RUPST Telkom 2025: Wamenkomdigi Jadi Komisaris Utama, Eks CEO XL Axiata Nakhodai Perusahaan

JAKARTA, KOMPAS — Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom resmi menetapkan susunan direksi dan komisaris baru untuk masa jabatan 2025-2030. Sejumlah wakil menteri ditunjuk menjadi komisaris.

RUPST Telkom itu digelar pada Selasa (27/5/2025) di Jakarta. Hasil rapat menunjuk Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo sebagai komisaris utama dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim sebagai komisaris.

RUPST juga menunjuk Dian Siswarini, eks CEO XL Axiata periode 2015-2024, untuk menakhodai Telkom sebagai direktur utama. Adapun Muhammad Awaluddin yang pernah menjadi Direktur Utama Angkasa Pura II pada 2016-2023 ditunjuk dalam RUPST sebagai wakil direktur utama Telkom.

Sebelum di Angkasa Pura II, Awaluddin juga pernah bekerja di Telkom selama 25 tahun. Karier terakhirnya sebelum pindah ialah Direktur Enterprise and Business Services.

RUPST Telkom itu berlangsung dari pukul 14.00 hingga 17.30 WIB. Dian Siswarini tidak hadir dalam agenda itu sehingga dalam konferensi pers ia diwakili oleh Awaluddin.

”Saya pribadi diminta mewakili direktur utama. Buat kami, Telkom tidak cukup menjadi operator telekomunikasi semata. Telkom harus menjadi akselerator digital,” ujar Awaluddin.

Sebagai operator telekomunikasi pelat merah, Telkom ke depan fokus bertransformasi menuju pemimpin ekosistem industri digital Indonesia. Sejumlah operator telekomunikasi di dunia kini masuk ke bisnis mahadata, layanan internet, dan kecerdasan buatan yang berperan dalam ekonomi nasional. Telkom pun perlu menuju ke arah itu.

Para pemegang saham, kata Awaluddin, meminta Telkom memperbaiki kinerja bisnis. Direksi sebelumnya sudah melakukannya dan akan diakselerasi pada masa pengurusan direksi yang baru. 

”Untuk belanja modal, kami akan memaksimalkan aset yang sudah ada. Struktur belanja modal Telkom mendatang harus ekonomis dan memiliki daya imbal hasil yang baik,” katanya. 

Dalam konferensi pers yang sama, Honesti Basyir selaku Direktur Wholesale and International Service Telkom hasil RUPST 2025 mengatakan, salah satu agenda RUPST adalah menyiapkan anggaran sekitar Rp 3 triliun. Anggaran ini diperuntukkan untuk buyback saham maksimal 10 persen dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

”Memang, rencana kami adalah buyback untuk mengerek harga saham Telkom untuk kembali memperkuat fundamental bisnis,” ucap Honesti. 

Beberapa inisiatif lain yang sejalan ialah modernisasi infrastruktur dan pusat data. Direksi yang baru juga akan melakukan sejumlah evaluasi investasi. Honesti menyebut semua inisiatif tersebut sudah dalam jalur yang tepat untuk menaikkan harga saham Telkom.

Pada triwulan I-2025, Telkom membukukan laba Rp 5,81 triliun atau turun 4,01 persen dibandingkan setahun sebelumnya. Sementara pendapatan Telkom tercatat Rp 36,64 triliun atau turun 2,11 persen dibandingkan dengan triwulan I-2024.

Laporan riset ekuitas sektor telekomunikasi dan menara yang dirilis pada 20 Mei 2025 oleh MNC Sekuritas menunjukkan, perubahan kepemimpinan dapat membawa arah strategi yang baru dan meningkatkan kelincahan Telkom di tengah industri telekomunikasi yang menantang. Seiring dengan bergabungnya Telkom dalam Danantara, pengawasan yang lebih ketat terhadap tata kelola dan kinerja perlu diantisipasi.

Head of Research MNC Sekuritas Victoria Venny berpendapat, meski berlatar belakang politik dan pemerintahan, kehadiran wakil menteri di jajaran komisaris Telkom diharapkan bisa memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam mendorong transformasi digital.

”Menjelang RUPST, harga saham Telkom sempat rally 1,4 persen,” ujarnya saat dihubungi terpisah.

Terkait kinerja industri, laporan riset MNC Sekuritas menyoroti pertumbuhan sektor industri telekomunikasi yang cenderung stagnan selama satu dekade terakhir. Sektor ini menghasilkan pertumbuhan pendapatan rata-rata 5 persen pada 2015-2024.

Meskipun terkonsolidasi, operator telekomunikasi terus menghadapi hambatan, termasuk pertumbuhan laba yang di bawah standar, penempatan modal yang tidak produktif, dan beban regulasi. Tanpa peningkatan yang berarti dalam metrik profitabilitas, operator telekomunikasi semakin sulit meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan.

Dalam kesempatan berbeda, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan, jabatan wakil menteri adalah setingkat eselon 1. Oleh karena itu, mereka boleh menjadi komisaris di BUMN. Posisi komisaris biasanya memerlukan ”cantelan” atau koneksi ke lingkaran penguasa, selain tentunya memiliki pengalaman.

”Apabila komisaris utama dan komisaris lainnya rajin rapat dengan direksi, hal itu bagus untuk kemajuan BUMN,” kata Agus.