Jakarta Satukan Data Penanganan Pengangguran

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyiapkan rancangan besar penanggulangan pengangguran. Rancangan besar ini berupa dasbor integrasi seluruh data terkait ketenagakerjaan dari tiap organisasi perangkat daerah. Integrasi data bertujuan menghasilkan kebijakan tepat sasaran agar Indeks Pembangunan Manusia sebesar 84,15 mewujud dalam sumber daya manusia berkualitas.

Pengangguran menjadi satu dari sekian pekerjaan rumah Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional. Apalagi ke depan wilayah ini akan melepas status ibu kota dan menuju kota global.

Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta melaporkan, tingkat pengangguran terbuka mencapai 6,21 persen pada Agustus 2024. Angka ini menurun dari tahun sebelumnya, tetapi masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional, yakni 4,91 persen.

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah Pemprov DKI Jakarta, Sri Haryati, menuturkan, pengangguran menjadi isu global. Hal ini terkait erat dengan penawaran dan permintaan pasar kerja. 

”Jadi, pengangguran ini (adalah soal) bagaimana kita bisa menangkap kebutuhan dunia usaha itu seperti apa. Kemudian mempersiapkan tenaga kerja, dan yang paling penting, betul-betul bisa membuka lapangan kerja yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” kata Sri pada Senin (9/12/2024).

Saat ini, lanjut Sri, pihaknya tengah menyiapkan rancangan besar (grand design) tentang kebijakan penanggulangan pengangguran di Jakarta. Rancangan besar ini berupa data mutakhir dari tiap organisasi perangkat daerah, seperti dinas tenaga kerja dan transmigrasi; dinas perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah; dinas pendidikan; serta dinas sosial.

Data ketenagakerjaan, kewirausahaan, dan pelatihan ini lantas diidentifikasi. Bagaimana kebutuhan, implementasi program, target, dan capaiannya. Hasil identifikasi bakal mewujud dalam strategi dengan sejumlah indikator capaian dan rencana implementasi jangka pendek, menengah, ataupun panjang, serta penilaian kinerja dan penanggung jawab.

”Dari situ akan dipantau secara berkala dan ketat terkait dengan pencapaian-pencapaian masing-masing dinas sesuai tugasnya,” ujar Sri.

Sebagai contoh, pelibatan dasawisma PKK dalam pendataan warga untuk profil masyarakat suatu wilayah. Dari profil ini paling tidak akan diketahui kebutuhan tiap rumah tangga dan angkatan kerja di dalamnya sebagai bekal intervensi program yang sesuai, seperti pelatihan kerja, difasilitasi untuk masuk ke sekolah vokasi atau langsung dihubungkan dengan perusahaan.

SMK dan pusat pelatihan kerja di Jakarta, misalnya, mulai melatih teknisi kendaraan listrik. Hal ini sejalan dengan kebutuhan pasar kerja.

”Jadi kalau bicara tentang Indeks Pembangunan Manusia di Jakarta, tentu ini menjadi modal dasar. Bagaimana Jakarta bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusianya,” kata Sri.

Selain itu, dasbor integrasi data ini juga bakal memudahkan masyarakat. Mereka bisa mengakses informasi atau program terkait ketenagakerjaan dalam satu platform.

Sri mencontohkan akan ada fitur pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang terhubung dengan Jakarta Entrepreneur. Warga bisa langsung mendaftar, mengikuti pelatihan sesuai kebutuhan, serta syarat dan ketentuan.

Di dalamnya juga ada pendampingan sertifikasi. Bahkan, bantuan model usaha dan modal yang bekerja sama dengan Bank DKI dan lembaga keuangan lain.

”Satu lagi yang paling penting juga adalah data terkait investasi. Jadi dari tren akan dihasilkan kebijakan yang sesuai. Investasi didorong untuk menciptakan lapangan kerja,” ujar Sri.

Kepala Pusat Riset Kependudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Nawawi menekankan bahwa ke depan semua kebijakan harus berbasis koordinasi data yang valid. Sudah tidak bisa lagi mengandalkan data masing-masing sektor.

Jakarta, misalnya, harus bisa membuat kebijakan ekonomi yang dapat dirasakan manfaatnya oleh warga usia muda. Sebab, mereka mendominasi angka pengangguran.

”Program pelatihan berbasis kemampuan digital menjadi salah satu hal yang sangat dibutuhkan agar pemuda di Jakarta mampu menangkap peluang yang ditawarkan dalam kegiatan ekonomi global. Juga dukungan untuk ekonomi kreatif di bidang kuliner, seni, sport dan fashion yang seharusnya Jakarta bisa lead (unggul) dibandingkan daerah lain,” kata Nawawi pada Senin sore.

Pengembangan pariwisata di Jakarta itu perlu melibatkan kampung-kampung untuk dijadikan sebagai destinasi wisata. Ini berkaca dari Yogyakarta yang bisa maju dengan desa wisatanya.

Menurut Nawawi, hal tersebut akan memicu banyak kegiatan ekonomi baru. Ke depan, dengan kemajuan digital, batas formal dan informal akan semakin samar. Sebaliknya, informalitas akan semakin meningkat.

Pemprov DKI Jakarta juga diingatkan untuk mengoptimalkan link and match lulusan SMK yang menjadi sumber pengangguran. Apalagi, Jakarta punya potensi karena semua kegiatan ekonomi ada di kota ini.

BPS DKI Jakarta dalam Profil Pengangguran Provinsi DKI Jakarta 2023 melaporkan, pengangguran terbanyak di DKI Jakarta berasal dari kelompok usia 15-29 tahun (70,37 persen). Demikian halnya dengan tingkat pengangguran terbuka pada usia 15-29 tahun yang mencapai 17,59 persen.

Laporan tersebut menyimpulkan bahwa peluang angkatan kerja berusia muda menjadi pengangguran lebih besar daripada angkatan kerja usia menengah dan lansia. Hal ini terjadi karena warga dengan usia 15-29 tahun umumnya baru lulus sekolah jenjang SMA sederajat atau perguruan tinggi sehingga belum memperoleh pekerjaan dan menjadi pengangguran.

Tingginya tingkat pengangguran terbuka lulusan SMA dan SMK juga menunjukkan masih kurangnya penyerapan tenaga kerja untuk lulusan pendidikan menengah. Padahal, di tengah masyarakat, lulusan SMA dan SMK dianggap sudah memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk dapat terserap ke dalam lapangan pekerjaan.

Faktor lainnya adalah adanya ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki dan keterampilan yang dibutuhkan lapangan pekerjaan yang tersedia. Sebaliknya, pengangguran berpendidikan rendah (SMP ke bawah) relatif kecil lantaran bersedia melakukan pekerjaan kasar meskipun dengan upah atau penghasilan yang rendah.

”Data pengangguran di Jakarta harus dikawal. Bila perlu by name by address sehingga ketika ada upaya menanggulangi pengangguran, penyelesaian juga harus berbasis data yang valid. Selama ini kelemahan kita adalah basis data pengangguran yang belum valid sehingga upaya untuk mengatasi pengangguran berorientasi proyek,” kata Nawawi.