Kawan dan Lawan Berdatangan ke China

Perdana menteri dan menteri luar negeri sejumlah negara sedang di China. Mereka mewakili negara yang berkawan dekat sampai yang berkonflik dengan China.

Menlu China Wang Yi telah menerima Menlu Rusia Sergei Lavrov pada Minggu (13/7/2025). Pada Senin (14/7/2025), ia dijadwalkan menerima Menlu India Subrahmanyam Jaishankar di Beijing.

Dari Beijing, seluruh menlu itu menuju Tianjin untuk mengikuti sidang Dewan Menlu Shanghai Cooperation Organisation (SCO). Selain India dan Rusia, juga ada Menlu Iran Abbas Araghchi di Tianjin.

Jaishankar, menurut Hindustan Times dan The Hindu, tiba pada Minggu dan dijadwalkan meninggalkan China pada Kamis. Ini adalah lawatan perdana Jaishankar ke China dalam lima tahun terakhir.

Belum ada penjelasan agenda pertemuan Wang-Jaishankar. Sejumlah pihak menyebut, Jaishankar akan membahas isu kekerasan di Kashmir. April lalu, sejumlah orang menembaki pelancong di Pahalgam yang berada di Kashmir sisi India. Kashmir terpecah menjadi wilayah yang dikendalikan India, China, dan Pakistan.

Pertemuan Wang-Jaishankar juga disebut membahas pasokan logam tanah jarang. China mengendalikan hampir 100 persen pasokan beberapa jenis LTJ ke pasar global.

Ada juga peluang membahas suksesi Dalai Lama. Beijing keberatan dengan dukungan terbuka New Delhi pada Dalai Lama.

Banyak pihak memandang lawatan Jaishankar penting. Terutama setelah ketegangan militer India-China di kaki Himalaya beberapa tahun lalu.

Pada Juni 2026, Menteri Pertahanan India Rajnath Singh juga berkunjung ke China. Ia ke Qingdao untuk mengikuti forum Menhan SCO. Sayangnya, dalam pertemuan itu, India menolak menandatangani pernyataan bersama.

Dilansir dari BBC, Juru Bicara Kemenhan India Randhir Jaiswal mengatakan, keinginan India agar kekhawatirannya termaktub dalam pernyataan bersama tidak bisa diterima oleh satu negara tertentu. Jaiswal tidak secara detail menyebut nama negara yang dimaksud.

Sejumlah media India melaporkan, India menilai pernyataan bersama SCO terlalu memihak Pakistan. Seperti India, Pakistan juga anggota SCO. India menilai, pernyataan Qingdao tidak memberi porsi layak untuk mengecam serangan di Pahalgam. Serangan pada April 2025 itu menewaskan puluhan orang.

Di sisi lain, pernyataan Qingdao menyoroti rangkaian kekerasan kelompok-kelompok separatis Balochistan. Kelompok itu berulang kali menyerang berbagai lokasi dan fasilitas di Iran dan Pakistan.

Pertemuan Wang-Jainshankar hanyalah satu dari sekian banyak agenda pertemuan tingkat tinggi yang sedang dan akan terjadi di China. Selain Jaishankar, China juga tengah menerima kunjungan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese.

Rombongan Albanese berkunjung enam hari ke China. Di tengah lawatan itu, Amerika Serikat meminta ketegasan sikap Australia dan Jepang soal perang dengan China.

Direktur Kebijakan Departemen Pertahanan AS Elbridge Colby meminta kepastian apakah Australia dan Jepang akan mengirim pasukan jika AS berperang dengan China. Albanese dan Menteri Industri Pertahanan Australia Pat Conroy menolak memberi komitmen.

Keputusan pengiriman pasukan, kata Conroy, akan dibuat kalau memang serangan terjadi. Keputusan tidak akan dibuat sebelum ada serangan. ”Kami tidak membahas hipotesis,” ujarnya.

Dalam lawatan di Beijing, Albanese menekankan pentingkan kerja sama ekonomi Australia-China. Meski berstatus sekutu penting AS di kawasan, ekspor Australia ke AS tetap kena tarif bea masuk. ”Hubungan di China berarti lapangan kerja di Australia. Sesederhana itu,” kata Albanese.

Sementara Lavrov, setelah ke Malaysia dan Korea Utara, mendatangi China. Kala bertemu Wang di Beijing, menurut TASS, ia membahas relasi dengan AS dan perang Ukraina. Mereka juga membahas perkembangan dinamika Semenanjung Korea.

Menlu China Wang Yi, saat bertemu dengan sejumlah media pada awal Maret 2025, mengatakan, China di bawah Presiden Xi Jinping akan terus memainkan peran politiknya dan memikul tanggung jawab global. China juga merintis jalan baru untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama.

China di bawah Xi, kata Wang, akan menjadi kekuatan yang adil dan benar bagi perdamaian serta stabilitas global dalam posisi yang setara. ”Kami akan menjunjung tinggi multilateralisme sejati, memperhatikan masa depan umat manusia dan kesejahteraan rakyat, mempromosikan tata kelola global yang didasarkan pada konsultasi yang ekstensif, kontribusi bersama, dan manfaat bersama. Kami akan mematuhi tujuan dan prinsip Piagam PBB, dan membangun lebih banyak konsensus untuk dunia multipolar yang setara dan tertib,” katanya.

Jo Ingge Bekkevold, peneliti senior China di Norwegian Institute for Defense Studies, dilansir dari Foreign Policy, mengatakan, perubahan besar kebijakan luar negeri AS melemahkan negara itu di panggung global. Situasi ini membuka jalan bagi China untuk bangkit dan memainkan peran lebih luas di dalam percaturan politik internasional.

Meski kontribusinya membesar di panggung global, China dinilai Bekkevold belum bisa mengambil peran AS sebagai pemimpin global. Kebijakan Beijing sering dirumuskan sebagai perlawanan pada Washington DC.

”Kedua negara adidaya ini tidak berada dalam mode kepemimpinan global. Amerika Serikat mungkin masih mampu, tetapi tidak lagi bersedia. Dan, China belum siap,” katanya.

Sementara ekonom Mesir, Ahmed Moustafa, menyebut China melakukan pendekatan amat berbeda dibandingkan negara lain. Dilansir dari Global Times, Moustafa mengatakan, kebijakan luar negeri dan diplomasi ekonomi disertai lawatan Presiden Xi ke sejumlah negara serta sejumlah forum multilateral ini merupakan bentuk keaktifan yang sangat kontras dibanding pendekatan ke dalam (inward looking) yang diadopsi kekuatan global lain.

Pidato dan beragam pernyataan Xi, menurut Moustafa, secara konsisten mempromosikan tatanan dunia multipolar. Xi juga dinilai konsisten mengadvokasi inklusivitas yang lebih besar. Xi pun mendorong distribusi kekuasaan yang lebih adil. Hal tersebut membuat pandangan China bisa diterima oleh masyarakat internasional saat ini.

Di samping itu, keterlibatan yang tidak mempersyaratkan hal-hal tertentu di luar perhitungan ekonomi semata, menurutnya, menjadi salah satu daya tarik.

”Netralitas kebijakan luar negeri China, terutama dibandingkan dengan kebijakan intervensionis beberapa negara Barat, juga memainkan peran penting,” tambahnya. (AFP/REUTERS)