Rupiah dalam Lingkaran Gejolak Ketidakpastian

Timur Tengah kembali berkecamuk. Saling balas serangan antara Amerika Serikat dan Iran telah memicu lonjakan harga minyak. Gejolak ini semakin menambah durasi ketidakpastian global, yang bahkan seolah tampak tidak pernah menemui ujungnya.

Kini, harga minyak mentah Brent telah menembus level 100 dolar AS per barel, naik sekitar 19 persen ketimbang bulan lalu. Padahal, harga minyak mentah Brent sempat berada di kisaran 70 dolar AS per barel pada awal Juli 2026.

Berkaca dari pengalaman sebelumnya, lonjakan harga minyak dunia telah memicu rententan dampak bagi perekonomian, mulai dari guncangan pasokan energi, tekanan terhadap inflasi, suku bunga tinggi, gejolak pasar keuangan, hingga pada ujungnya menguras dompet masyarakat.

Perekonomian global pun diperkirakan memasuki jalur lambat. Dana Moneter Internasional (IMF), misalnya, memangkas pertumbuhan ekonomi global pada 2026 dari 3,3 persen menjadi 3,1 persen. Begitu pula dengan Bank Dunia yang memangkas proyeksinya, dari 2,6 persen menjadi 2,5 persen.

Bagi negara berkembang yang masih bergantung pada impor minyak, seperti Indonesia, lonjakan harga minyak akan mengakibatkan tekanan subsidi energi dan kenaikan biaya energi, transportasi, serta bahan baku. Dari pasar keuangan, rentetan dampak ini juga dapat menciptakan rezim suku bunga tinggi.

Di tengah bayang-bayang risiko tersebut, nilai tukar rupiah mulai beranjak. Mengutip data Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah dalam perdagangan Jumat (11/9/2026) ditutup di level Rp 17.611 per dolar AS, melemah 0,42 persen ketimbang penutupan hari sebelumnya.

Sebelumnya, rupiah sempat menyentuh level depresiasi terdalam sepanjang sejarah di atas level Rp 18.000 per dolar AS. Namun, dalam dua bulan terakhir, pergerakan rupiah memang cenderung menunjukkan tren penguatan seiring dengan meredanya tensi geopolitik.

Kendati demikian, perkembangan geopolitik terkini membawa sederet tekanan bagi mata uang ”Garuda”. Depresiasi nilai tukar rupiah diproyeksikan masih akan berlanjut hingga kembali menyentuh level Rp 18.000 per dolar AS. Lantas, bagaimana dampaknya bagi masyarakat?

Guru Besar Ekonomi Universitas Airlangga Rahma Gafmi berpendapat, kenaikan harga energi akan menggerus surplus neraca perdagangan Indonesia. Begitu kinerja eksternal melemah akibat pembengkakan biaya impor, ketahanan fundamental rupiah terhadap gejolak eksternal ikut rapuh.

”Fenomena ini memang merepresentasikan bentuk keberulangan struktural atau pola berulang dari tekanan eksternal yang sempat membayangi perekonomian domestik pada triwulan I-2026,” ujarnya saat dihubungi dari Jakarta.

Tekanan inflasi yang datang dari sektor pangan dan energi akan menggerus pendapatan riil masyarakat secara langsung. Di tengah tekanan biaya hidup yang meningkat, ruang tabungan kelompok rentan dan kelas menengah pun kian menyempit.

Pada awal 2026, stabilitas rupiah dan likuiditas valuta asing (valas) domestik berada di bawah bayang-bayang guncangan pasokan energi global serta konflik geopolitik. Saat tensi kembali memanas dan mengerek harga minyak, terjadi lonjakan kebutuhan valas korporasi energi dan sentimen pergeseran arus modal menuju kelas aset aman (safe haven).

Menurut dia, pola tersebut memperlihatkan kerentanan kronis, yakni struktur ekonomi domestik kerap menghadapi kekurangan pasokan dolar setiap kali guncangan eksternal menimpa sektor komoditas. Sektor perbankan dan otoritas moneter pun kembali diuji.

Pada triwulan I-2026, Bank Indonesia (BI) merespons tekanan tersebut melalui optimalisasi instrumen devisa hasil ekspor (DHE) serta instrumen moneter valas. Namun, instrumen tersebut hanya befungsi sebagai penahan benturan jangka pendek dan belum menyelesaikan permasalahan struktural.

Rahma mengingatkan, tekanan inflasi yang datang dari sektor pangan dan energi akan menggerus pendapatan riil masyarakat secara langsung. Di tengah tekanan biaya hidup yang meningkat, ruang tabungan kelompok rentan dan kelas menengah pun kian menyempit.

Di sisi lain, tingkat suku bunga acuan akan bertahan di level tinggi sebagai respons bank sentral untuk menstabilkan rupiah dan meredam inflasi impor. Akibatnya, biaya pinjaman perbankan akan ikut terkerek dan ekspansi sektor riil, termasuk penciptaan lapangan kerja, menjadi lebih terbatas.

”Pelemahan rupiah juga membuat korporasi yang memiliki kewajiban dalam denominasi dolar AS mengalami pembengkakan beban utang. Jika kondisi ini berkepanjangan, perusahaan dapat mengambil langkah efisiensi ekstrem, mulai dari pembatasan ekspansi hingga risiko pemutusan hubungan kerja (PHK),” ujar Rahma.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede berpendapat, dunia tengah menghadapi kombinasi yang tidak nyaman, yakni inflasi naik ketika pertumbuhan justru terancam melambat. Nilai tukar rupiah akan berada di titik tengah sekitar Rp 18.000 per dolar AS.

”Jika konflik tetap berlangsung, tetapi tidak sampai menutup Hormuz secara luas, Brent bertahan beekisar 100-110 dolar AS per barel dan bank sentral AS tidak menaikkan bunga secara jauh lebih agresif, saya melihat kisaran akhir tahun berkisar Rp 17.900–Rp 18.200 per dolar AS,” katanya saat dihubungi dari Jakarta.

Menurut dia, masyarakat tak hanya dihadapkan pada depresiasi rupiah, tetapi justru kombinasi antara pelemahan nilai tukar dan lonjakan harga minyak secara bersamaan. Kombinasi ini memicu kenaikan biaya impor energi, bahan baku, obat, bahan kimia, elektronik, dan komponen industri.

Kelas menengah juga terkena melalui harga barang impor, biaya perjalanan ke luar negeri, pendidikan luar negeri, kendaraan, dan barang elektronik.

Namun, tekanan terberat justru akan dirasakan oleh masyarakat kelas bawah dan menengah bawah. Ini mengingat proporsi belanja makanan kedua kelompok ini jauh lebih besar. Bahkan, berdasarkan Garis Kemiskinan pada Maret 2026, sekitar 74,7 persen pengaluaran masyarakat berasal dari makanan.

”Jadi, kenaikan harga pangan akibat ongkos angkut dan energi dapat menggerus daya beli jauh lebih cepat ketimbang kelompok berpendapatan tinggi. Kelas menengah juga terkena melalui harga barang impor, biaya perjalanan ke luar negeri, pendidikan luar negeri, kendaraan, serta barang elektronik,” tutur Josua.

Ia menambahkan, masyarakat juga akan merasakan dampak dari jalur suku bunga. Apabila harga minyak dunia terus berada di kisaran 105-110 dolar AS per barel, inflasi global dan rupiah kembali tertekan. Akibatnya, ruang penurunan suku bunga tertutup.

Bahkan, dalam skenario ekstrem, tidak menutup kemungkinan bagi BI untuk kembali memperketat suku bunga kebijakannya. Kondisi ini akan membuat bunga kredit rumah, kendaraan, dan modal kerja lebih lama berada pada tingkat tinggi.

Dengan demikian, rumah tangga akan menghadapi tekanan ganda dari sisi kenaikan harga barang dan biaya pinjaman. Tekanan margin keuntungan dunia usaha yang bergantung pada bahan baku impor pun akan berpengaruh pada kenaikan upah, perekrutan, dan lapangan kerja.