RI Tegaskan BRICS Tak Berupaya Melawan AS

RIO DE JANEIRO, KOMPAS — Konferensi Tingkat Tinggi BRICS 2025 yang berlangsung di Rio de Janeiro, Brasil, tidak membahas secara khusus mengenai ancaman tarif tambahan sebesar 10 persen dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap negara-negara anggotanya. Forum multilateral itu disebut tidak memiliki agenda untuk melawan negara mana pun, termasuk Amerika Serikat.

Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan, ancaman tarif tambahan sebesar 10 persen dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-17 di Rio de Janeiro, Brasil. Menurut dia, banyak isu berkembang di luar dan dikaitkan dengan BRICS, tetapi sebenarnya tidak ada di dalam pembahasan. Contohnya, terkait dengan ancaman Presiden Trump yang diasosiasikan dengan anggapan bahwa negara-negara anggota BRICS bertujuan menentang AS.

”Tidak ada isu-isu yang bertentangan dengan kepentingan negara berkembang ataupun melawan suatu negara,” kata Arrmanatha saat ditemui di Pangkalan Angkatan Udara Galeao, Rio de Janeiro, seusai rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-17, Selasa (7/7/2025) siang waktu setempat.

Ia menambahkan, penyelenggaraan KTT BRICS bertujuan mempersatukan negara berkembang untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Untuk itu, isu yang dibahas pun terkait dengan lingkungan hidup, kesehatan, situasi global, dan penguatan multilateralisme. ”Tidak ada upaya apa pun untuk melawan Amerika atau yang lainnya,” kata Arrmanatha.

Mengenai ancaman tarif tambahan untuk negara anggota BRICS, lanjutnya, semua pihak masih menunggu tindak lanjut yang akan dilakukan Presiden Trump atas pernyataannya.

Adapun pernyataan Trump disampaikan melalui platform Truth Social. ”Negara mana pun yang mendukung kebijakan anti-Amerika dari BRICS akan dikenai tarif tambahan sebesar 10 persen,” tulis Trump, di saat penyelenggaraan KTT BRICS 2025 juga tengah berlangsung.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, Indonesia telah mengukir sejarah baru dengan keikutsertaan perdana di KTT BRICS setelah resmi menjadi anggota penuh organisasi tersebut pada awal 2025 lalu. Langkah untuk bergabung dengan BRICS merupakan inisiasi langsung dari Presiden Prabowo Subianto, mulai dari persiapan, mendapatkan dukungan dari seluruh negara anggota, hingga akhirnya menjadi anggota penuh pada tahun yang sama. Padahal, ada banyak negara yang masih antre untuk menjadi anggota BRICS.

BRICS yang kini beranggotakan 11 negara, termasuk Indonesia, mencakup hampir 50 persen populasi dunia dengan 35 persen produk domestik bruto global.

”Ini menunjukkan bahwa Indonesia semakin didengar, semakin diperhatikan, semakin dipandang, dan semakin dibutuhkan di dunia global,” ujar Teddy.

Saat mengikuti KTT BRICS 2025 yang dihadiri 28 pemimpin negara dan organisasi internasional, lanjutnya, Presiden juga menyampaikan keinginan Indonesia untuk berkolaborasi dengan sebanyak mungkin negara dan organisasi kerja sama antarnegara. Keikutsertaan dalam BRICS merupakan bagian signifikan untuk mewujudkan hal itu, mengingat BRICS yang kini beranggotakan 11 negara, termasuk Indonesia, mencakup hampir 50 persen populasi dunia dengan 35 persen produk domestik bruto global.

Selama KTT Ke-17 BRICS di Rio de Janeiro berlangsung pada Minggu-Senin (6-7/7/2025), Presiden Prabowo tak hanya didampingi Arrmanatha dan Teddy. Presiden juga didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono.

Selama mengikuti KTT BRICS, Presiden Prabowo menyampaikan komitmen Indonesia untuk mewujudkan perdamaian dunia melalui multilateralisme dan pentingnya menghormati hukum internasional. Presiden juga menegaskan menolak penggunaan standar ganda dan perang, termasuk dukungan pada kemerdekaan Palestina dan menolak agresi dari Israel.

Selama mengikuti KTT BRICS, Presiden Prabowo menyampaikan komitmen Indonesia untuk mewujudkan perdamaian dunia melalui multilateralisme.

Selain itu, Presiden juga mendorong pentingnya mereformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan memasukkan keterwakilan negara-negara di selatan sehingga lahir kepemimpinan multilateral yang lebih adil. Agar hal ini terwujud, BRICS didorong untuk mengupayakannya di PBB.   

Yang juga diingatkan Presiden Prabowo adalah Kesepakatan Dasasila Bandung yang lahir dari Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung. Meski kesepakatan itu lahir tujuh dekade silam, poin-poinnya masih relevan untuk dihidupkan kembali di tengah dinamika global saat ini.

Dalam bidang geoekonomi, Presiden Prabowo juga sempat mengusulkan gagasan South-South Economic Compact. Melalui gagasan itu, negara-negara dalam BRICS didorong untuk menjadi motor penggerak pembangunan negara-negara di Selatan.

”Negara-negara BRICS diharapkan menjadi motor untuk memberikan akses yang lebih luas kepada negara-negara global south untuk perdagangan, untuk juga lebih mengintegrasikan perekonomiannya untuk menjadi bagian dari supply chain. Itu ide Presiden,” kata Arrmanatha.