”Reshuffle”: Politik Kursi atau Kursi Politik?

Cara pertama menilai kecerdasan seorang penguasa adalah dengan melihat siapa orang-orang yang dipilihnya di sekelilingnya. (Niccolò Machiavelli)

Sejatinya, reshuffle terjadi di pertengahan periode sebagai bentuk evaluasi kinerja. Namun, perombakan kabinet di masa awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto seakan telah menjadi agenda rutin. Fakta ini kemudian menimbulkan pertanyaan serius di benak publik. Apakah ini langkah strategis atau sekadar transaksi politik? Apakah reshuffle dini ini wujud keberanian sang penguasa rezim mengoreksi, atau justru pengingkaran terhadap prinsip efisiensi pemerintahan yang kerap digaungkan olehnya?

Daftar pejabat yang baru saja dilantik cukup panjang dan menyiratkan gambar rotasi besar-besaran. Komjen (Purn) Ahmad Dofiri dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian. Letjen TNI (Purn) Djamari Chaniago dipercaya mengisi kursi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Erick Thohir, yang semula Menteri BUMN sekaligus Ketua PSSI, kini resmi merangkap sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.

Tak berhenti di situ, struktur kekuasaan juga menampilkan wajah dari figur-figur baru. Ada nama Muhammad Qodari menjabat Kepala Staf Kepresidenan, Angga Raka Prabowo menjadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Afriansyah Noor dilantik sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Rohmat Marzuki menjadi Wakil Menteri Kehutanan, Farida Faricha sebagai Wakil Menteri Koperasi, Nanik Sudayanti dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sonny Sanjaya sebagai Wakil Ketua Badan Gizi Nasional, dan Sara Sadiqa menduduki kursi Kepala LKPP.

Nama-nama tersebut memperkuat kesan bahwa reshuffle kabinet bukan sekadar rotasi mesin kerja, melainkan juga menjadi panggung politik. Arena distribusi kekuasaan, penguasaan sumber daya maupun pertarungan kepentingan yang beririsan dalam koalisi rezim. Reshuffle yang mestinya berorientasi pada efektivitas kinerja, justru tampak lebih menyerupai strategi bagi-bagi kursi demi menjaga stabilitas koalisi rezim.

Publik bertanya-tanya. Jika di masa awal pemerintahan saja reshuffle kabinet sudah berulang kali dilakukan, apakah itu pertanda bahwa komposisi awal kabinet disusun terburu-buru? Ataukah memang ada logika transaksional yang begitu kuat sehingga setiap momentum politik melahirkan reposisi kursi? Bila jawabannya adalah efisiensi, mestinya reshuffle dilakukan berdasarkan evaluasi obyektif terhadap kinerja menteri.

Namun, bila alasannya transaksi, maka kursi menteri dan wakil menteri lebih tampak sebagai kompensasi politik ketimbang instrumen perubahan atas problem yang tengah mendera bangsa ini. Di titik inilah, reshuffle dini berpotensi menggerus legitimasi. Alih-alih menampilkan pemerintahan yang gesit, ia justru menghadirkan wajah yang ragu, penuh kompromi, dan mengedepankan kalkulasi kekuasaan di atas kepentingan rakyat.

Pada akhirnya, publik hanya bisa menonton operet kekuasaan rezim penguasa. Mereka menyimak nama-nama yang dilantik, mendengar alasan resmi pemerintah, tetapi sulit mengukur apa dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Apakah dengan bergantinya Menko Polkam, keamanan masyarakat akan lebih terjamin? Apakah dengan hadirnya Menpora baru, prestasi olahraga akan melesat? Apakah penambahan wamen dan kepala lembaga baru akan membuat birokrasi lebih efisien, atau justru menambah tumpukan meja birokrasi? Sementara rakyat sibuk beradaptasi dengan harga pangan, lapangan kerja, dan ketidakpastian ekonomi, panggung politik terus berputar dengan kursi sebagai bintang utamanya.

Publik tentu bisa bersikap sinis. bahwa reshuffle kabinet hanyalah drama peralihan transaksi kursi. Namun, di sisi lain, publik juga tak punya pilihan selain tetap berharap. Harapan bahwa di balik segala kompromi dan kalkulasi politik, masih ada ruang bagi perbaikan nyata. Harapan bahwa kursi yang bergeser akan melahirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat, bukan sekadar menjaga harmoni elite.

Namun, bila reshuffle kabinet yang dini ini terus berulang tanpa arah yang jelas, sinisme publik akan berubah menjadi keraguan. Keraguan itu bila terus menumpuk, bisa jauh lebih berbahaya bagi stabilitas pemerintahan ketimbang sekadar kritik keras. Maka pertanyaannya tetap sama, reshuffle kabinet ini politik kursi atau kursi politik? Untuk saat ini, rakyat hanya bisa menunggu, duduk di kursi penonton, menyimak babak baru dari operet kekuasaan yang seolah tiada akhir.

Samsul Ode, Mahasiswa Doktor Ilmu Sosial, Universitas Diponegoro