”Reshuffle” Bertahap ala Presiden Prabowo

Setidaknya sudah tiga kali reshuffle dilakukan Presiden Prabowo Subianto di masa pemerintahannya yang belum genap satu tahun. Satu kali reshuffle karena insiden menteri mundur dan dua kali gelombang reshuffle dilakukan menjelang satu tahun pemerintahannya.

Penggantian menteri pertama kali dilakukan Presiden Prabowo di posisi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi setelah sang menteri, Satryo Brodjonegoro, mengundurkan diri pada 15 Februari 2025 atau kurang lebih empat bulan setelah ia menjabat posisi tersebut.

Pengunduran diri Satryo tak lepas dari tekanan publik, terutama di kalangan internal pegawai kementeriannya. Hal ini dipicu oleh kebijakan mutasi, pemindahan pegawai, dan tuduhan perlakuan yang dinilai tidak adil yang dilakukan menteri.

Puncaknya, Satryo, yang merasa penilaian performanya sebagai menteri belum sesuai dengan ekspektasi pemerintah, mengambil langkah untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Lima hari setelah pengunduran diri Satryo, Presiden Prabowo melantik Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi pada 20 Februari 2025. Dinamika politik dan sorotan publik pada kementerian ini pun sedikit banyak mereda.

Kasus pengunduran diri menteri di era Presiden Prabowo ini tercatat terjadi paling cepat di awal pemerintahannya jika dibandingkan di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo.

Reshuffle di era pemerintahan awal Presiden SBY terjadi pada 5 Desember 2005 yang kemudian dilakukan pelantikannya dua hari kemudian. Reshuffle ini dilakukan terhadap posisi enam menteri. Waktu perombakan kabinet ini dilakukan tepat 1,2 tahun sejak kabinet pemerintahan SBY periode pertama ini terbentuk.

Sementara jika mengacu perombakan kabinet di era Presiden Jokowi, reshuffle awal dilakukannya pada periode pertama pemerintahannya pada 12 Agustus 2015 atau kurang lebih sepuluh bulan sejak kabinetnya terbentuk.

Artinya, jika mengacu pergantian menteri, pergantian menteri di era Prabowo dengan penggantian posisi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di atas tercatat memang paling cepat.

Namun, jika mengabaikan adanya insiden pengunduran diri, artinya perombakan kabinet memang berdasar pada langkah murni presiden mengganti menteri, Presiden Prabowo setidaknya dalam satu tahun pertama pemerintahannya sudah melakukan dua gelombang reshuffle.

Artinya, jika dibandingkan dengan periode pemerintahan SBY dan Jokowi, reshuffle yang dilakukan Presiden Prabowo ini juga tercatat sebagai hal baru.

Dua gelombang reshuffle itu dilakukan tepat pada September atau sebulan sebelum pemerintahannya genap satu tahun. Pergantian menteri ini pun juga menyisakan posisi kosong sehingga melahirkan persepsi publik bahwa langkah pergantian menteri ini memang dilakukan secara bertahap.

Di gelombang pertama, Presiden Prabowo mengumumkan dan melantik sejumlah menteri dan pejabat pada Senin, 8 September 2025.

Presiden Prabowo memberhentikan lima menteri, yakni Menko Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.

Dari lima menteri ini, hanya tiga menteri yang sekaligus diumumkan penggantinya dan dilantik di hari yang sama. Ketiga menteri baru yang dilantik adalah Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi.

Selain tiga menteri baru, reshuffle gelombang pertama September ini juga meresmikan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah, dengan melantik Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji sebagai Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah.

Sementara dua menteri yang diganti, yakni Menko Politik dan Keamanan dijabat Ad interim Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan mengosongkan posisi Menteri Pemuda dan Olahraga.

Dalam rekam jejak reshuffle kabinet di era Presiden SBY maupun Presiden Jokowi, baru pertama kali ini posisi menteri yang sudah diganti belum ada kepastian penggantinya.

Kepastian itu kemudian muncul di gelombang kedua pergantian menteri pada Rabu, 17 September 2025. Posisi Menteri Pemuda dan Olahraga akhirnya dijabat oleh Erick Thohir yang sebelumnya menjabat Menteri BUMN.

Selain Erick, posisi Menko Politik dan Keamanan juga sudah definitif dengan dilantiknya mantan Kepala Staf Umum TNI 2000-2004, Djamari Chaniago.

Selain dua menteri ini, gelombang kedua reshuffle September juga diikuti dengan pergantian jabatan lainnya, yakni tiga wakil menteri, di antaranya Wakil Menteri Koperasi, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, dan Wakil Menteri Kehutanan.

Dua Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Kepala Badan Komunikasi Pemerintah yang sebelumnya disebut PCO, Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian.

Jika dilihat dari komposisi pejabat yang dilantik pada reshuffle gelombang kedua ini, tampak Presiden Prabowo tidak hanya berupaya memperkuat komposisi kabinetnya, tetapi juga penguatan lembaga-lembaga negara setingkat kementerian. Hal ini sedikit berbeda dengan pergantian di era Presiden SBY dan Presiden Jokowi yang lebih banyak didominasi oleh pergantian menteri.

Jika mengacu pergantian menteri, terutama di dua gelombang reshuffle pada September ini, posisi kader-kader Partai Gerindra sebagai partai politik penguasa makin menunjukkan peneguhannya.

Dari sisi jabatan menteri, Gerindra mendapatkan dua posisi, yakni Menteri Koperasi yang sebelumnya dijabat relawan Jokowi, yakni Budi Arie Setiadi, digantikan oleh politisi Gerindra, Ferry Juliantono, yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Koperasi.

Kemudian, di Kementerian Haji dan Umrah, posisi menteri dan wakil menterinya dijabat oleh tokoh yang selama ini dekat dengan Partai Gerindra.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan sebelumnya dikenal sebagai anggota DPR dari Partai Gerindra yang terpilih melalui daerah pemilihan Jatim VII pada Pemilu 2024.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak adalah politisi Partai Gerindra yang sebelumnya juga dikenal sebagai juru bicara Prabowo saat menjabat Menteri Pertahanan di periode kedua pemerintahan Jokowi.

Selain Wakil Menteri Haji dan Umrah, di reshuffle dua gelombang September ini, Gerindra juga mendapatkan posisi Wakil Menteri Kehutanan yang dijabat oleh Rohmat Marzuki, politisi Partai Gerindra yang sebelumnya menjabat Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jawa Tengah.

Selain itu, posisi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau dikenal dengan nama PCO, yang sebelumnya dipimpin oleh konsultan politik Hasan Nasbi, kini diganti Angga Raka Prabowo yang juga politisi Partai Gerindra.

Terkait posisi Gerindra dalam dua gelombang reshuffle pada September ini, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Centre For Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes melihat reshuffle kebinet ini juga menjadi momen bagi Presiden Prabowo melakukan penyeimbangan kekuatan politik di koalisi.

”Sebagai partai penguasa, Prabowo tentu juga berpentingan untuk memastikan Gerindra mendapatkan porsi strategis dan seimbang dalam postur kementerian,” ujar Arya.

Tak pelak, gaya reshuffle dengan model gelombang yang bertahap ala Presiden Prabowo ini juga tak lepas dari upaya Presiden untuk menunjukkan pada publik bahwa Presiden adalah pemegang otoritas penuh pemerintahan.

Boleh jadi gelombang berikutnya dari pergantian menteri ini bisa saja terus berjalan hingga genap satu tahun pemerintahan nanti. Apalagi, gelombang kedua September ini masih menyisakan posisi menteri yang kosong.

Posisi tersebut adalah menteri BUMN setelah menteri sebelumnya, Erick Thohir, dilantik menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Apakah akan ada gelombang reshuffle berikutnya? Kita tunggu saja. (LITBANG KOMPAS)