RI-China Semakin Merapat

China membuat keputusan penting dalam hubungan dengan Indonesia. Keputusan itu menambah indikasi kedekatan Indonesia dengan kelompok negara-negara yang condong ke China.

Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah Republik Rakyat China, negara itu menggelar pertemuan antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI-RRC. Forum yang dikenal sebagai 2+2 itu lazim dilakukan Indonesia dengan berbagai negara.

RI antara lain telah menggelar forum serupa dengan Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan Perancis. Sementara China memilih Indonesia sebagai mitra untuk pertemuan perdana. ”Pertemuan ini sebenarnya sudah direncanakan sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, tetapi baru terwujud bulan ini,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rolliansyah Soemirat dari Rio de Janeiro, Brasil, Sabtu (26/4/2025).

Ia di sana mendampingi Menlu RI Sugiono menghadiri pertemuan BRICS. Meski dirintis bersama Brasil, Rusia, dan India, BRICS yang kini beranggota puluhan negara itu dianggap lebih condong ke China.

Indonesia secara resmi melamar jadi anggota BRICS di masa pemerintahan Prabowo Subianto. Setelah melamar ke BRICS, Presiden Prabowo mengumumkan keanggotaan RI di New Development Bank (NDB). Seperti BRICS, NDB juga dipandang sebagai kepanjangan tangan China.

Pertemuan 2+2 Indonesia dan China dilaksanakan di Beijing, China, pada 21 April 2025. Indonesia diwakili Menlu Sugiono dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Mereka bertemu Menlu China Wang Yi dan Menhan Dong Jun.

Format pertemuan ini bertujuan agar kedua belah pihak saling memahami kepentingan strategis masing-masing. Faktor penting dari kepentingan itu ialah aspek politik dan keamanan. Ke depannya, pertemuan itu membuka jalan untuk kerja sama yang lebih strategis dan komprehensif.

Berdasarkan keterangan resmi Kemenlu China, Indonesia menjadi mitra 2+2 pertama karena merupakan negara besar yang tengah berkembang. Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengaruh di Selatan Dunia (Global South).

Baik Jakarta maupun Beijing sama-sama menginginkan kerja sama yang menghasilkan pertumbuhan dan kesejahteraan bersama. RI-RRC juga mempercayai sistem multilateral serta menolak segala bentuk unilateralisme dan hegemoni. Kerja sama akan ditingkatkan pada lima pilar, yaitu politik, ekonomi, kebudayaan, maritim, dan keamanan.

China menghargai Visi Indonesia Emas 2045 dan menyelaraskannya dengan semangat modernisasi China. Kerja sama akan dilakukan dengan meningkatkan Inisiatif Sabuk dan Jalan serta pengolahan logam tanah jarang.

Di sektor keamanan, Jakarta dan Beijing sepakat mengembangkan mekanisme nonproliferasi. Selain itu, juga akan dilakukan penanganan penipuan lintas batas negara, perjudian daring, dan peningkatan keamanan siber.

Di segi kelautan, China dan Indonesia akan mengoordinasi para penjaga pantai. Tujuannya untuk menangani kasus-kasus bajak laut dan pencurian ikan. Keduanya berjanji segera menyelesaikan kode tata perilaku (CoC) di Laut China Selatan.

Keduanya juga berjanji mematuhi segala aturan multilateralisme. Di perdagangan, aturan dikelola oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Indonesia dan China meyakini perdagangan yang adil harus inklusif.

Kedua negara menyatakan menentang proteksionisme dan tarif unilateral. Kedua hal itu merusak tatanan ekonomi dunia dan menggoyang rantai pasok.

Membaca isi pertemuan itu, muncul kecemasan dari sejumlah pihak, terutama berkaitan dengan Laut China Selatan. Perairan itu sedang disengketakan oleh beberapa negara anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN), yaitu Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei, melawan China.

China secara sepihak mengklaim 80 persen dari Laut China Selatan meskipun Mahkamah Internasional menyatakan klaim itu salah. Penjaga pantai China dan Filipina beberapa kali berkonfrontasi di Laut China Selatan.

Filipina pun menggandeng AS selaku sekutu pertahanan untuk melakukan patroli bersama dan membuat marah Beijing. Laut China Selatan menjadi salah satu titik panas global karena, jika tidak dikelola dengan benar, konflik bisa pecah menjadi konfrontasi bersenjata secara terbuka.

Apalagi, setahun terakhir, Presiden Prabowo Subianto sudah dua kali berkunjung ke China. Pertama, ketika ia baru dinyatakan memenangi pemilihan umum pada Juni 2024. Kedua, setelah ia dilantik pada Oktober 2024. ”Pertemuan ini tidak bisa dijadikan penilaian untuk posisi Indonesia karena kita tidak bergeser dari prinsip bebas aktif,” kata Rolliansyah.

Ia menekankan, Indonesia tetap dengan komitmen utama terhadap ASEAN. Terkait Laut China Selatan, Indonesia adalah salah satu yang paling aktif mendorong penyelesaian CoC. Prabowo mengunjungi Brunei, Laos, dan Kamboja sebelum dilantik.

”Justru, kunjungan pascapengumuman kemenangan pemilu ke beberapa negara ASEAN itu menunjukkan komitmen Indonesia kepada kawasan Asia Tenggara. Soal negara-negara lain di ASEAN belum dikunjungi itu perihal jadwal saja,” tutur Rolliansyah.

Sementara itu, pengamat isu China di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Paul Rudolf Yuniarto, mengatakan, pertemuan 2+2 itu penting untuk memastikan kebutuhan Indonesia terpenuhi. Sebab, meski selama ini RRC jadi mitra dekat RI di kawasan, ternyata tidak menjamin keamanan di kawasan.

Indonesia melihat ini dari negara-negara ASEAN yang bersengketa dengan China soal Laut China Selatan. Padahal, pada saat yang sama, China juga merupakan mitra dagang terbesar mereka.

”Indonesia sepertinya ingin menjaga agar segala persoalan ke China tidak sampai menjerumus ke sengketa, apalagi konflik. Pertemuan 2+2 ini menjadi semacam penetapan wadah pengelolaan berbagai persoalan,” ujarnya.

Selain itu, pertemuan dengan China ini juga sebagai penyeimbang politik luar negeri Indonesia. Rudolf menjelaskan, di sektor keamanan, perlengkapan persenjataan Indonesia mayoritas masih diperoleh dari Barat. Kerja sama keamanan dengan China lebih condong ke ekonomi, yaitu mengamankan Laut Natuna Utara dari pencurian ikan.

Indonesia juga melihat kesempatan ini untuk menjadi mediator bagi isu kawasan Asia Tenggara dengan China. Kuncinya ialah Indonesia harus bisa menjaga reputasi sebagai penengah yang jujur dan tepercaya.

”Pembuktiannya ialah, sedekat apa pun Indonesia dengan China ataupun negara lain, prinsip-prinsip ASEAN tetap dikedepankan,” kata Rudolf.

Pertemuan 2+2 itu disoroti oleh media arus utama di China yang mayoritas terafiliasi Partai Komunis China. Situs komunikasi publik pemerintah, China.com, menjelaskan bahwa Indonesia memiliki posisi penting bagi China. Minyak Indonesia banyak diimpor oleh China. Volume perdagangan Indonesia dan China pada 2024 mencapai 150 miliar dollar AS.

”Pertemuan 2+2 ini juga menunjukkan perubahan sikap diplomasi Beijing untuk membuka diri kepada diplomasi pertahanan dan keamanan yang lebih komprehensif,” kata tajuk di situs tersebut.

Sementara itu, surat kabar The Paper menyoroti bahwa di Asia Tenggara, China ketinggalan di sektor-sektor selain ekonomi. Adanya 2+2 ini memungkinkan koordinasi diplomasi tingkat tinggi. Indonesia, selaku negara terbesar di ASEAN, memiliki pengaruh besar di organisasi kawasan tersebut.

Salah satu kemungkinan yang dinanti oleh China, menurut The Paper ialah peningkatan kerja sama pertahanan. Selain sebagai penyeimbang di kawasan, mereka menilai ini bisa menjadi jalan masuk bagi Asia Tenggara untuk menurunkan ketergantungan pertahanan serta pengadaan alutsista kepada Barat.