Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Saatnya Keluar dari Dewan Perdamaian Trump

JAKARTA, SENIN — Gugurnya prajurit TNI di Lebanon dinilai memperkuat alasan Indonesia keluar dari komitmen Dewan Perdamaian. Peristiwa itu menegaskan bahwa rencana pengiriman pasukan Indonesia ke Gaza perlu ditinjau ulang, bahkan dibatalkan karena risikonya tinggi dan mandatnya belum jelas.

Anggota Komisi I DPR, Yulius Setiarto, mengatakan, insiden itu menjadi alasan semakin kuat bagi Indonesia untuk menarik diri dari Dewan Perdamaian (Board of Peace/BOP). Menurut dia, peristiwa di Lebanon menunjukkan negara-negara penggerak BOP tidak sungguh-sungguh bergerak dalam semangat perdamaian.

”Kejadian hari ini sebenarnya menjadi bukti bahwa dua negara motor BOP, Amerika Serikat dan Israel, itu tidak dalam kehendak perdamaian, tetapi penguasaan terhadap geopolitik di Timur Tengah,” ujar Yulius di Jakarta, Senin (30/3/2026).

Praka Farizal Rhomadhon (26), prajurit TNI yang bertugas di misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), tewas di tengah gempuran Israel di Lebanon. UNIFIL menyatakan sedang mernyelidiki tragedi itu. Sementara kantor berita resmi Lebanon, NNA, melaporkan, Israel menyasar pos UNIFIL di Adshit al-Qusayr. Pos itu adalah kantor kontingen TNI untuk UNIFIL. Adshit al-Qusayr berada di Distrik Marjayoun, Lebanon selatan.

Menurut Yulius, serangan itu menunjukkan Israel tidak menghormati hukum internasional maupun mandat PBB. Ia menilai, peristiwa ini harus menjadi momentum bagi Indonesia keluar dari BOP. Sebab, korban adalah nyawa warga negara Indonesia sendiri.

Kejadian ini, kata Yulius, seharusnya menjadi salah satu pertimbangan bagi Indonesia untuk mundur dari BOP. ”Ini semakin memperkuat alasan Indonesia untuk menarik diri dari BOP,” katanya.

Serangan Israel di Lebanon tak bisa dilepaskan dari serangan Israel ke Gaza. Selain itu, rencana pengiriman pasukan Indonesia ke Gaza dalam kerangka BOP juga masih menyimpan banyak persoalan teknis dan politik.

Kejadian hari ini sebenarnya menjadi bukti bahwa dua negara motor BOP, Amerika dan Israel, itu tidak dalam kehendak perdamaian, tetapi penguasaan terhadap geopolitik di Timur Tengah.

Salah satunya mencakup pelucutan senjata Hamas. Jika Indonesia mengirim pasukan dalam kerangka itu, pasukan Indonesia dikhawatirkan akan terseret ke tugas perlucutan Hamas yang tidak sejalan dengan posisi Indonesia.

Menurut Yulius, bila Indonesia terlibat, peran pasukan seharusnya dibatasi pada penjaga perdamaian dan misi kemanusiaan. Artinya, personel yang dikirim seharusnya didominasi unsur zeni dan tim kesehatan.

Yulius juga menilai rincian teknis pengerahan pasukan ke Gaza belum jelas, baik dari sisi pendanaan, mekanisme kerja, komposisi pasukan, hingga jumlah personel. Ia menyinggung pernah ada komitmen pengiriman sampai 20.000 anggota pasukan, lalu muncul angka 8.000 personel. Namun, hitungan dan susunannya belum jelas.

”Kalau Indonesia mengirim pasukan dalam konteks BOP itu di Gaza, kalau bukan tentara-tentara khusus yang punya skill dan kemampuan yang luar biasa, ya bisa konyol kita di sana,” ujarnya.

Ia menambahkan, Indonesia tidak semestinya mengirim personel ke kawasan yang justru digerakkan untuk kepentingan Israel. Sementara itu, Israel tidak menunjukkan penghormatan terhadap hukum internasional, mandat PBB, dan keselamatan pasukan Indonesia. ”Bahkan sampai sekarang tidak ada permintaan maaf dari Israel,” katanya.

Yulius meminta pemerintah segera mengambil sikap tegas secara resmi. Sikap itu bukan hanya berupa kecaman terhadap Israel, melainkan juga langkah konkret untuk keluar dari BOP.

”Pemerintah mesti membuat pernyataan sikap terhadap Israel. Lalu yang kedua juga sikap konkret berupa penarikan diri dari BOP sampai ada formula lain yang memang memastikan solusi dua negara itu bisa dijalankan. Kalau tidak ada, lebih baik Indonesia mundur,” ujarnya.

Secara terpisah, peneliti Pusat Riset Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Mario Surya Ramadhan, mengatakan, evaluasi terhadap BOP pada dasarnya memang sudah perlu dilakukan. Insiden di Lebanon, katanya, memperkuat alasan itu.

Ia menyoroti bahwa pasukan Indonesia di UNIFIL berada di bawah mandat PBB yang jelas. Namun, bahkan di bawah payung formal seperti itu, personel penjaga perdamaian tetap berisiko menjadi sasaran.

Sementara itu, BOP tak didasari mandat yang jelas dan kuat. Hal itu membuat pengerahan pasukan Indonesia dalam kerangka BOP akan lebih berbahaya dari UNIFIL.

”Dengan mandat yang jelas seperti UNIFIL, di bawah mandat PBB, pun masih menjadi target. Dengan mandat di bawah BOP, yang legalitas dan legitimasi mandatnya tidak jelas, jadi seperti mempertaruhkan nyawa prajurit-prajurit Indonesia di sana,” ujar Mario.

Ia juga menilai aturan pelibatan pasukan atau rule of engagement dalam kerangka BOP belum jelas. Karena itu, menurut dia, Indonesia sebaiknya tidak pernah mengerahkan pasukan di bawah kerangka tersebut.

”Rule of engagement-nya juga masih enggak jelas. Jadi, sebaiknya tidak men-deploy pasukan dalam kerangka BOP. Apa pun itu, keselamatan prajurit TNI bagi Indonesia adalah nomor satu,” ujarnya.

Menurut Mario, sangat mudah bagi pemerintah untuk menarik komitmen dari BOP. Sebab, komitmen tersebut belum dibawa ke DPR dan belum diratifikasi.

”Pemerintah Indonesia bisa langsung menarik komitmen, terus juga bisa membatalkan pengiriman pasukan. Tidak perlu khawatir melanggar atau merusak komitmen internasional, karena BOP-nya sendiri, kalau menurut saya, legitimasi mandatnya pun tidak jelas,” katanya.

Ia menambahkan, di tingkat domestik pun masuknya Indonesia di BOP menghadapi banyak tantangan dari masyarakat. Karena itu, peristiwa di Lebanon dinilai bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk mendengar aspirasi dan suara warga.