RUU Perampasan Aset yang disahkan DPR menuai kritik. Ketentuan krusial seperti perampasan kekayaan tak wajar serta pemulihan aset korupsi masa lalu, tak diakomodasi.
20 Nov 2026 06:00 WIB · Politik & Hukum
KOMPAS/ADRYAN YOGA PARAMADWYA
Meski telah disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dinilai belum memenuhi ekspektasi publik. Sejumlah hal krusial justru tidak masuk dalam RUU ini, sehingga mengesankan regulasi tersebut jauh dari semangat pemberantasan korupsi.
Atas kegelisahan itu, Kamis (19/11/2026), lima pihak yang tergabung dalam Koalisi Advokasi Perampasan Aset mengadukan Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Namun, pengaduan itu bukan terkait substansi RUU karena hal tersebut tentu akan diuji melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka justru mempersoalkan proses penyusunan RUU yang dinilai tidak transparan.
Penulis:
Nikolaus Harbowo, Hidayat SalamEditor:
Anita YossiharaPenyelaras Bahasa:
Rosdiana Sitompul