Retret Kepala Daerah Diharapkan Jadi Momen Serap Aspirasi

JAKARTA, KOMPAS — Rencana retret kepala daerah yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan berlangsung di Magelang, 21-28 Februari 2025. Tidak hanya untuk menguatkan koordinasi kepada pemerintah pusat, kegiatan ini diharapkan bisa menjadi momen untuk menyerap aspirasi daerah sehingga pemerintahan tidak sentralistik.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memaparkan, jumlah kepala daerah yang bakal melaksanakan retret mencapai 505, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota. Mereka berasal dari daerah yang tidak memiliki sengketa di Mahkamah Konstitusi atau perkaranya tidak berlanjut berdasarkan putusan dismissal.

Berdasarkan keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (9/1/2025), Bima menyatakan, pelantikan kepala daerah akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan dijadwalkan pada 20 Februari 2025. Sehari berikutnya, para kepala daerah pun bergeser ke Magelang dengan salah satu opsi berkumpul di Istana Kepresidenan Yogyakarta.

”Jadi ada beberapa opsi. Salah satunya berkumpul di titik ini (Istana Kepresidenan). Tadi, Kepala Istana juga sangat berkenan karena di sini memang sangat memungkinkan,” ujar Bima dari Istana Kepresidenan Yogyakarta, Kelurahan Ngupasan, Kemantrèn Gondomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menurut Bima, retret dilakukan selama seminggu sehingga rencananya berlangsung hingga 28 Februari 2025. Dalam rentang waktu seminggu itu, para kepala daerah akan mendapatkan sejumlah materi terkait berbagai hal.

Hal dimaksud, antara lain, tugas pokok dan fungsi kepala daerah, Program Astacita yang dipaparkan menteri terkait, hingga pembekalan dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Di samping itu, Kementerian Keuangan juga akan memberikan pemahaman terkait dukungan pemerintah daerah dalam efisiensi anggaran. 

Menurut Bima, Magelang dipilih sebagai lokasi karena telah disiapkan oleh Presiden Prabowo sebagai tempat pembekalan bagi para kepala daerah. Selain itu, fasilitas dan infrastruktur yang tersedia di Magelang dinilai memadai serta mendukung efisiensi anggaran.

Lokasi retret kepala daerah ini, lanjut Bima, berada di tempat yang sama saat retret Kabinet Merah Putih di Akademi Militer, Magelang. ”Dimulai dari (retret) Kabinet Merah Putih, di sana sudah ada tempatnya. Jadi, daripada mengeluarkan anggaran untuk tempat lain, lebih efektif dan efisien di situ saja. Tenda-tenda yang ada sudah disiapkan dan sempat digunakan oleh para menteri di sana,” kata Bima.

Kegiatan tersebut mengacu pada retret yang dilaksanakan selama 24-27 Oktober 2024. Agenda tersebut diisi dengan latihan dan pengarahan kepada semua jajaran menteri dan wakil menteri. Saat itu, Prabowo menyebut kegiatan retret diperlukan untuk menyelaraskan kedisiplinan dan kesetiaan kepada bangsa dan negara.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman mengatakan, harapan untuk bangsa dan negara ini juga muncul dalam rencana retret kepala daerah. Solusi untuk memperbaiki komunikasi antara pusat dan daerah diharapkan bisa hadir dalam pertemuan tersebut.

”Meskipun saya menilai kegiatan ini tidak efisien di tengah pengetatan anggaran negara, saya berharap ada solusi yang bisa diraih di tengah permasalahan dalam sinkronisasi pusat dan daerah. Karena itu, jangan sampai kegiatan ini hanya ada komunikasi satu arah, tetapi dua arah saat pemerintah pusat mendengar aspirasi dari kepala daerah,” ujar Herman.

Herman menilai, selama ini terdapat tiga garis besar dalam sinkronisasi pusat dan daerah, yakni terkait hubungan kewenangan, keuangan, dan pembinaan-pengawasan. Kewenangan antara pusat dan daerah, lanjutnya, sering kali tidak sejalan sehingga performa pemerintah daerah menjadi tidak maksimal. Sementara itu, hubungan keuangan dalam konteks transfer ke daerah masih kental dengan sentralisasi di tengah semangat otonomi daerah.

”Ini lebih banyak terkait dengan fiskal. Kami melihat, hubungan keuangan pusat dan daerah ini aroma sentralisasinya kuat, seperti mandatory spending (belanja yang diatur undang-undang) terkait belanja pegawai, belanja infrastruktur, dan beberapa peraturan sektoral lainnya,” kata Herman.

Adapun terkait pembinaan dan pengawasan, Herman melihat pemerintah pusat menerapkan pola yang sama ke seluruh daerah. Padahal, setiap daerah memiliki permasalahan hingga kapasitas sumber daya manusia yang berbeda.

”Binwas (pembinaan dan pengawasan) yang diharapkan itu asimetris. Jangan sampai pembinaan daerah di Pulau Jawa disamakan di daerah timur Indonesia. Itu tidak akan berjalan optimal. Saya harap, dalam retret kepala daerah nanti, isu itu bisa dibahas dengan mendengarkan aspirasi para kepala daerah yang terpilih,” kata Herman.