RKUHAP Masih Memuat Pasal Bermasalah, Masyarakat Sipil Dorong Pengesahan Ditunda

DPR RI akan segera mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau RKUHAP pada pekan depan. Namun Koalisi Masyarakat Sipil menilai pembahasan terlalu cepat dan mendesak Presiden Prabowo Subianto menarik draf RKUHAP karena masih memuat pasal-pasal bermasalah. Mengapa demikian? Apa saja pasal-pasal yang bermasalah tersebut?