”Reshuffle” Kabinet, Istana: Hanya Presiden yang Tahu

JAKARTA, KOMPAS — Kinerja para menteri dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai perlu dievaluasi. Meski demikian, tidak ada yang mengetahui kapan pergantian atau reshuffle menteri sebagai ujung dari evaluasi, kecuali Presiden sendiri.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi di Jakarta, Jumat (7/2/2025), menyatakan, pihaknya tidak memiliki informasi yang cukup terkait reshuffle kabinet. Namun, dia melihat peringatan dari Presiden Prabowo terhadap kinerja kabinet tidak menyasar kepada menteri tertentu, melainkan berlaku umum.

Peringatan itu muncul dalam pidato Presiden Prabowo pada perayaan Hari Lahir (Harlah) Ke-102 Nahdlatul Ulama, Rabu (5/2/2025). Ia menyatakan akan menindak para menteri yang tidak berubah meskipun sudah diberikan peringatan. Bahkan, Presiden menyatakan akan menyingkirkan yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat.

”Jadi soal kapan waktunya (reshuffle), siapa orangnya, betul-betul hanya Presiden yang tahu. Yang di luar ini cuma menerka-nerka. Presiden selalu memberikan arahan, termasuk juga pengingat kepada anggota kabinet. Ini (peringatan di Harlah NU) sesuatu yang berlaku umum, siapa pun yang tidak mau seirama ya akan mendapatkan evaluasi dari Presiden. Jadi, bukan ditujukan ke orang-orang tertentu,” ujar Hasan.

Hasan menampik peringatan tersebut pertama kali dikeluarkan Prabowo. Dia menyebut, Presiden sudah beberapa kali meminta para pendukung untuk mengikutinya dan meminta keluar bagi yang lain sikap.

Ia juga membantah isu terkait adanya permasalahan di Kabinet Merah Putih. Ia menilai, Presiden masih mengapresiasi kinerja para pembantunya, ditambah dengan hasil yang baik dari berbagai lembaga survei.

”Apresiasi yang bagus kepada anggota kabinet karena sudah menjalankan arahan-arahan Presiden dan bekerja dengan baik. Itu tecermin dalam approval rating. Sudah ada tiga lembaga yang mengeluarkan itu dan hasilnya bagus. Dari Litbang Kompas 80,9 persen, versi Indikator 79 persen, dan versi Survei Indonesia 85 persen,” ujar Hasan.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI-P) Said Abdullah menilai kinerja pemerintahan Prabowo masih dianggap baik karena kepuasan publik yang tinggi. Namun, Presiden perlu mengevaluasi para menteri yang belum bisa mengikuti irama di kabinetnya.

Menurut Said, Presiden yang lebih tahu kementerian yang perlu digenjot untuk merealisasikan Astacita, yakni program-progam yang dicanangkan pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran.

”Kalau melihat orkestrasi dari jajaran kementerian, memang saya berharap Presiden bisa mengevaluasi para menteri yang tertatih-tatih dan gagap untuk mengikuti irama Presiden yang begitu cepat. Bahkan, ada kebijakan dari menteri yang akhirnya membuat Presiden langsung turun tangan menyetop kebijakannya,” ujar Said.

Hal itu salah satunya terlihat pada Selasa (4/2/2025) saat Presiden Prabowo membolehkan pengecer menjual kembali elpiji 3 kilogram (kg) setelah masyarakat kesulitan memperoleh elpiji sebagai efek samping dari transisi regulasi distribusi gas bersubsidi.

Menurut Said, hal tersebut menimbulkan kegaduhan karena menyangkut kehidupan masyarakat luas. ”Iya, pasti soal elpiji karena menimbulkan kegaduhan, kemudian kebijakan yang ditempuh juga belum diuji tingkat validitas dan kecanggihannya. Seharusnya, setiap kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak perlu pilot project dahulu di beberapa titik,” ujarnya.

Waktu 100 hari pertama pemerintahan, tambah Said, sebenarnya cukup untuk mengevaluasi, bahkan melakukan reshuffle. Namun, dia memperkirakan hal itu tidak akan dilakukan dalam waktu dekat.

”Tampaknya Bapak Presiden kita akan melihat, katakanlah tiga atau empat bulan lagi untuk dilakukan reshuffle,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai kesulitan masyarakat memperoleh elpiji 3 kg merupakan bagian dari dinamika kebijakan yang terjadi di lapangan.

Karena itu, ia menolak jika akibat persoalan tersebut, Ketua Umum Partai Golkar yang kini menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjadi sasaran reshuffle akibat tidak sejalan dengan Presiden.

Ia menegaskan, tidak ada satu menteri pun dari jajaran Kabinet Merah Putih yang berasal dari partainya yang tidak sejalan dengan Presiden. 

”Ada delapan kader kami (dalam kabinet), termasuk ketua umum yang menjadi kader terbaik partai. Bahwa kemudian ada tantangan yang dihadapi di lapangan, itu sudah pekerjaannya, dan yang bisa mengukur itu adalah Presiden,” paparnya.