”Reshuffle” Kabinet Harus Berbasis Kinerja dan Keahlian

Publik memandang upaya meningkatkan performa pemerintahan melalui penggantian anggota kabinet harus tetap bertumpu pada aspek penilaian kinerja dan keahlian. Satu tahun pertama jalannya pemerintahan menjadi masa awal penilaian.

Catatan ini menjadi temuan dari hasil jajak pendapat Litbang Kompas 10-13 Februari 2025 atau kurang lebih sepekan sebelum Presiden Prabowo Subianto merombak susunan Kabinet Merah Putih saat pemerintahannya baru berjalan empat bulan.

Seperti yang diberikan Kompas, pekan lalu, Presiden Prabowo melantik Brian Yuliarto menjadi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro. Langkah ini dinilai untuk merespons kritik masyarakat sekaligus mengingatkan para menteri agar bekerja sesuai dengan kehendak publik.

Jika dibandingkan dengan periode dua presiden sebelumnya, reshuffle yang dilakukan Presiden Prabowo pada pekan lalu itu tercatat sebagai penggantian menteri tercepat, yakni kurang lebih empat bulan sejak kabinet terbentuk.

Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, penggantian menteri pertama kali dilakukan pada Desember 2005 atau 1,2 tahun sejak dia pertama kali dilantik menjadi presiden. Hal yang sama juga demikian jika dibandingkan dengan era Presiden Joko Widodo. Di era presiden ke-7 ini, reshuffle pertama kali dilakukan pada Agustus 2015 atau 10 bulan sejak ia dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober 2014.

Memang, cepat atau lambat reshuffle dilakukan tetap bergantung pada kebutuhan dan pertimbangan presiden sebagai pemegang hak prerogatif untuk menunjuk seseorang masuk atau mengganti posisi menteri tertentu dalam kabinet pemerintahannya.

Hasil jajak pendapat Litbang Kompas merekam, setidaknya dari tiga aspek yang coba diukur ke publik soal apakah yang paling menjadi pertimbangan Presiden dalam melakukan penggantian menteri dalam kabinet, aspek kinerja cenderung lebih tinggi diamini masyarakat.

Mayoritas responden jajak pendapat, sebanyak 95,5 persen, setuju jika kinerja menteri harus menjadi pertimbangan presiden saat memutuskan perlu tidaknya melakukan penggantian. Berikutnya, untuk durasi lamanya waktu menteri bekerja, cenderung direspons oleh 81,7 presen responden yang melihat aspek waktu ini harus jadi pertimbangan presiden sebelum memutuskan reshuffle.

Tentu saja, putusan Presiden Prabowo melakukan penggantian  Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di pekan lalu, misalnya, tak bisa dilepaskan dari upaya untuk meningkatkan kinerja kabinetnya.

Apalagi dalam pemberitaan Kompas disebutkan, sebelumnya publik menyoroti kebijakan Kemendiktisaintek, di antaranya, terkait belum cairnya tunjangan kinerja dosen aparatur sipil negara (ASN). Belum lagi dengan kasus demonstrasi pegawai Kemendiktisaintek yang memprotes  pemecatan sepihak sejumlah ASN dan terakhir soal kebijakan pemotongan anggaran pendidikan yang  juga menjadi sorotan masyarakat hingga memicu aksi unjuk rasa mahasiswa di sejumlah daerah (Kompas, 20/2/2025).

Mayoritas responden jajak pendapat (95,5 persen) setuju jika kinerja menteri harus menjadi pertimbangan presiden saat memutuskan perlu tidaknya melakukan penggantian.

Dua aspek di atas, yakni kinerja menteri dan durasi waktu menteri dalam bekerja,  diharapkan menjadi pertimbangan presiden melakukan reshuflle. Sementara itu, di aspek ketiga, yakni terkait latar belakang politik menteri, cenderung lebih rendah diamini publik dibandingkan dengan dua aspek di atas. Sebanyak 72,7 persen responden memang menyetujui latar belakang politik menteri harus menjadi pertimbangan. Akan tetapi, proporsinya masih di bawah aspek kinerja dan durasi waktu sang menteri bekerja.

Terkait aspek waktu atau lamanya menteri bekerja, satu tahun pertama lebih banyak disebutkan oleh responden sebagai masa ideal bagi presiden ataupun publik untuk menilai kinerja menteri. Meskipun, dalam jajak pendapat Kompas, masa satu tahun awal ini terbagi secara merata dari persepsi responden ke dalam fase durasi waktu tertentu.

Sebanyak 38,7 persen responden memandang tiga bulan pertama menjadi masa ideal bagi presiden untuk menilai apakah menterinya sudah cukup baik kinerjanya sehingga tak perlu diganti atau justru perlu diganti. Hampir sepertiga responden lainnya menyebutkan, enam bulan sebagai waktu ideal untuk menilai performa menteri.

Sementara itu, di kelompok responden lainnya, yakni sebanyak 22,6 persen, responden cenderung lebih memilih satu tahun untuk menilai kinerja menteri. Jika ditotal antara responden yang memilih tiga bulan, enam bulan, dan satu tahun, sudah cukup mewakili mayoritas responden yang berharap di satu tahun pertama pemerintahan bisa dilakukan evaluasi, mana menteri yang sudah cukup baik kinerjanya dan mana yang belum baik dan perlu peningkatan.

Apalagi jika melihat pengalaman-pengalaman reshuffle di pemerintahan era reformasi sebelum kepemimpinan Presiden Prabowo, penggantian menteri kerap terjadi di masa satu tahun pertama pemerintahan. Hal ini makin menegaskan bahwa masa satu tahun pertama pemerintahan menjadi waktu ideal bagi presiden mengevaluasi kinerja para menteri-menteri di kabinetnya.

Jajak pendapat juga menangkap pesan publik, jika opsi mengganti menteri dilakukan, penggantinya harus tetap merujuk pada basis keahlian dari bidang kementerian yang dibutuhkan. Sikap ini diamini oleh sebagian besar responden jajak pendapat (77,1 persen). Bagaimanapun, dalam persepsi publik, menteri adalah sosok yang harus mampu bekerja membantu presiden merealisasikan program-programnya.

Sementara itu, aspek latar belakang politik cenderung kurang disepakati responden untuk menjadi pertimbangan presiden dalam memilih orang masuk ke dalam kabinetnya. Upaya Presiden Prabowo di awal pemerintahannya yang merangkul semua kekuatan politik pendukung untuk masuk dalam jajaran kabinet relatif sudah cukup untuk menggambarkan bagaimana pertimbangan latar belakang politik tak bisa diabaikan.

Tentu, pada akhirnya aspek kinerja dan keahlian menjadi jawaban yang obyektif jika pemerintah berniat mendongkrak kerja-kerja kabinet agar lebih efektif dan produktif. Hal ini penting dilakukan agar perombakan kabinet bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan yang mendukung realisasi dari janji-janji politik Presiden Prabowo saat kampanye Pemilihan Presiden 2024 lalu.

Pada akhirnya, reshuflle semestinya ditempatkan pada upaya mendongkrak kecepatan dan ketepatan kerja-kerja kabinet di pemerintahan. Apalagi, di awal pemerintahan ini berjalan, harus dihadapkan dengan konsolidasi kelembagaan seiring dengan reorganisasi kementerian dan lembaga sebagai imbas dari pembentukan Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo.

Pesan dari publik yang terbaca dari hasil jajak pendapat ini cukup jelas, reshuflle kabinet tetap perlu dilakukan dalam koridor peningkatan kinerja pemerintahan, bukan menjadi ajang politik akomodatif yang cenderung mengabaikan aspek-aspek penting dari perombakan kabinet itu sendiri, yakni soal pentingnya mengedepankan kinerja dan keahlian.