Misi di Gaza Perlu Persiapan Sangat Matang

WASHINGTON DC, KAMIS – Hasil pertemuan perdana Dewan Perdamaian yang digelar di Washington DC, memberi tanggungjawab besar bagi Indonesia, khususnya Tentara Nasional Indonesia. Komandan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF), Mayor Jenderal Jasper Jeffers dalam pertemuan itu mengatakan, Indonesia menerima posisi sebagai wakil komandan untuk ISF. "Saya telah menawarkan dan Indonesia telah menerima posisi wakil komandan untuk ISF," kata Jeffers dalam pertemuan yang digelar pada Kamis pagi waktu Washington.

Terkait tanggung jawab tersebut, pakar Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia, Broto Wardoyo, Jumat (20/2/2026), mengingatkan, misi yang diemban akan sangat kompleks.

“Misinya harus jelas. Pemerintah sudah memberi batas yakni misi kemanusiaan. Namun sebatas apa? Kalau membangun perumahan, sekolah, dan rumah sakit tidak masalah. Untuk itu diperlukan dukungan logistik yang lancar. Siapa dan bagaimana penyediaannya dan jaminan keamanan saat TNI menjalankan misi tersebut,” kata Broto.

Lebih lanjut Broto mengingatkan, pengiriman ISF adalah bagian dari tahap dua gencatan senjata yang mencakup pelucutan senjata Hamas. Merujuk BBC, pelucutan senjata tersebut merupakan bagian dari demiliterisasi Gaza. Isu tersebut, menurut Broto harus menjadi pertimbangan serius TNI, khususnya dalam upaya membangun komunikasi dengan para pihak di Palestina, khususnya di Gaza.

“Saran saya libatkan para pihak di Indonesia yang berpengalaman terhadap isu dan wilayah Palestina. Perang di Gaza itu tunnel warfare dan TNI tidak ada pengalaman dalam tunnel warfare,” kata Broto.

Dalam rencana komprehensif disebutkan, ISF akan bekerja sama dengan Israel dan Mesir untuk mengamankan wilayah perbatasan. Pengamanan perbatasan merupakan misi penting, terutama untuk mencegah masuknya amunisi ke Gaza. Selain itu pengamanan perbatasan juga menjadi misi penting untuk memfasilitasi arus bantuan dengan cepat dan aman.

Catatan yang disampaikan Broto dan misi pengamanan perbatasan tersebut sejalan dengan Penjelasan Posisi Indonesia dalam ISF sebagaimana disebutkan Kementerian Luar Negeri Indonesia. Dalam laman resminya, Kemlu menegaskan, ruang lingkup tugas personel Indonesia bersifat terbatas dan spesifik, sesuai mandat dan national caveats tegas dan mengikat yang ditetapkan Pemerintah Indonesia dan disepakati dengan ISF.

Pokok-pokok national caveats atau batasan nasional itu antara lain, mandat non-combat dan non-demilitarisasi. Keikutsertaan Indonesia bukan untuk misi tempur dan bukan untuk misi demiliterisasi. Mandat keikutsertaan Indonesia bersifat kemanusiaan, dengan fokus pada perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan dan kesehatan, rekonstruksi, serta pelatihan dan penguatan kapasitas Polisi Palestina. Di antara poin lain yang dalam batasan nasional itu, Kemlu juga menyebutkan bahwa Indonesia akan mengakhiri partisipasi apabila pelaksanaan ISF menyimpang dari batasan nasional atau tidak sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia.

“Indonesia menegaskan bahwa setiap kemungkinan partisipasi dalam International Stabilization Force (ISF) berada sepenuhnya di bawah kendali nasional Indonesia, serta berlandaskan mandat Dewan Keamanan PBB Resolusi 2803 (2025), Politik Luar Negeri Bebas-Aktif, dan hukum internasional,” tegas Kementerian Luar Negeri dalam penjelasan tersebut.

Sebagai catatan, selain Indonesia, negara-negara lain yang akan mengirim pasukan untuk bertugas di ISF adalah, Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania. Sementara dua negara lain, yaitu Mesir dan Jordania berkomitmen untuk melatih polisi Palestina.

Terkait pasukan stabilisasi internasional, untuk tahap awal mereka akan ditempatkan di Rafah, dibagi dalam sektor-sektor. Dalam rancangan jangka panjang, jumlah pasukan yang akan dikerahkan sebanyak 20.000 orang. Sebagaimana dinyatakan oleh Presiden Prabowo Subianto, Indonesia siap mengirim 8.000 personel ke Gaza.

Rafah merupakan kota yang berada di perbatasan Gaza dengan Mesir. Saat ini, pintu perbatasan di Rafah menjadi pintu utama arus bantuan masuk dari arah Mesir. Pintu perbatasan tersebut, saat ini dibuka secara terbatas untuk warga Palestina, terutama korban perang di Gaza untuk mendapat perawatan di luar negeri. Tiap hari hanya puluhan pasien diijinkan oleh otoritas Israel untuk keluar berobat.

Selain itu di Gaza juga terdapat milisi dukungan Israel yang bermusuhan dengan kelompok pejuang Palestina. Merujuk Kantor Berita Anadolu, Komandan ISF Mayor Jenderal Jasper Jeffers mengatakan, telah menyiapkan tim lapangan yang terdiri dari ahli militer AS untuk menyiapkan beragam infrastruktur operasi ISF. (AFP/Reuters)