Rupiah Mulai Terapresiasi di Tengah Melambatnya Perekonomian

JAKARTA, KOMPAS – Meski depresiasi nilai tukar rupiah cenderung mereda dalam beberapa waktu terakhir, risiko tekanan eksternal yang berasal dari arah suku bunga global dan kebijakan tarif Amerika Serikat tetap perlu diantisipasi. Apalagi, kondisi tersebut terjadi berbarengan dengan sinyal perlambatan ekonomi pada awal tahun.

Mengutip data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), nilai tukar rupiah pada perdagangan Selasa (6/5/2025) ditutup di level Rp 16.472 per dollar AS atau menguat 1,24 persen dibanding akhir April 2025. Sejak awal Mei 2025, rupiah cenderung berbalik menguat setelah mengalami tekanan dalam sebulan terakhir hingga mencapai titik tertingginya di level Rp 16.943 per dollar AS.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia (BI) Erwin Gunawan Hutapea mengatakan, BI akan terus mencermati dinamika nilai tukar rupiah yang terjadi belakangan ini, termasuk penguatan yang sejalan dengan tren di sejumlah negara berkembang (emerging markets) lainnya, seperti Taiwan dan Hong Kong.

“Bank Indonesia akan tetap selalu berada di market dalam upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan tetap mengedepankan mekanisme pasar yang sehat, serta akan senantiasa memastikan stabilitas nilai tukar tetap terjaga sesuai mandat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Selasa.

Terkait tren penguatan rupiah, ia menilai kondisi itu mencerminkan respons pasar terhadap sentimen global yang saat ini relatif kondusif. Antara lain, ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter di AS dan negara maju lainnya, serta arus modal masuk ke pasar domestik.

Berdasarkan data transaksi 28-30 April 2025, arus modal portofolio asing secara agregat mencatatkan beli neto sebesar Rp 4,15 triliun. Ini terdiri dari jual neto sebesar Rp 0,01 triliun di pasar saham, sementara beli neto sebesar Rp 0,22 triliun di pasar Surat Berharga Negara (SBN) dan sebesar Rp 3,95 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Sepanjang tahun 2025 hingga 30 April 2025, aliran modal asing di pasar keuangan domestik masih mencatatkan jual neto sebesar Rp 38,6 triliun. Ini terdiri dari jual neto sebesar Rp 49,56 triliun di pasar saham dan sebesar Rp 12,05 triliun di SRBI, sedangkan di pasar SBN mencatatkan beli neto sebesar Rp 23,01 triliun.

Erwin menambahkan, BI berkomitmen untuk terus berada di pasar guna menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil dan tidak berfluktuasi berlebihan. Jika perlu, beberapa intervensi akan dilakukan secara terukur, baik di pasar spot, pasar derivatif domestik (DNDF), pasar derivatif luar negeri (offshore), maupun pasar SBN sesuai kebutuhan dan dinamika pasar.

Di sisi lain, Bank Sentral AS, Federal Reserve (The Fed) dijadwalkan akan mengumumkan suku bunga kebijakannya pada Kamis (8/5/2025) waktu setempat atau Jumat (9/5/2025) dini hari WIB. Keputusan ini turut berpengaruh terhadap arah suku bunga acuan global.

Melansir kantor berita Reuters, pengambil kebijakan The Fed diperkirakan masih akan mempertahankan suku bunga kebijakannya di level 4,25-4,5 persen pada pertemuan mendatang. Ini mempertimbangkan dampak dari kebijakan tarif resiprokal oleh Presiden AS Donald Trump yang turut memicu ketidakpastian.

Para pengambil kebijakan The Fed memperkirakan, kebijakan tarif Trump akan meningkatkan inflasi dan angka pengangguran AS. Data ekonomi terkini menunjukkan, pertumbuhan ekonomi AS secara tahunan turun 0,3 persen pada 2024, di tengah belanja masyarakat yang tumbuh 1,8 persen.

Nilai tukar saat ini sebetulnya sudah mulai menguat meski belum mampu kembali ke asumsi sebesar Rp 16.000 per dollar AS.

Peneliti Center of Macroeconomics and Finance di Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abdul Manap Pulungan menjelaskan, keputusan The Fed yang cenderung akan tetap mempertahankan suku bunga acuannya itu akan berdampak secara temporer terhadap stabilitas keuangan domestik Indonesia.

Namun, dampaknya relatif tidak signifikan, mengingat tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang sempat terjadi saat periode libur Lebaran dan pengumuman kebijakan tarif resiprokal Trump, telah berangsur-angsur mereda. Ini tampak dari porsi portofolio kredit perbankan dalam bentuk valas yang relatif rendah, yakni sekitar 15 persen.

“Hanya saja, perlu diantisipasi dampaknya kepada imbal hasil SBN dan kemampuan impor bahan mentah bagi industri. Nilai tukar saat ini sebetulnya sudah mulai menguat meski belum mampu kembali ke asumsi sebesar Rp 16.000 per dollar AS,” kata Abdul dalam forum diskusi publik Indef bertajuk ‘Ekonomi Melambat, Pertanda Gawat?’ secara daring.

Dengan perkembangan itu, BI diperkirakan tidak akan menurunkan suku bunga acuannya mendahului The Fed, mempertimbangkan depresiasi rupiah yang baru saja reda. Selain itu, BI cenderung lebih mengutamakan kebijakan moneternya untuk menjaga stabilitas nilai tukar.

Sebaliknya, upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi domestik akan ditempuh BI melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial. Kebijakan ini diarahkan untuk mendorong perbankan menyalurkan kredit kepada sektor-sektor prioritas pertumbuhan.

“Sebenarnya, kita butuh suku bunga acuan cepat turun, karena bila suku bunga acuannya turun, harapannya suku bunga kredit bisa turun. Namun, ketika suku bunga acuan diturunkan pada Januari 2025, tidak serta merta menurunkan suku bunga kredit dan simpanan,” ujar Abdul.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef Rizal Taufikurahman mengatakan, stabilitas sistem keuangan domestik secara umum masih terjaga. Ini tercermin antara lain dari rasio kecukupan modal perbankan yang tetap terjaga, rasio kredit bermasalah yang rendah, serta likuiditas yang memadai.

Namun, masih ada beberapa risiko eksternal yang perlu diantisipasi, seperti tingkat imbal hasil di pasar keuangan. Bila imbal hasil tidak lagi menarik bagi investor di tengah besarnya risiko global, tidak menutup kemungkinan akan terjadi arus modal keluar yang semakin besar.

“Faktor sentimen menjadi penting dalam menjaga stabilitas pasar keuangan domestik,” katanya.

Ini menjadi catatan bagi pemerintah di tengah perlambatan yang menjadi tantangan sekaligus ”early warning”, peringatan dini pada triwulan pertama.

Oleh sebab itu, dibutuhkan antisipasi, baik dari pemerintah maupun BI dalam menghadapi risiko tersebut. Selain menjaga stabilitas nilai tukar dan ekspektasi inflasi, komunikasi dari otoritas keuangan juga penting untuk menjaga kepercayaan investor serta pelaku pasar di tengah risiko negatif dari tekanan eksternal.

Rizal menjelaskan, stabilitas sektor keuangan Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan, baik dari arah kebijakan suku bunga acuan global maupun melemahnya mesin pertumbuhan ekonomi domestik. Lebih lanjut, kebijakan tarif resiprokal AS dapat semakin menekan perekonomian domestik.

Berdasarkan perhitungan Indef, dampak dari kebijakan tarif resiprokal berisiko menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,1 persen, sehingga target pertumbuhan turun di bawah 5 persen. Sejalan dengan itu, Dana Moneter Internasional (IMF) telah mengoreksi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke bawah, dari 5,1 persen menjadi 4,7 persen.

“Ini menjadi catatan bagi pemerintah di tengah perlambatan yang menjadi tantangan sekaligus early warning, peringatan dini pada triwulan pertama, dan bagaimana dalam jangka pendek, terutama 2025, pemerintah bisa mengantisipasi tekanan laju pertumbuhan ekonomi akibat ketidakpastian global dan tarif resiprokal AS,” ujar Rizal.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2025 sebesar 4,87 persen secara tahunan. Laju pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan triwulan IV-2025 yang tumbuh 5,03 persen dan triwulan I-2024 yang tumbuh 5,11 persen itu menandakan perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.