Ruang Penurunan Suku Bunga Kredit Perbankan Mulai Terbuka

JAKARTA, KOMPAS — Perbankan mulai melihat adanya ruang untuk menurunkan suku bunga kredit. Selain pelonggaran kebijakan moneter, bank juga mempertimbangkan pasokan likuiditas yang terus bertambah serta penurunan biaya dana seiring suntikan dana dari pemerintah ke sistem perbankan.

Chief Executive Officer (CEO) Citi Indonesia, Batara Sianturi, mengatakan, ke depan, terdapat dua faktor utama yang akan mendorong bank mulai menurunkan suku bunga kredit. Kedua faktor itu adalah bertambahnya likuiditas di sektor perbankan dan turunnya biaya dana.

”Kita melihat bahwa dengan dua hal tersebut lending rate juga akan turun. Dan, kita melihat, dengan insentif daripada situasi yang kondusif baik di supply side (penawaran) dan mengharapkan demand side (permintaan) juga akan pick up pada triwulan IV-2025 untuk going into 2026,” katanya saat temui di sela-sela acara Citi Data Centre Day 2025, di Jakarta, Senin (27/10/2025).

Hingga September 2025, suku bunga kredit perbankan masih 9,05 persen atau hanya turun 15 basis poin (bps) dibandingkan awal 2025 yang mencapai 9,2 persen. Pada periode yang sama, suku bunga deposito 1 bulan hanya turun 29 bps menjadi 4,52 persen.

Padahal, dalam setahun terakhir, Bank Indonesia (BI) telah memangkas 150 bps suku bunga acuannya menjadi 4,75 persen pada September 2025. Idealnya, pemangkasan suku bunga acuan tersebut dapat tertransmisi ke suku bunga perbankan sekitar 30 persen atau 45 bps.

Di sisi lain, langkah pemerintah menempatkan dana saldo anggaran lebih (SAL) senilai Rp 200 triliun ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) turut menambah pasokan likuiditas perbankan. Kebijakan tersebut juga diharapkan dapat menurunkan biaya dana (cost of fund) perbankan.

Dengan adanya injeksi Rp 200 triliun ke dalam sistem, kita melihat bahwa suku bunga deposito itu yang mahal itu pasti akan di-’replace’ (diganti) dengan suku bunga yang lebih murah sehingga kita melihat ’cost of fund’-nya itu akan menurun ’overall’ untuk ’the banking system’.

Seiring dengan perkembangan itu, Batara menambahkan, Citi mulai merasakan adanya peningkatan permintaan kredit, baik oleh klien multinasional maupun korporasi lokal. Demikian pula dengan biaya dana yang juga dirasakan mulai turun.

”Dengan adanya injeksi Rp 200 triliun ke dalam sistem, kita melihat bahwa suku bunga deposito itu yang mahal itu pasti akan di-replace (diganti) dengan suku bunga yang lebih murah sehingga kita melihat cost of fund-nya itu akan menurun overall untuk the banking system,” ujarnya.

Meski demikian, ia memperkirakan pertumbuhan kredit perbankan hingga akhir tahun masih akan berada dalam kisaran 8 persen atau batas bawah pada rentang 8-11 persen. Oleh sebab itu, ia berharap BI dapat kembali memangkas suku bunga acuannya sebesar 50 bps.

Sementara itu, hasil survei perbankan pada triwulan IV-2025 yang dirilis BI menunjukkan penyaluran kredit baru pada triwulan IV-2025 diperkirakan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Ini terindikasi dari saldo bersih tertimbang (SBT) perkiraan penyaluran kredit baru pada triwulan IV-2025 yang lebih tinggi sebesar 96,4 persen dibandingkan triwulan sebelumnya 82,33 persen.

Selain itu, kebijakan standar penyaluran kredit pada triwulan IV-2025 juga diperkirakan lebih longgar dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pelonggaran tersebut utamanya terhadap aspek jangka waktu kredit, agunan, serta suku bunga kredit.

Pada kesempatan yang sama, Chief Economist Citibank Indonesia Helmi Arman menjelaskan, memang akan terjadi jeda waktu (leg) transmisi suku bunga perbankan terhadap suku bunga acuan. Biasanya, penurunan akan didahului oleh suku bunga deposito, kemudian diikuti suku bunga kredit.

”Belakangan ini kan memang walaupun BI-rate (suku bunga acuan) turun, berbagai rasio likuiditas bank itu memang lebih tight (ketat). Lebih tight dibandingkan posisinya, misalnya pada awal tahun atau bahkan dibandingkan posisinya sebelum Covid-19. Dan, ini menjadi hambatan untuk recovery (pemulihan) pertumbuhan kredit,” katanya.

Kendati demikian, injeksi likuiditas yang dilakukan, baik oleh BI melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) maupun penempatan dana SAL oleh pemerintah ke perbankan, telah memberikan dorongan transmisi suku bunga acuan.

Menurut Helmi, berdasarkan pola-pola sebelumnya, penurunan suku bunga perbankan akan dimulai dari fase stabilisasi pertumbuhan kredit. Kemudian, akan diikuti fase pemulihan pertumbuhan kredit selama beberapa triwulan.

Di sisi lain, Helmi turut memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2025 cenderung akan lebih rendah dibandingkan triwulan II-2025 yang mencapai 5,12 persen secara tahunan. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi diperkirakan baru akan sedikit lebih tinggi pada triwulan IV-2025.

Ia melanjutkan, lebih rendahnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2025 tersebut utamanya disebabkan permintaan domestik. Ini terkait dengan tingkat kepercayaan masyarakat atau konsumen kepada pemerintah yang pada September 2025 turun.

Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi baru akan terpacu tren musiman percepatan belanja pemerintah yang biasanya dilakukan pada triwulan IV-2025. Selain itu, kebijakan pemerintah terkait dorongan realisasi belanja dari dana-dana yang menganggur serta paket stimulus juga diharapkan memacu pertumbuhan.

”Jadi, kelihatannya, karena lebih sedikit dana yang menganggur sekarang, seharusnya pada triwulan IV-2025 ada perbaikan,” ujarnya,

Dihubungi secara terpisah, ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, berpendapat, prospek pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2025 masih belum menggembirakan. Ini seiring dengan data penjualan mobil, motor, semen, rumah, serta barang-barang konsumen yang menurun secara tahunan.

Kebijakan moneter (yang melonggar) saja tidak terlalu membantu, tanpa didukung kebijakan fiskal yang ekspansif dan kebijakan sektoral yang mendorong sektor-sektor dalam ekonomi untuk bergerak.

Meski pada September 2025 terjadi perbaikan pada penjualan ritel, ia melanjutkan, pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2025 cenderung berada dalam kisaran 5 persen. Adapun motor utama pertumbuhan tersebut adalah investasi sektor sumber daya alam (SDA) dan hilirisasi.

”Kebijakan moneter (yang melonggar) saja tidak terlalu membantu, tanpa didukung kebijakan fiskal yang ekspansif dan kebijakan sektoral yang mendorong sektor-sektor dalam ekonomi untuk bergerak,” katanya saat dihubungi dari Jakarta.

Dukungan fiskal tersebut, antara lain bisa berupa insentif pajak dan program stimulus ekonomi, termasuk bantuan langsung tunai (BLT), diskon tarif listrik, program magang, dan padat karya. Sementara itu, kebijakan sektoral yang dapat ditempuh, antara lain perbaikan iklim berusaha dan investasi, termasuk pemberantasan shadow economy.