Rusunawa Jakarta, Tidak Cukup Hanya Fasilitas Layak untuk Pindahkan Warga

Miftahul Husnah (50) tengah menyiapkan makan siang untuk anaknya saat ditemui di Tower D, Lantai 8, Rusunawa Lokbin Rawa Buaya, Jakarta Barat, Rabu (15/1/2025).

Di unit berukuran 36 meter persegi ini, anak Husnah terlihat asyik menonton televisi sambil rebahan di lantai keramik putih di ruang tamu. Sementara anak tertuanya tidur di satu dari dua kamar tidur. Unit ini punya jendela dengan pemandangan lanskap kota Jakarta.

Tersedia juga dapur dan kamar mandi di unit yang sudah dua bulan ini dihuni Husna bersama suami dan empat anaknya.

”Kami senang banget tinggal di sini, terutama anak-anak. Suasananya mendukung, lingkungannya enak, nyaman pokoknya,” ujar Husnah.

Selama tujuh tahun sebelumnya, Husnah tinggal di kolong jembatan, dekat pusat perbelanjaan Season City, Jakarta Barat. Pada November 2024, Husna dan warga yang bermukim di kolong jembatan ini direlokasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saat itu, ada 44 keluarga atau sekitar 139 warga yang dipindahkan ke Rusunawa Rawa Buaya. Keluarga Husna adalah salah satunya.

Meski telah tinggal dengan nyaman di rusun, persoalan Husna dan keluarganya belum berakhir, Husna harus mulai memutar otak untuk mencari cara agar bisa tetap tinggal di hunian barunya. Pasalnya, setelah enam bulan Husna mulai membayar biaya sewa sebesar Rp 550.000 per bulan, belum termasuk biaya air dan listrik yang berkisar Rp 300.000 per bulan. Untuk diketahui, Pemprov DKI Jakarta hanya membebaskan biaya sewa selama enam bulan bagi warga yang direlokasi, setelahnya mereka wajib membayar biaya sewa seperti penghuni lainnya di rusun.

Husna mengaku, penghasilan suaminya yang hanya bekerja sebagai pemulung tidak menentu. Apalagi, setelah direlokasi ke Rusun Rawa Buaya, suaminya masih harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru, alhasil hasil memulung yang didapatkan belum maksimal. Belum lagi ia masih harus membiayai empat anaknya yang masih sekolah. ”Saya kalau boleh jujur enggak mau pindah lagi Mas, tapi gimana buat bayarnya? Ini saja kemarin listrik sempat mati dua hari karena enggak ada uang buat bayar. Belum tahu nanti gimana bayarnya,” ungkap Husna.

Tidak semua berminat pindah ke rusun

Meski menawarkan kenyamanan, tidak semua warga berpenghasilan rendah di Jakarta berminat untuk tinggal di rusun. Salah satunya diungkapkan oleh Pani (63), warga RT 006, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pria yang sehari-hari bekerja serabutan ini mengaku tidak berminat untuk tinggal di rusun. Pani lebih memilih untuk tinggal di rumah kontrakan berukuran 3x3 meter persegi, yang ia huni bersama istri dan empat anaknya.

Dalam sebulan, Pani harus membayar uang sewa Rp 800.000, sudah termasuk biaya air dan listrik. Angka ini hampir sama dengan biaya sewa di sejumlah rusunawa di Jakarta, yang berkisar Rp 500.000-Rp 1.500.000 per bulan.

”Nanti di sana kerja apa? Kalau di sini, kan, sudah enak, banyak yang bisa saya kerjain, kalau ada tetangga minta tolong benerin genteng bocor, jadi tukang bangunan bisa, banyak kenalan. Kalau di rusun, saya kerja apa di sana?” tutur Pani.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Kelik Indriyanto, Jumat (17/1/2025), menyebut, program rumah susun merupakan salah satu cara Pemprov Jakarta menyediakan hunian layak, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, Kelik mengakui, masih ada warga yang enggan untuk tinggal di rusun. Padahal, pemerintah telah gencar melakukan sosialisasi.

”Silakan dicek, hunian kita di rusun itu tidak kalah dengan apartemen. Sudah sangat layak, dengan segala fasilitas yang diberikan. Mungkin bayangan orang kalau tinggal di rusun itu seperti terkungkung. Padahal, tidak demikian,” ujar Kelik.

Tak hanya menyediakan hunian, Pemprov DKI Jakarta juga memberdayakan warga yang tinggal di rusun agar ekonomi mereka ikut meningkat. Warga akan diberikan pelatihan keterampilan sehingga bisa membuka usaha sendiri. Selain itu, bagi warga yang kurang mampu akan mendapatkan bantuan sosial. Penghuni rusun juga diberikan akses gratis untuk menaiki transportasi umum di Jakarta, yakni Transjakarta, selama mereka tinggal di rusun.

Berdasarkan data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, hingga Januari 2025, terdapat 44 rusunawa di Jakarta, dengan total 33.229 unit hunian. Pemprov DKI Jakarta juga menganggarkan Rp 444 miliar di tahun 2025 dan Rp 1,4 triliun pada 2026 untuk pembangunan rusun guna memenuhi tingginya kebutuhan hunian layak di Jakarta.

Akan tetapi, seperti yang dirasakan Pani, fasilitas yang diberikan pemerintah belum cukup untuk memindahkan warga yang selama ini nyaman bermukim di rumah tapak. Sosialisasi dan solusi untuk warga bisa beradaptasi saat tinggal di rusun juga harus terus dilakukan. Begitu pula perhitungan atas kemampuan membayar biaya sewa kelak. Jangan sampai, anggaran besar dan unit yang sudah tersedia tidak dipakai.