Proyek Unggulan Prabowo Bisa Jadi Katalis Pertumbuhan Kredit Perbankan pada 2025

JAKARTA, KOMPAS — Pada 2025, sektor perbankan nasional diperkirakan tetap berdaya tahan dan mampu kembali mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar dua digit. Meski terdapat program pemerintah yang dapat menjadi katalis bagi pertumbuhan, manajemen risiko tetap penting dilakukan di tengah tantangan pelemahan daya beli masyarakat.

Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2025 berkisar 4,7-5,5 persen, dengan titik tengah 5,1 persen. Sejalan dengan itu, pertumbuhan kredit perbankan nasional pada 2025 diperkirakan 11-13 persen.

Pengamat perbankan, Paul Sutaryono, berpendapat, terdapat banyak peluang bagi pertumbuhan kredit sektor perbankan ke depan, antara lain program pembangunan 3 juta rumah per tahun. Program tersebut dapat menjadi katalis bagi pertumbuhan kredit perbankan dengan mengucurkan kredit pemilikan rumah (KPR).

”Apalagi, suku bunga acuan BI sudah turun 25 basis poin (bos) menjadi 5,75 persen. Dengan demikian, amat diharapkan kredit perbankan, terutama KPR, dapat turun pula sehingga lebih terjangkau atau affordable bagi masyarakat,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Program pembangunan 3 juta rumah, terutama menyasar kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan penghasilan maksimal sebesar Rp 8 juta per bulan. Perbankan dapat menyalurkan pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) Tapak dan Susun dengan jangka waktu hingga 20 tahun.

Dalam lima tahun terakhir, pemerintah menggelontorkan anggaran di sektor perumahan sebesar Rp 119 triliun untuk merealisasikan 2,17 unit rumah. Maka, untuk membangun 3 juta rumah per tahun, dibutuhkan anggaran setidaknya Rp 750 triliun per tahunnya.

Merujuk data Statistik Sistem Keuangan Indonesia (SSKI), penyaluran KPR Tapak per November 2024 mencapai Rp 718,94 triliun atau tumbuh 9,87 persen secara tahunan. Sementara itu, KPR Susun pada periode yang sama mencapai Rp 31,17 triliun atau tumbuh 6,4 persen secara tahunan.

Pada umumnya, dalam membiayai proyek infrastruktur, bank akan melakukan kredit sindikasi (’syndicated loan’). Hal itu dilakukan karena kredit infrastruktur membutuhkan dana besar dengan tenor menengah hingga panjang.

Paul mengingatkan, bank harus tetap berpegang pada manajemen risiko dan aspek kepatuhan guna menjaga kredit macet tetap terjaga di bawah ambang batas 5 persen. Hal ini sebagai bentuk manajemen risiko sekalipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan Sistem Laporan Informasi Keuangan (SLIK) tidak menjadi kendala.

Selain itu, terdapat pula Program Strategis Nasional (PSN) yang dapat menjadi katalis bagi pertumbuhan kredit perbankan, seperti Program Pembangunan dan Infrastruktur Ketenagalistrikan, serta PSN Program Pembangunan Jalan Akses Exit Toll. Kedua PSN itu diharapkan dapat memompa kenaikan penyaluran kredit perbankan di proyek infrastruktur.

“Pada umumnya, dalam membiayai proyek infrastruktur, bank akan melakukan kredit sindikasi (syndicated loan). Hal itu dilakukan karena kredit infrastruktur membutuhkan dana besar dengan tenor menengah hingga panjang,” tutur Paul yang pernah menjabat sebagai Assistant Vice President BNI (2005-2009).

Kendati demikian, Paul mengingatkan, kondisi daya beli masyarakat yang terus tergerus akibat lonjakan harga kebutuhan pokok, sehingga berpotensi mendorong kenaikan inflasi. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki peran untuk menyediakan barang kebutuhan pokok yang memadai sekaligus kelancaran distribusinya.

Di sisi lain, Head of Corporate Banking, Citi Asia South, K Balasubramanian, berpendapat, keputusan BI memangkas suku bunga acuannya beberapa waktu lalu memang di luar dugaan. Namun, kinerja perbankan nasional pada 2025 diperkirakan tetap kuat sehingga mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi domestik.

”Bank-bank berada dalam kondisi yang baik dan saya pikir likuiditas cukup kuat di pasar tersebut. Dengan permodalan yang kuat, sektor perbankan memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia,” katanya dalam Asia South Banking 2025 Outlook secara daring, Senin (20/1/2025).

Berdasarkan data OJK, penyaluran kredit perbankan pada November 2024 tercatat sebesar 10,79 persen secara tahunan menjadi Rp 7.717 triliun. Di sisi lain, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan tercatat tumbuh sebesar 7,54 persen secara tahunan menjadi Rp 8.835,9 triliun.

Secara keseluruhan, likuiditas industri perbankan tetap memadai dengan rasio alat likuid per noncore deposit (AL/NCD) dan alat likuid per dana pihak ketiga (AL/DPK), masing-masing sebesar 112,94 persen dan 25,57 persen. Capaian ini masih berada di atas ambang batas minimum, masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen.

Selain itu, ketahanan perbankan tetap terjaga, tecermin dari rasio permodalan (capital adiquacy ratio/CAR) tercatat sebesar 26,92 persen. Sementara itu, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio kredit macet atau nonperforming loan (NPL) bruto sebesar 2,19 persen dan NPL neto sebesar 0,75 persen.

Balasubramanian menambahkan, terdapat beberapa sektor penopang pertumbuhan ekonomi yang erat kaitannya dengan relasi, baik antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS). Hal ini tampak ketika Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan selamat atas terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS, begitu hasil pemilu keluar pada pekan pertama November 2024.

”Akan ada tren yang berlanjut dalam hal rantai pasok di Indonesia. Dan, Indonesia berpotensi menjadi salah satu dari sedikit negara yang memiliki keuntungan dari seluruh komoditas penting dalam ekosistem kendaraan listrik, ekosistem semikonduktor, ekosistem logam besi dan nonbesi,” tuturnya.

Di sisi lain, pelaku industri perbankan menyambut baik keputusan BI yang akhirnya memangkas suku bunga acuannya. Meski akan tetap mempertimbangkan sejumlah indikator, sejumlah bank akan terus mendorong penyaluran kredit guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Executive Vice President Corporate Communication and Social Responsibility PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Hera F Haryn menyampaikan, kebijakan BI tersebut diharapkan dapat menstimulasi permintaan kredit dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebagai tindak lanjut, arah kebijakan BCA akan sejalan dengan kebijakan suku bunga acuan BI.

”BCA juga mencermati parameter lainnya dalam menentukan kebijakan suku bunga kredit. Parameter tersebut antara lain indikator makroekonomi lainnya, kondisi likuiditas sektor perbankan, termasuk situasi pasar yang menyangkut aspek permintaan dan penawaran yang ada,” katanya saat dihubungi dari Jakarta.

Ke depan, BCA akan terus mendorong penyaluran kredit ke berbagai segmen dan sektor guna mendukung perekonomian nasional. Per November 2024, total kredit BCA secara bank only meningkat sebesar 15,5 persen secara tahunan menjadi Rp 876 triliun.

Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dari rata-rata industri yang sebesar 10,8 persen secara tahunan. Hera menambahkan, BCA berkomitmen untuk menyalurkan kredit secara prudent sekaligus mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dengan penerapan manajemen risiko disiplin.

Senada Corporate Secretary PT Bank Mandiri (Persero) Tbk M Ashidiq Iswara menyampaikan, kebijakan suku bunga BI merupakan langkah strategis yang akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sektor keuangan. Secara gradual, penurunan suku bunga acuan akan meningkatkan likuiditas dan mendorong penurunan suku bunga kredit sehingga dapat memperkuat permintaan kredit.

”Peningkatan likuiditas di pasar juga berpotensi mendorong pertumbuhan DPK dan berkontribusi pada pengurangan biaya dana (cost of fund) sehingga memperkuat posisi Bank Mandiri dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” tuturnya.

Sejalan dengan itu, hasil kajian CGS Internasional Sekuritas Indonesia terkait dengan Laporan Perbankan pada 13 Januari 2025 memperkirakan, biaya dana industri perbankan pada paruh kedua 2025 akan membaik didorong tren penurunan suku bunga acuan dan dampak positif kebijakan populis pemerintah. Dari data historis, pertumbuhan simpanan cenderung lebih baik ketika suku bunga kebijakan turun.

Kendati demikian, biaya dana akan mengalami tekanan dalam jangka pendek, terutama pada triwulan IV-2024 dan triwulan I-2025 karena kenaikan imbal hasil pada Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Secara keseluruhan, biaya dana diperkirakan akan lebih rendah ketika terjadi penurunan suku bunga acuan dan perbaikan likuiditas.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif​ Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso mengatakan, hasil survei Perbankan BI mengindikasikan penyaluran kredit baru pada triwulan IV-2024 meningkat. Ini tecermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) penyaluran kredit baru sebesar 97,9 persen, lebih tinggi dibandingkan pada triwulan sebelumnya yang mencapai 80,6 persen.

”Peningkatan pertumbuhan kredit baru terindikasi bersumber dari kredit investasi dan kredit modal kerja. Selanjutnya, pada triwulan I-2025, penyaluran kredit baru diprakirakan tetap kuat dengan SBT prakiraan penyaluran kredit baru sebesar 82,3 persen,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (20/1/2025).

Kendati demikian, standar penyaluran kredit pada Triwulan I-2025 diperkirakan tetap ketat seperti periode sebelumnya, antara lain terkait plafon kredit, suku bunga kredit, dan premi kredit berisiko. Hal ini terindikasi dari Indeks Lending Standard (ILS) yang positif sebesar 0,2.

Ramdan menambahkan, para responden memperkirakan pertumbuhan kredit sampai dengan akhir tahun 2025 tetap optimis, dengan proyeksi pertumbuhan outstanding kredit yang kuat. Optimisme tersebut, antara lain didorong oleh prospek kondisi ekonomi dan moneter, serta relatif terjaganya risiko dalam penyaluran kredit.