Rusia Latihan Tembakan Rudal Nuklir Lagi

MOSKWA, RABU — Rusia melakukan uji coba sejumlah senjata nuklir. Tujuannya untuk melatih kemampuan militer melakukan pembalasan apabila diserang. Uji coba ini lengkap secara triad, yaitu dari darat, laut, dan udara.

Uji coba dilakukan pada Selasa (29/10/2024) waktu setempat atau Rabu (30/10/2024) dini hari waktu Indonesia. Rusia menembakkan rudal Yars dari Kosmodron Plesetsk di Semenanjung Kamchatka.

Sementara dari kapal selam di Laut Okhotsk, Rusia menembakkan rudal Bulava. Adapun kapal selam Rusia di Laut Barents menembakkan rudal Sineva. Yars, Bulava, dan Sineva bisa mengangkut hulu ledak nuklir.

Rusia juga berlatih menembakkan rudal udara. Pesawat pengebom Tu-95 menembakkan rudal jarak jauh yang bisa mengangkut hulu ledak nuklir. ”Semua mengenai sasaran dan sesuai dengan skema latihan,” kata Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov.

Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan, Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan latihan itu. Putin meminta Rusia berlatih dengan skenario diserang nuklir musuh.

Dalam telekonferensi dengan para perwira Rusia, Putin menyebut, nuklir menjadi penjamin penting kedaulatan dan keamanan Rusia. Nuklir juga memberi efek gentar sehingga Barat tidak berani menyerang.

”Persenjataan nuklir kita ini paling canggih sedunia. Tidak ada negara lain yang kemampuannya mendekati kita untuk soal pengayaan,” kata Putin.

Latihan digelar sebulan selepas Putin kembali memperingatkan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) soal pasokan senjata ke Ukraina. Pasokan itu, menurut Putin, membuat NATO berhadapan dengan Rusia.

Putin juga mengubah doktrin penggunaan nuklir Rusia. Intinya, senjata nuklir bisa digunakan Rusia untuk membalas serangan oleh negara tanpa nuklir yang didukung negara pemilik nuklir.

Di dalam peraturan itu disebut pula bahwa Rusia bisa memakai persenjataan nuklir untuk membalas serangan udara. Klausul ini bertujuan menggertak Ukraina dan Barat agar tidak menyerang Rusia dengan pesawat tempur ataupun jenis-jenis serangan udara lain.

Sementara itu, Ukraina bersama Amerika Serikat dan Korea Selatan terus memantau pergerakan pasukan Tentara Rakyat Korea Utara (KPA) yang diturunkan di Rusia. Menurut Ukraina, 3.000 anggota KPA sudah di Kursk.

Sejak Juni 2024, sebagian Kursk diduduki Ukraina. Provinsi Rusia yang berbatasan dengan Ukraina itu diserbu secara mendadak oleh ribuan tentara Ukraina.

Sementara AS tidak yakin anggota KPA sudah di Kursk. AS hanya mendapat indikasi pasukan itu bergerak ke Kursk. ”Kami mengkhawatirkan tentara KPA akan dipakai Rusia untuk berhadapan dengan tentara Ukraina,” kata Juru Bicara Departemen Pertahanan AS Marsekal Muda Pat Ryder.

Dari sisi Korea Selatan, Presiden Yoon Suk Yeol mengeluarkan protes resmi kepada Rusia. Kecemasan Seoul adalah Moskwa melakukan transfer teknologi kepada Pyongyang. Status hubungan Korut-Korsel masih gencatan senjata dan baru-baru ini Korut mengumumkan bahwa Korsel adalah negara musuh.

Ukraina juga tidak diam saja. Mereka mengumpulkan warganya untuk terus berjuang. Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, dikutip oleh sejumlah media, mengumumkan menggerakkan 160.000 personel tambahan ke angkatan bersenjata.

”Semua orang yang mampu diperlukan untuk meraih kemenangan,” kata Oleksandr Lytvynenko, Kepala Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina.

Perekrutan personel angkatan bersenjata melonjak sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh parlemen. Targetnya ialah agar unit-unit militer mencapai kapasitas sampai dengan 85 persen. Para tentara yang sudah kelelahan bertempur selama dua tahun akan dirotasi.

Proses perekrutan dipermudah. Pada saat yang sama, ada ganjaran bagi orang-orang yang kabur dari wajib militer. Data pemerintah menyebutkan, sebanyak 1 juta orang bergabung dengan angkatan bersenjata sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022.

Secara data, Kementerian Pertahanan Ukraina mengatakan ada 5 juta laki-laki yang di dalam kelompok umur ataupun kondisi fisik sesuai dengan kebutuhan militer. Mereka semua tercatat lokasinya dan bisa direkrut sewaktu-waktu. Prosesnya berlangsung selama tiga bulan ke depan.

Perdana Menteri Ukraina Denys Shmyhal mengatakan, hanya para pekerja di sektor strategis yang tidak dikenai wajib militer. Sektor strategis penting mendukung masyarakat, termasuk para pejuang di garis depan. (AP/AFP)