Saat Para Ibu Turun ke Jalan, Pelipur Gerakan Tolak Revisi UU TNI

Gerakan Suara Ibu Indonesia menyerukan kepada seluruh ibu di Indonesia agar mendorong anaknya turun ke jalan, menolak revisi UU TNI.

28 Mar 2025 19:23 WIB · Politik & Hukum

Oleh Norbertus Arya Dwiangga Martiar

Ketika kaum ibu sudah turun ke jalan, dunia sedang tidak baik-baik saja. Terlebih, ketika para ibu tersakiti melihat anak-anak mereka dipentung, ditendang, dan ditelanjangi polisi ketika menyuarakan aspirasi. 

Sabtu (28/3/2025) siang, sejumlah ibu berpakaian warna putih tampak berkumpul di salah satu sudut trotoar di depan Mal Sarinah, Jakarta. Tua-muda berkumpul bersama. Tak jauh, tampak beberapa pria berseragam coklat berjaga bersama sejumlah pria berpakaian kasual dengan handy talkie yang menyelip di tas. 

Menjelang pukul 14.00 WIB, para ibu yang berkumpul kian banyak. Meski berbeda usia, mereka tersatukan oleh tujuan yang sama, menggelar aksi damai bertajuk ”Aksi Gerakan Suara Ibu Indonesia”. Sejumlah lembar kertas yang mereka bawa turut menyuarakan tujuan mereka berkumpul. Bunyinya, ”anak mandiri cari kerja sendiri”, ”penguasa kalian durhaka kepada ibu pertiwi”, ”berfungsi aja enggak masak mau dwifungsi”, dan ”rakyat digebukin penguasa pesta ulang tahun”.

Keputusan para ibu untuk turun ke jalan tergerak oleh kesedihan dan keprihatinan karena Indonesia dinilai tidak lagi memberikan masa depan bagi anak-anak mereka. Masa depan mereka lihat telah diambil para elite dengan cara kotor demi melanggengkan kekuasaan. 

Kritik yang disuarakan para ibu dalam aksi damai yang dilakukan di depan Mal Sarinah, Jakarta, pada Jumat (28/3/2025).

Yang lebih menyayat hati, ketika anak-anak mereka menyuarakan aspirasi di jalan karena tak ada kesempatan berdialog dengan penguasa, yang didapat justru pentungan, penganiayaan, penggeledahan, dan ancaman dari aparat keamanan. Hal ini yang setidaknya terlihat saat anak-anak muda di sejumlah daerah berunjuk rasa menolak revisi UU TNI selama sepekan terakhir.

Para ibu tidak rela, anak-anak yang hidup di Indonesia kehilangan kemanusiaan, keadilan, keberadaban, dan kemerdekaan bersuara. Terlebih, mereka dihadapkan dengan moncong senjata dan sepatu lars ketika sedang memperjuangkan demokrasi di negeri ini. 

”Kami sangat marah karena anak-anak kami banyak yang dipukul oleh aparat. Mereka (aparat) mendapatkan gaji dari rakyat, mereka dipercaya pegang senjata, janganlah bertindak represif,” kata salah satu perwakilan ibu yang juga seorang aktivis hak asasi manusia (HAM), Ririn Sefsani. 

Akademisi dari Universitas Indonesia Sulistyowati Irianto memberikan orasi dalam aksi damai para ibu yang dilakukan di depan Mal Sarinah, Jakarta, Jumat (28/3/2025).

Meskipun marah karena anak-anak, para mahasiswa, dan orang muda direpresi dengan kekerasan, para ibu tersebut justru akan meminta semua ibu untuk mendorong anak-anaknya turun ke jalan. Sebab, di sana, masa depan mereka harus diperjuangkan setelah direnggut oleh segelintir pihak yang ingin menjadikan kekuasaan milik mereka. 

”Kami, Ibu Indonesia, akan mendampingi perjuangan mereka dengan ikut turun ke jalan, berjuang bersama anak-anak kami, melawan kekuasaan yang korup,” demikian bunyi pernyataan para ibu yang dibacakan bersama-sama dalam aksi damai tersebut. 

Pada kesempatan itu, akademisi dari Universitas Indonesia, Sulistyowati Irianto, mengatakan, perempuan selalu ada dalam setiap momen perjuangan bangsa Indonesia. Salah satunya dalam Reformasi 1998, perempuan juga mengambil peran, termasuk dengan turun ke jalan.

Seorang peserta aksi berorasi saat aksi menolak revisi UU TNI di depan Mal Sarinah, Jakara, Jumat (28/3/2025). Massa aksi dak aktivis perempuan dari berbagai elemen yang tergabung kedalam Inisiatif Suara Ibu Indonesia melakukan aksi menolak revisi UU TNI dan menyatakan keprihatinan atas sikap represi aparta terhadap mahasiswa dan warga sipil yang turun ke jalan untuk berdemo. Peserta aksi yang didominasi perempuan ini menyuarakan penolakan wacana dwifungsi TNI dengan disahkannya revisi UU TNI. Inisiatif Suara Ibu Indonesia ini terinspirasi dari sejarah Suara Ibu Peduli pada saat sebelum reformasi serta gerakan Kamisan yang digagas oleh Sumarsih Maria. Mereka berharap dengan terlibatnya ibu-ibu dalam demo menolak revisi UU TNI dapat menggugah hati ibu-ibu di Indonesia agar bergerak bersama agar revisi UU TNI dibatalkan. 

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN (FAK)
28-03-2025

Demikian pula saat ini, ketika kaum muda Indonesia di berbagai tempat turun ke jalan untuk merebut kembali hak-hak konstitusionalnya, di situ pula perempuan akan hadir. Sulistyowati melihat, saat ini sejarah terasa berulang karena oligarki telah menciptakan hukumnya sendiri, sementara aspirasi masyarakat, anak muda, juga pers, dibungkam. 

”Indonesia adalah milik anak-anak muda yang berjuang untuk Indonesia di masa depan,” ujarnya. 

Quote

Indonesia adalah milik anak-anak muda yang berjuang untuk Indonesia di masa depan.

Tidak mendengar

Dalam orasinya, Nur Suci Amalia Putri dari Organisasi Perempuan Mahardika mengatakan, dari pengalamannya ketika turun ke jalan, berunjuk rasa damai di depan gedung DPR, termasuk pada demonstrasi, Kamis (27/3/2025) kemarin, pemerintah dan DPR menutup telinga rapat-rapat. Aksi yang dilakukan di berbagai daerah sama sekali tidak membuat pemerintah tergerak untuk menemui mereka. 

Peserta aksi dari organisasi masyarakat sipil dan mahasiswa yang tergabung dalam Aksi Amarah Buruh dan Rakyat (Akbar) Sumatera Utara terluka karena bentrok dengan aparat kepolisian saat unjuk rasa menolak hasil revisi Undang-Undang TNI di depan Kantor DPRD Sumut, Medan, Kamis (27/3/2025).

Menurut Suci, kericuhan yang terjadi pada beberapa aksi bukanlah kehendak demonstran. Namun, dari pengalaman beberapa peristiwa kekerasan yang terjadi, aparat kepolisian tampak tidak segan untuk menggunakan cara represif, termasuk kepada perempuan. 

”Sekarang, perempuan tidak terlepas dari kekerasan aparat. Maka, tidak ada cara lain bagi kami untuk melengkapi peralatan perlindungan diri karena kami tahu aparat sudah tersistem untuk melakukan tindakan represif,” kata Suci. 

Aida Leonardo dari Gerakan Nurani Bangsa Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara menyatakan terima kasih atas inisiatif para ibu yang turun ke jalan. Bagi dia, kehadiran dan suara para ibu tersebut memperlihatkan kepedulian dan kemauan untuk mendengarkan. 

Seorang peserta aksi berorasi saat aksi menolak revisi UU TNI di depan Mal Sarinah, Jakara, Jumat (28/3/2025). Massa aksi dak aktivis perempuan dari berbagai elemen yang tergabung kedalam Inisiatif Suara Ibu Indonesia melakukan aksi menolak revisi UU TNI dan menyatakan keprihatinan atas sikap represi aparta terhadap mahasiswa dan warga sipil yang turun ke jalan untuk berdemo. Peserta aksi yang didominasi perempuan ini menyuarakan penolakan wacana dwifungsi TNI dengan disahkannya revisi UU TNI. Inisiatif Suara Ibu Indonesia ini terinspirasi dari sejarah Suara Ibu Peduli pada saat sebelum reformasi serta gerakan Kamisan yang digagas oleh Sumarsih Maria. Mereka berharap dengan terlibatnya ibu-ibu dalam demo menolak revisi UU TNI dapat menggugah hati ibu-ibu di Indonesia agar bergerak bersama agar revisi UU TNI dibatalkan. 

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN (FAK)
28-03-2025

Hal itu menjadi pelipur lara ketika di saat yang sama pemerintah tidak mau mendengarkan suara rakyat. Alih-alih didengarkan, mereka justru mendapatkan kekerasan, ancaman, dan penganiayaan. 

”Apakah pemerintah berniat untuk mendengar kita? Apakah mereka berniat mengikutsertakan kita? Pengesahan UU TNI secara diam-diam itu sudah membuktikan bahwa mereka tidak peduli,” kata Aida. 

Tuntutan

Dalam aksi damai tersebut, para ibu juga menuntut aparat kepolisian untuk menghentikan kekerasan terhadap mahasiswa atau mereka yang berdemonstrasi. Para ibu juga menuntut agar revisi UU TNI dibatalkan dan tentara dikembalikan ke tugas utamanya, yakni membela Tanah Air. 

Semprotan kanon air polisi berusaha membubarkan massa yang terdiri dari masyarakat sipil dan mahasiswa saat menggelar aksi penolakan revisi UU TNI di gerbang depan DPR RI, Jakarta, Kamis (20/3/2025). Revisi UU TNI disertai proses kilat pengesahannya menimbulkan gejolak aksi penolakan di kalangan masyarakat. Revisi UU TNI tersebut dinilai mencederai kedaulatan rakyat serta menjadi ancaman supremasi sipil di Indonesia. Selain itu revisi UU TNI juga rentan menimbulkan permasalahan HAM baru, merusak tatanan demokrasi, serta mengembalikan dwi fungsi TNI di era Orde Baru. Gelombang aksi penolakan UU TNI oleh rakyat ini mengepung bagian depan dan belakang kompleks Gedung DPR. 

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO (RON)
20-03-2025

Alih-alih melarang, para ibu justru meminta kepada para ibu di Indonesia untuk mendorong anak-anaknya turun ke jalan. Sebab, jika keadaan seperti ini dibiarkan, masa depan mereka jadi taruhan. 

Salah satu yang sudah terjadi adalah menjamurnya nepotisme dengan istilah ”orang dalam” untuk bisa menduduki jabatan atau masuk kelompok tertentu. Hal itu dinilai akan membuat banyak anak muda berprestasi menjadi terhambat masa depannya. 

”Ibu-ibu semua, mari bersama turun ke jalan untuk konsolidasi. Mari jaga anak-anak kita untuk menjaga negara kita tetap demokrasi, di mana negara yang memajukan sumber daya manusia dengan pendidikan, kesehatan, bukan hanya bagi-bagi makanan,” kata Ririn dalam orasinya. 

Sekali lagi, ketika para ibu sudah turun ke jalan, itu tandanya dunia sedang tidak baik-baik saja.


Kerabat Kerja

Penulis:

Norbertus Arya Dwiangga Martiar
 | 

Editor:

A. Ponco Anggoro
 | 

Penyelaras Bahasa:

Galih Rudanto