Saat Donald Trump Menguji Realisme Politik kepada Iran

Antara fakta pengerahan kekuatan militer Amerika Serikat secara besar-besaran ke Timur Tengah dan penurunan ”tone” ancaman Donald Trump ke Iran menjadi dua sisi mata uang yang kini ada di tangan presiden AS itu.

Kepada media, Trump berkali-kali mengaku bahwa dia mengancam rezim para Mullah Iran dan Pasukan Pengawal Revolusi Iran (IRGC) demi membela para kaum muda Iran yang berdemonstrasi dan mencegah mereka dihukum gantung. Trump mengklaim lebih dari 837 hukuman gantung oleh Pemerintah Iran terhadap para demonstran berhasil dia hentikan melalui ancamannya.

Namun, di balik kata-kata presiden MAGA (Make America Great Again) yang terdengar santai itu, terdapat realitas yang jauh lebih keras. Dari pangkalan-pangkalan militer AS di kawasan Samudra Hindia hingga hanggar-hanggar di Qatar dan Jordania, mesin-mesin perang Amerika Serikat dipanaskan dan menderu-deru, mensinyalkan adanya sebuah rencana operasi militer besar.

Dua armada kapal induk, yakni USS Abraham Lincoln dan USS George H W Bush, bergerak masing-masing dari Samudra Hindia dan Norfolk, Virginia, AS. Kapal induk USS Abraham Lincoln diperkirakan sampai di laut Arab, atau markas Centcom di pangkalan udara Al Udeid, Qatar, pada hari Minggu (25/1/2026). Sementara kapal induk USS George W Bush diperkirakan tiba satu hari berikutnya (news.usni.org, 20/1/2026). 

Secara keseluruhan, kedua armada besar ini membawa total kapasitas hingga 180 pesawat tempur serta melibatkan setidaknya 10 hingga 12 kapal perang permukaan dan kapal selam yang terintegrasi dalam dua gugus tempur tersebut. Pengerahan ini juga didukung oleh pergerakan puluhan pesawat kargo militer AS ke wilayah tersebut untuk menambah logistik pertahanan udara.

Satu gugus tempur kapal induk (carrier strike group/CSG) Amerika Serikat biasanya total membawa 200 hingga 300 rudal jelajah Tomahawk di semua kapal pengawalnya. Dalam ”satu sesi” serangan seperti yang dilakukan ke ISIS di barat laut Nigeria, 25 Desember 2025, diluncurkan berkisar 12-16 rudal Tomahawk. Namun, kapal induk itu sendiri tidak membawa rudal Tomahawk. Rudal mematikan tersebut dibawa oleh kapal-kapal pengawalnya.

Dengan kekuatan militer terutama jet tempur dan rudal jelajah sebesar itu, apakah Amerika benar-benar akan menyerang Iran? Analisis dari berbagai pakar militer menunjukkan bahwa pengerahan besar-besaran kali ini lebih condong pada strategi deterrence by denial atau pencegahan melalui penolakan.

Dengan menempatkan kekuatan yang begitu besar, AS ingin memastikan bahwa Iran tidak memiliki ruang gerak untuk melakukan pembalasan terhadap kepentingan Amerika atau sekutunya di kawasan tersebut.

Trump tampaknya sedang menggunakan teori madman, yaitu membuat lawan percaya bahwa ia cukup nekat untuk memulai perang sehingga lawan terpaksa duduk di meja perundingan. Istilah ”Madman Theory” pertama kali dinyatakan Richard Nixon, presiden AS pada 1969-1974, saat AS berperang dengan Vietnam Utara.

Dan itu terbukti benar. ”Mereka (sekarang) ingin bernegosiasi,” ujar Trump, seakan meyakinkan publik bahwa strategi militernya sudah benar, dalam konferensi pers 15 Januari 2026 di Washington, AS.

Keberhasilan Trump dalam membela para demonstran yang akan dihukum mati oleh Pemerintah Iran mencerminkan strategi diplomasi Trump yang menggabungkan ancaman dan pujian.

Trump membanggakan bahwa dia berhasil membatalkan hukuman itu hanya 1 jam sebelum dilaksanakannya penggantungan tersangka. Biasanya penggantungan di Iran dilakukan dengan tali gantungan yang dicantolkan pada ujung lengan buldoser untuk mempermudah pelaksanaan hukuman.

Di platform Truth Social miliknya, Trump bahkan menyatakan apresiasi kepada Pemerintah Iran atas dibatalkannya pelaksanaan hukuman mati. ”I deeply respect the fact that all scheduled hangings, which were supposed to take place yesterday (of over 800 people), have been canceled by the Iranian leadership. Thank you!” tulis Donald Trump pada 16 Januari 2026.

Jika dilihat dari tanggal pernyataan itu dikeluarkan Trump, tercatat sejak 15-16 Januari 2026, Trump menyatakan hal itu dalam pers rilis di Gedung Putih. Setelah itu, Trump mengeluarkan lagi pernyataan pada 17 Januari 2026 pada saat keberangkatan ke tempat peristirahatan Mar-a-Lago dan di atas pesawat Air Force One pada 20-22 Januari 2026.

Padahal, pada pertengahan Januari 2026, koran The Washington Post memberitakan tentang laporan intelijen yang menunjukkan bahwa Washington sempat berada di ambang keputusan untuk melancarkan serangan udara besar-besaran.

Pemicunya mulai dari laporan tindakan keras rezim Teheran terhadap gelombang protes domestik yang menelan ribuan korban jiwa hingga kekhawatiran atas percepatan program nuklir Iran pasca-serangan AS ke fasilitas nuklir Iran pada Juni 2025 lalu.

Pembatalan ini terjadi setelah diskusi alot yang melibatkan sekutu regional seperti Israel dan negara-negara Arab Teluk yang khawatir akan perang total yang tak terkendali. Arab Saudi, Qatar, Oman, dan Mesir terlibat dalam diplomasi selama dua hari penuh sebelum Presiden Trump memutuskan tidak melakukan serangan, dengan alasan pembunuhan di Iran mulai mereda (Gulftoday, 15/1/2026).

Bagaimanapun, negara-negara Arab sekutu AS  tersebut sudah diancam oleh petinggi militer Iran bahwa mereka adalah yang pertama akan menjadi sasaran serangan pembalasan dari Iran jika negara itu diserang AS. Alasannya, di negara-negara itu bercokol pangkalan-pangkalan militer AS tempat serangan dipersiapkan.

Trump, yang dikenal dengan doktrin ”Tekanan Maksimum", tentu menjadi salah tingkah dengan penarikan dukungan politik dari para sekutu Arabnya di Timur tengah. Di sisi lain, AS tetap memiliki kepentingan dengan Iran yang dikecilkan kemampuan ancaman militernya, di tengah proyek-proyek besar yang akan dilakukan di Gaza.

Oleh karena itu, kehadiran dua gugus kapal induk beserta puluhan jet-jet tempur F-35 di kawasan ini memberikan keunggulan teknis yang tetap bisa dimanfaatkan Trump untuk serangan terbatas. Pesan yang akan dikirimkan Trump jelas: kami bisa menghantam titik mana pun, kapan pun.

Sepanjang kepemimpinan era Donald Trump periode I dan II, AS tampaknya tak ingin diajak masuk ke dalam sebuah perang besar yang melelahkan seperti di Irak atau Afghanistan. Namun, AS juga tidak akan membiarkan Iran melintasi ”garis merah” kemampuan nuklir atau isu kemanusiaan seperti ancaman hukuman mati para demonstran saat ini.

Donald Trump berkali-kali mengancam Iran, keluar dari berbagai perjanjian dan institusi internasional, serta berbicara dengan bahasa kekuatan ekonomi dan militer. Meski banyak dilihat sebagai sikap impulsif dan spontan, bila dilihat lebih dalam, langkah-langkah Trump sebenarnya mencerminkan sebuah cara pandang lama dalam politik dunia, yaitu tradisi pemikiran yang dikenal sebagai realism dalam hubungan internasional.

Bagi realisme, dunia internasional bukanlah ruang moral, melainkan arena persaingan kekuasaan. Negara bertindak bukan karena idealisme, melainkan demi kepentingan nasional dan kelangsungan hidupnya. Inilah kacamata ideologis yang membantu menjelaskan mengapa Trump tampak begitu nyaman dengan ancaman, tekanan, dan langkah unilateralisme.

Akar teori realisme ditelusuri jauh ke masa Yunani kuno lewat pemikiran sejarawan Thucydides (460 SM), yang mencatat bahwa ”yang kuat melakukan apa yang bisa mereka lakukan, dan yang lemah menerima apa yang harus mereka terima.”

Gagasan ini kemudian diperkaya oleh Niccolo Machiavelli (1469–1527), yang menilai bahwa ”penguasa harus siap mengesampingkan moral demi kelangsungan negara”, serta Thomas Hobbes (1588–1679), yang menggambarkan ”dunia tanpa otoritas global sebagai kondisi penuh ketakutan dan kecurigaan”.

Namun, realisme modern benar-benar menemukan bentuk sistematisnya pada abad ke-20 melalui pemikir Jerman-Amerika, Hans J Morgenthau (1904–1980). Dalam karyanya, Politics Among Nations (1948), yang menegaskan bahwa politik internasional selalu berakar pada hasrat manusia akan kekuasaan, dan bahwa kepentingan nasional, yang diukur dalam istilah ’power’, harus menjadi pedoman utama kebijakan luar negeri.

Dalam kerangka ini, hukum internasional, perjanjian, bahkan nilai kemanusiaan hanya relevan sejauh mereka mendukung kepentingan negara.

Donald Trump memandang Iran bukan sebagai isu HAM atau demokrasi, melainkan sebagai ancaman strategis terhadap dominasi Amerika dan sekutunya di Timur Tengah. Karena itu, penarikan AS dari perjanjian nuklir Iran (JCPOA), sanksi ekonomi ekstrem, dan ancaman militer dipandang Trump sebagai langkah wajar.

Ketika Trump mengklaim bahwa ancamannya berhasil memaksa mereka ingin bernegosiasi, ia sedang menampilkan logika realisme paling mendasar, yaitu tekanan menghasilkan kepatuhan. Dalam logika ini, stabilitas tidak lahir dari kesepakatan normatif, tetapi dari rasa takut terhadap konsekuensi kekuatan dan ancaman pihak lawan.

Trump tidak berusaha membungkus langkahnya dengan bahasa moral atau multilateralisme. Ia menukik langsung tentang menang dan kalah, komunikasi yang membuat pandangan realismenya tampil meledak. Di tengah dunia yang semakin multipolar dan penuh ketidakpastian, Donald Trump membuka ”selubung” wajah asli politik internasional yang keras, transaksional, dan berlandaskan kekuasaan semata, dan Iran menjadi batu ujiannya. (LITBANG KOMPAS)