”Reshuffle” Kabinet Jilid VII, Jumlah Menteri dan Wamen Bertambah

JAKARTA, KOMPAS — Hampir dua tahun pemerintahan berjalan, Presiden Prabowo Subianto telah merombak kabinetnya hingga tujuh kali. Tak hanya membongkar pasang pembantu-pembantunya, pembentukan kementerian dan jabatan baru juga masih terus dilakukan.

Pada reshuffle kabinet ketujuh yang dilakukan pada Kamis (1/10/2026), Presiden Prabowo Subianto melantik total 18 pejabat. Sejumlah pejabat itu meliputi 5 menteri, 5 wakil menteri, 4 pejabat tinggi lembaga negara/badan, Kepala Kepolisian Negara RI (Kapolri), Wakil Kepala Polri, dan dua unsur pimpinan Ombudsman.

Presiden juga membentuk Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang dijabat Bahlil Lahadalia. Bahlil yang merupakan Ketua Umum Partai Golkar kini juga masih menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Selain membentuk kementerian baru, ada pula jabatan baru yang diadakan, yaitu Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Jabatan ini diisi Dradjad Hari Wibowo, politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN).

Dengan kementerian baru tersebut, saat ini, Kabinet Merah Putih terdiri dari 49 kementerian atau bertambah satu kementerian dari pertama kali kabinet dibentuk pada 20 Oktober 2024. Sebelumnya, Presiden membentuk 48 kementerian, lalu membentuk Kementerian Haji dan Umrah, tetapi mengubah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi Badan Pengaturan BUMN.

Dari 48 kementerian yang sebelumnya dibentuk, terdapat tujuh kementerian koordinator, kini bertambah menjadi delapan. Kementerian-kementerian itu dipimpin 49 menteri dan 57 wakil menteri. Jumlah total wakil menteri itu juga bertambah dari 55 wakil menteri ketika kabinet pertama kali diumumkan.

Ditemui seusai pelantikan, Bahlil Lahadalia mengatakan, Kemenko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi dibentuk untuk mempercepat pencapaian program prioritas terkait hilirisasi dan transisi energi. Oleh karena itu, dibutuhkan konsolidasi sejumlah kementerian terkait di bawah satu kementerian koordinator yang khusus menangani hilirisasi dan transisi energi.

Akan tetapi, Bahlil mengaku belum bisa menjelaskan secara detail tugas dan wewenang Kemenko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, begitu juga kementerian teknis apa saja yang ada di bawahnya. Apalagi, ini merupakan instansi yang baru pertama kali dibuat. Ia hanya memastikan, untuk sementara operasionalisasi kementerian tersebut akan dilaksanakan di Kementerian ESDM yang juga dipimpinnya.

”Saya tidak boleh menjawab melampaui batas kewenangan. Saya hanya menjalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam Keppres Bapak Presiden. Karena kita maknai semua kewenangan tentang ketatanegaraan itu adalah hak prerogatif Bapak Presiden dan dilimpahkan kepada pembantu-pembantunya,” kata Bahlil.

Senada dengan Bahlil, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga enggan menjawab soal jabatan baru yang diadakan di kementeriannya. Ketika ditanya mengenai penugasan Wamenko Bidang Perekonomian, ia hanya menegaskan bahwa posisi itu nantinya berperan untuk berbagi tugas dengan Menko.

”Tugasnya berbagi dengan Menko,” kata Airlangga.

Ke depan, lanjutnya, Kemenko Perekonomian akan menggencarkan kerja di sektor domestik dan internasional. Selain itu, berbagai strategi juga akan dilakukan untuk mendongkrak pertumbuhan. Untuk itu, ada sejumlah tugas yang akan dibagi oleh Menko kepada Wamenko.

Dihubungi terpisah, Kepala Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan, perombakan kabinet yang dilakukan dengan membentuk kementerian dan jabatan wakil menteri baru menunjukkan bahwa Presiden memiliki kebutuhan untuk terus memperkuat dukungan dari partai politik. Hal itu terlihat dari penambahan portofolio kabinet, khususnya posisi menko, yang mayoritas diisi oleh ketua umum atau pimpinan partai.

Dari total delapan menko yang ada saat ini, lima di antaranya adalah ketua umum atau pimpinan partai politik (parpol) koalisi pemerintah. Mereka, antara lain, Menko Bidang Pangan yang juga Ketum PAN Zulkifli Hasan, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang juga Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Kini, bertambah dengan Bahlil Lahadalia dan juga Sugiono, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra yang digeser dari Menteri Luar Negeri menjadi Menko Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan.

Selain di jajaran menko, wamenko bidang perekonomian yang baru dilantik juga merupakan petinggi partai. Adapun Dradjad Hari Wibowo merupakan politisi senior PAN yang juga pernah menjadi anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden 2024.

Arya menduga kebutuhan terhadap dukungan parpol itu diperlukan oleh Prabowo dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti Pilpres 2029. Ke depan, partai-partai politik (parpol) bisa memiliki peta dukungan yang berbeda. Selain itu, kendati saat ini Prabowo didukung mayoritas parpol di parlemen, masih mungkin partai-partai ke depan membalik dukungan ke kandidat lain.

Namun, jika dilihat dari sisi birokrasi, akomodasi yang dilakukan mengakibatkan kabinet menjadi kian gemuk. Padahal, kerja kabinet gemuk selama ini cenderung tidak efektif karena rantai birokrasi yang terlalu panjang.

Penataan kelembagaaan di kementerian baru juga berpotensi memperlambat kerja pemerintah. Birokrasi yang baru dibentuk bakal membutuhkan sumber daya manusia, kantor, dan pengaturan anggaran yang baru.

”Harga yang ditebus untuk mendapatkan dukungan dari parpol itu mahal. Apalagi dengan posisi Gerindra yang bukan partai pemenang pemilu dan hanya memiliki kursi sekitar 14 persen di DPR,” kata Arya.

Oleh karena itu, kata dia, efektivitas kerja kabinet dan bagaimana pemerintah memenuhi ekspektasi publik masih dipertanyakan. Apalagi, perombakan kabinet yang berorientasi mendapatkan dukungan parpol itu berlangsung di tengah tren turunnya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah.