RI Bakal Gandeng ASEAN Hadapi Tarif Resiprokal AS

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Indonesia mengakui pemberlakuan tarif resiprokal sebesar 32 persen bakal berdampak signifikan terhadap daya saing produk-produk ekspor Indonesia di pasar AS. Oleh karena itu, Pemerintah RI tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis dan mengajak negara-negara anggota ASEAN merespons pemberlakuan tarif tersebut.

Pada 2 April 2025, waktu setempat, Presiden AS Donald Trump mengenakan tarif resiprokal kepada Indonesia sebesar 32 persen dari basis tarif sebesar 10 persen yang diterapkan AS kepada semua negara. Tarif resiprokal AS itu akan berlaku mulai 9 April 2025.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Kamis (3/4/2025) malam, mengatakan, pengenaan tarif resiprokal itu akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing produk-produk ekspor RI di pasar AS. Selama ini produk ekspor utama RI di pasar AS, antara lain, adalah elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, minyak sawit, karet, furnitur, udang, dan produk-produk perikanan laut.

”Kami akan segera menghitung dampak pengenaan tarif resiprokal AS terhadap komoditas-komoditas itu. Kami juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta.

Susiwijono menjelaskan, sejak awal 2025, Pemerintah RI telah mempersiapkan berbagai strategi dan langkah untuk menghadapi penerapan tarif baru AS. Pemerintah RI juga telah bernegosiasi dengan Pemerintah AS.

Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS, dan para pelaku usaha nasional, telah berkoordinasi secara intensif untuk menghadapi tarif resiprokal AS. Selain itu, Pemerintah Ri juga akan terus berkomunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan.

”Kami akan segera mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk bernegosiasi langsung dengan Pemerintah AS. Indonesia juga telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang Keketuaan ASEAN untuk mengambil langkah bersama mengingat 10 negara ASEAN seluruhnya terdampak pengenaan tarif resiprokal AS.” katanya.

Di tingkat ASEAN, tarif resiprokal Indonesia tersebut masih lebih rendah dari sejumlah negara anggota ASEAN. Kamboja dikenai tarif resiprokal tertinggi, yakni 49 persen, disusul Vietnam 46 persen dan Thailand 36 persen. Namun, tarif resiprokral RI itu masih lebih tinggi dibandingkan Malaysia (24 persen), Singapura (10 persen), dan Filipina (17 persen).

Presiden meminta kementerian/lembaga terkait menderegulasi atau menyederhanakan dan menghapus aturan-aturan yang menghambat perdagangan, khususnya terkait kebijakan nontarif.

Menurut Susiwijono, sejak awal 2025, Pemerintah RI telah mempersiapkan berbagai strategi dan langkah untuk menghadapi penerapan tarif baru AS. Pemerintah RI juga telah bernegosiasi dengan Pemerintah AS.

Sebagai bagian dari negosiasi, Pemerintah RI telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab berbagai permasalahan yang diangkat AS. Permasalahan-permasalahan itu tertuang dalam laporan tahunan Estimasi Perdagangan Nasional (NTE) 2025 yang diterbitkan Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR).

Ia juga menyatakan, Presiden RI Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan sejumlah langkah strategis dan perbaikan struktural. Bahkan, Presiden meminta kementerian/lembaga terkait menderegulasi atau menyederhanakan dan menghapus aturan-aturan yang menghambat perdagangan, khususnya terkait kebijakan nontarif.

Dalam NTE 2025 AS, pengenaan tarif resiprokal AS terhadap Indonesia tak hanya berdasarkan pertimbangan defisit neraca perdagangan dan hambatan tarif. Segudang hambatan nontarif dari Indonesia, antara lain, di sektor fiskal, perpajakan, pangan, dan perizinan impor yang dinilai merugikan AS, juga turut diperhitungkan.

Kompas mencatat, dalam NTE 2025, AS menilai, penerbitan persetujuan impor (PI) di Indonesia cukup ribet karena harus melalui sejumlah kementerian/lembaga. Perihal impor pangan, misalnya, penerbitan PI membutuhkan rekomendasi kementerian terkait dan harus berdasarkan keseimbangan neraca komoditas.

Bahkan, AS juga menyebut, RI memberlakukan pembatasan impor jagung pakan dengan membatasi hak impor Perum Bulog. AS juga mempersoalkan ribetnya mendapatkan sertifikat halal dan memenuhi syarat tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) di Indonesia.

Selain itu, RI juga dinilai menerapkan kontrol ketat atas impor gula melalui mekanisme pembatasan impor kuantitatif (penetapan kuota impor). Bahkan, AS menyorot juga pemberian subsidi bunga pinjaman kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) RI (Kompas, 3/4/2025).

Di samping langkah-langkah strategis di sektor perdagangan, Susiwijono menambahkan, Pemerintah RI juga akan menjaga kepercayaan pelaku pasar. Pemerintah RI berkomitmen menjaga stabilitas imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) ditengah gejolak pasar keuangan global pasca pengumuman tarif resiprokal AS.

Bersama Bank Indonesia (BI), Pemerintah Indonesia juga terus menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. BI dan Pemerintah RI jua akan terus memastikan likuiditas valuta asing tetap terjaga agar tetap mendukung kebutuhan pelaku dunia usaha dan memelihara stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

”Kami juga akan memperbaiki iklim investasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja yang luas,” kata Susiwijono.

Dalam Instragram Story-nya, Menteri Perdagangan Budi Santoso membuat pernyataan terkait kebijakan tarif resiprokal AS pada Kamis (3/4/2025). ”Hari ini, pemerintah bergerak cepat berkoordinasi dan berkomunikasi antarkementerian dan lembaga terkait untuk menyikapi kebijakan pemberlakuan tarif Trump 2.0…..agar langkah yang diambil Pemerintah Indonesia tetap terukur dan berdampak positif terhadap ekonomi Indonesia,” tulisnya.

Sebelumnya, Budi menyatakan tidak akan menganut jalan proteksionisme karena dapat menjadi bumerang bagi kinerja ekspor Indonesia. Indonesia akan mengedepankan dialog strategis dengan negara-negara yang protektif terhadap Indonesia.

Untuk memitigasi rencana kenaikan tarif AS, Indonesia juga akan menempuh jalan diplomasi perdagangan dengan berdialog atau bernegosiasi dengan AS. Kementerian Perdagangan bahkan berencana mereaktifasi dan memperbarui Perjanjian Kerangka Kerja Sama Perdagangan dan Investasi (TIFA) dengan AS yang disepakati pada 1966.

Selain itu, pemerintah juga akan mengeksplorasi perjanjian dagang terbatas (limited trade deal). Tujuannya adalah mengurangi tarif dan menyelesaikan isu nontarif RI-AS.