Rob Kembali Mengintai, Warga Pesisir Jakarta Diminta Siaga

JAKARTA, KOMPAS — Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta kembali mengeluarkan peringatan dini terkait potensi rob yang diprediksi terjadi pada 2-9 Agustus 2025. Warga pesisir yang kian lelah menghadapi siklus berulang itu menanti realisasi nyata dari solusi jangka panjang yang dijanjikan.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Isnawa Adji menjelaskan, potensi rob itu dipicu fenomena fase bulan purnama. Berdasarkan informasi dari Stasiun Meteorologi Kelas I Maritim Tanjung Priok, fenomena itu meningkatkan risiko pasang air laut maksimum yang dapat menyebabkan banjir pesisir di wilayah utara Jakarta.

”Fenomena ini berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum berupa banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir utara Jakarta,” ujar Isnawa, Minggu (3/8/2025).

BPBD DKI mengimbau warga di wilayah pesisir, seperti Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, Tanjung Priok, dan Kepulauan Seribu, untuk bersiap dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya rob. Warga juga diminta aktif memantau informasi terkini melalui laman resmi BPBD di bpbd.jakarta.go.id/gelombanglaut.

Sebagai bagian dari upaya respons cepat, BPBD DKI telah menyiagakan peralatan evakuasi di beberapa titik, termasuk perahu karet dan tenda pengungsian di Kantor Wali Kota Jakarta Utara. Perlengkapan tambahan juga telah didistribusikan ke kelurahan-kelurahan yang tergolong rawan rob guna memastikan respons dapat dilakukan dengan cepat saat bencana terjadi.

Selain itu, jalur evakuasi turut disiapkan agar dapat diakses dengan mudah, terutama oleh kelompok rentan, seperti warga lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas.

Tidak hanya itu, Pemerintah Provinsi Jakarta juga sudah memasang beronjong sebagai penyekat di wilayah rawan rob, menyiapkan dan mengaktifkan pompa-pompa air, serta meninggikan tanggul di beberapa lokasi, terutama di Muara Angke, Jakarta Utara.

Rob bukan hal baru bagi warga pesisir Jakarta. Namun, kejadian berulang ini semakin terasa melelahkan.

Setiap bulan, terutama saat bulan purnama, Siti Fahima (48) tahu bahwa lantai rumahnya akan kembali basah. Rob kini terasa seperti tamu bulanan yang tak diundang.

”Kami sudah tahu polanya. Kalau bulan purnama, ya siap-siap aja. Tapi, kan, enggak mungkin pindah rumah tiap bulan,” ujarnya, Minggu (3/8/2025).

Siti tinggal di rumah yang ia bangun bersama suaminya sejak 2006, hasil dari jerih payah berjualan makanan laut di kawasan Muara Angke. Namun, lima tahun belakangan, sebagian besar penghasilannya justru habis untuk meninggikan lantai rumah, menambah tembok pelindung, dan membeli perlengkapan darurat.

Sebagai warga pesisir, Siti paham betul akan siklus pasang surut. Namun yang ia keluhkan bukanlah fenomena alam itu sendiri, melainkan ketidaksiapan pemerintah dalam menanggulanginya.

Menurut dia, rob bukan sekadar persoalan air laut yang masuk ke rumah, melainkan juga soal tata kelola ruang kota yang tak berpihak kepada warga kecil.

Ia merasa upaya yang dilakukan selama ini bersifat tambal sulam. Beronjong dan karung pasir ditumpuk setiap kali air pasang, tetapi tak ada percepatan pembangunan tanggul laut permanen yang benar-benar bisa menahan rob jangka panjang.

”Yang dibutuhkan bukan reaksi sesaat, melainkan solusi jangka panjang. Kami ingin hidup dengan tenang, bukan waswas tiap bulan. Semoga tanggul yang dijanjikan cepat selesai,” kata Siti.

Anggota Komis D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Bun Joi Phiau, mengatakan, Pemprov Jakarta harus mengerahkan lebih banyak sumber daya lagi untuk menghadapi rob.

”Hadirnya petugas BPBD dan bantuan, seperti perahu karet, memang membantu warga. Tapi itu masih tidak cukup. Pemprov Jakarta harus melakukan lebih untuk membantu warganya jika rob kembali,” ujarnya.

Ia juga menyoroti persoalan klasik yang selalu muncul saat banjir, yakni tumpukan sampah di titik-titik rawan genangan. Sampah yang tidak dibersihkan akan terbawa arus dan menyebabkan penyumbatan saluran air, bahkan menimbulkan bau menyengat.

Yang dibutuhkan bukan reaksi sesaat, melainkan solusi jangka panjang. Kami ingin hidup dengan tenang, bukan waswas tiap bulan.

Selain penanganan langsung, langkah-langkah pencegahan struktural juga dinilai penting. Bun mendorong Pemprov Jakarta memperkuat infrastruktur pengendali banjir, seperti tanggul laut dan karung pasir, untuk menahan limpasan air laut ke permukiman warga.

Dia juga mendesak Pemprov Jakarta mempercepat pembenahan wilayah pesisir melalui penanaman pohon mangrove. Menurut dia, langkah ini penting untuk mengurangi laju pengikisan garis pantai yang dapat memperburuk dampak banjir di wilayah daratan jika tidak segera ditangani.

Sebab, mangrove dapat berfungsi sebagai penghalang alami untuk mengurangi abrasi dan meredam dampak gelombang pasang. Hal ini dapat memberikan perlindungan tambahan bagi kawasan pesisir.

Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmen menangani beberapa persoalan krusial yang menjadi keresahan masyarakat, seperti banjir, kemacetan, dan polusi udara. Namun, ia mengingatkan, penyelesaian masalah-masalah tersebut membutuhkan proses bertahap dan tidak bisa dilakukan secara instan.

”Ini bukan pekerjaan yang gampang, memang harus dilakukan secara bertahap,” kata Pramono.

Pada Juni 2025, Pemprov Jakarta mulai membangun tanggul mitigasi rob di kawasan Muara Angke, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Tanggul ini diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang untuk menanggulangi rob yang kerap melanda wilayah pesisir utara Jakarta.

Pramono mengatakan, pembangunan tanggul dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama yang berlangsung tahun ini, proyek akan mencakup sepanjang 1,4 kilometer dengan elevasi 2,5 meter dari permukaan air. Target penyelesaian ditetapkan pada Desember 2025.

Setelah tahap pertama rampung, pembangunan akan dilanjutkan dengan tambahan sepanjang 1 kilometer pada tahun 2026. Dengan demikian, keseluruhan tanggul mitigasi yang melindungi kawasan Muara Angke akan mencapai total panjang 2,4 kilometer.

Tanggul mitigasi ini dirancang untuk melindungi area seluas lebih kurang 120 hektar, dengan estimasi biaya pembangunan Rp 52 miliar. Proyek ini menjadi bagian dari strategi Pemprov Jakarta dalam memberikan perlindungan jangka panjang bagi warga pesisir yang kerap terdampak rob.

Dengan prediksi rob yang masih berlangsung beberapa hari ke depan, Jakarta membutuhkan langkah yang tidak hanya cepat, tetapi juga strategis dan berkelanjutan. Pemerintah daerah pun dituntut hadir sepenuhnya, tidak hanya dalam bentuk logistik darurat, tetapi juga perencanaan matang yang menyentuh akar persoalan.