Implementasi rencana Trump tentang pengosongan Gaza dari warga Palestina akan bergantung pada seberapa besar niatnya. Jika niatnya tak bisa ditawar dan harus diwujudkan, ia mungkin akan menggunakan ”senjata tarif” untuk memaksa Mesir dan Jordania agar mau menerima keinginan Trump.

Penerapan tarif AS atau sanksi langsung bisa jadi sangat merugikan Jordania dan Mesir. Kedua negara menerima bantuan Amerika senilai miliaran dollar AS setiap tahun. Apalagi, Mesir sudah terperosok dalam krisis ekonomi.

Namun, membiarkan masuknya pengungsi juga bisa membuat ketidakstabilan di kedua negara. Mesir mengklaim sedang menampung sekitar 9 juta migran, termasuk pengungsi dari perang saudara Sudan. Jordania, dengan populasi kurang dari 12 juta, menampung lebih dari 700.000 pengungsi, terutama dari Suriah.

Tekanan AS kepada Mesir dan Jordania dapat berisiko mengasingkan sekutu utama di kawasan yang selama ini memiliki hubungan baik dengan Trump, yaitu Sisi dan Raja Abdullah II. Relasi AS dengan pemimpin dari Arab Saudi, Qatar, dan Turki yang mendukung Palestina juga terancam.

Semisal Trump menginginkan, Arab Saudi dan Israel akan sulit menormalisasi hubungan. Padahal, ini merupakan salah satu ambisi Trump di kawasan Timur Tengah.

Ekonom di Ramallah, Raja Khalidi, menulis di Foreign Affairs, 20 Januari 2025, Trump tetap menjadi sosok yang tidak menentu. Dia bebas dari beban membantu Israel dalam perang saat ini, bangga terlibat sebagai pembuat kesepakatan, dan punya pengaruh lebih besar pada pemimpin Israel ketimbang presiden pendahulunya, Joe Biden.

Menurut Khalidi, langkah-langkah Trump soal isu Palestina-Israel akan terpengaruh oleh arah angin yang bertiup di Israel. Menurut jajak pendapat Gallup, 64 persen warga Israel sekarang menentang solusi dua negara, naik dari 30 persen pada tahun 2012. Pemerintah Israel menentang segala upaya pembentukan bangsa, lembaga, dan pemerintahan Palestina.

Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menyebut seruan Trump untuk mengosongkan Gaza dari warga Palestina sebagai ide yang sangat bagus. Dia akan berupaya mengembangkan rencana untuk melaksanakannya sesegera mungkin bersama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan kabinet Israel.

”Hanya pemikiran yang tidak biasa yang dapat mencapai perdamaian. Ide itu akan memberi warga Palestina kesempatan untuk membangun kehidupan baru dan lebih baik di tempat lain,” ujar Smotrich.

”Di atas segalanya, kebijakan AS akan bergantung pada keseimbangan kekuatan yang tidak menentu di Timur Tengah yang banyak berubah selama beberapa dekade. Warga Palestina tidak memiliki ilusi bahwa Trump adalah sekutu, tetapi beberapa masih berharap seorang presiden yang tidak dapat diprediksi dapat membuat beberapa perubahan yang sangat dibutuhkan,” papar Khalidi.

Namun, dari gagasan terakhir yang dilontarkan Trump, sangat tidak mungkin berharap ada perubahan dari Washington. Yang ada, bahkan mungkin bakal lebih buruk dalam memperlakukan bangsa Palestina.

Seperti dipaparkan Khalidi, para donor, penasihat, anggota kabinet, dan orang di sekeliling Trump di Gedung Putih memberikan indikasi akan buruknya tindakan Washington terhadap Palestina. Miriam Adelson, miliarder pro-Israel, menyumbang lebih dari 100 juta dollar AS untuk kampanye Trump.

Mike Huckabee, calon dubes AS untuk Israel, pernah mengatakan, ”Tidak ada yang namanya Tepi Barat. Yang ada hanyalah Judea dan Samaria,” mengimplikasikan wilayah itu milik Israel. Pete Hegseth, Menhan AS, menegaskan, ”Jika Anda mencintai Amerika, Anda harus mencintai Israel.” Ia juga menyebut ide solusi dua negara hanyalah ”pemanis bibir”.

Selain mereka, Mike Waltz, calon penasihat keamanan nasional, juga pernah mengatakan, pemerintahan AS akan mendukung serangan lagi Israel ke Gaza jika gencatan senjata saat ini bubar di tengah jalan. (AP/AFP/Reuters)