Satu Tahun Prabowo-Gibran, Janji Kesehatan di Antara Capaian dan Tantangan

Satu tahun sudah berjalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Dalam periode satu tahun ini, sejumlah program mulai dijalankan, termasuk di bidang kesehatan.

Setidaknya ada tiga program prioritas di bidang kesehatan yang masuk dalam program hasil terbaik-cepat pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Program-program tersebut meliputi Cek Kesehatan Gratis (CKG), revitalisasi rumah sakit umum daerah (RSUD), dan pemberantasan penyakit tuberkulosis.

Dalam pelaporannya, ketiga program tersebut setidaknya sudah menunjukkan hasil cukup baik. Pada program CKG, misalnya, 43 juta penduduk Indonesia telah melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Hal itu diungkapkan Presiden Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Program CKG bertujuan untuk memperkuat upaya deteksi dini penyakit di masyarakat. Dengan mendeteksi atau menemukan penyakit sejak dini, risiko penyakit yang lebih buruk diharapkan bisa dicegah sehingga beban biaya penyakit bisa ditekan.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam temu media di Jakarta, Jumat (17/10/2025), menuturkan, rata-rata jumlah penduduk yang melakukan CKG sekitar 500.000 orang per hari dengan capaian tertinggi 620.000 orang per hari. Dari total 43 juta penduduk yang sudah diperiksa, 12,7 juta orang merupakan penduduk usia sekolah yang mengikuti pemeriksaan dari program CKG sekolah.

Namun, capaian tersebut masih jauh dari target sebelumnya, yaitu 1 juta penduduk per hari yang melakukan pemeriksaan. Pada akhir tahun 2025 pun ditargetkan 100 juta penduduk sudah menjalani CKG.

Budi mengatakan, sejumlah upaya telah dilakukan untuk mengejar target pemeriksaan pada 1 juta orang setiap hari. Jumlah pemeriksaan meningkat signifikan setelah program CKG anak sekolah dijalankan.

Kemudian, pemerintah juga mengubah kebijakan bahwa pemeriksaan kesehatan tidak harus dilakukan di bulan kelahiran, tetapi bisa dilakukan kapan saja setiap satu tahun sekali. Dalam waktu dekat, pemerintah berencana untuk menyelenggarakan pemeriksaan di perkantoran. Hal ini untuk menjangkau penduduk yang bekerja di kantor atau pabrik yang biasanya punya keterbatasan waktu untuk datang dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan.

”Kita harapkan nanti bisa naik sampai 1 juta (per hari). Jadi, paling tidak sekitar 70 juta orang kita seharusnya achieve (tercapai). Ini sasaran yang sangat besar, bahkan ini adalah salah satu program terbesar yang akan dilakukan pemerintah,” tutur Budi.

Selain cakupan yang masih belum optimal, catatan lain dalam program CKG adalah pada sebaran cakupan pemeriksaan. Sebagian besar peserta yang dilayani pada program CKG berada di Jawa Tengah (9,9 juta orang), Jawa Timur (7,9 juta), Jawa Barat (5,9 juta), Jakarta (2,2 juta), Sumatera Utara (2,2 juta), dan Banten (2 juta orang).

Jumlah itu berbeda jauh dengan sejumlah daerah lain, seperti Papua Pegunungan (5.125 orang), Papua Barat (19.326 orang), Papua Barat Daya (25.095 orang), Papua Tengah (39.656 orang), dan Kalimantan Utara (69.314 orang).

Ketua umum terpilih Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra mengatakan, kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan program CKG. Masih banyak yang berpandangan bahwa pemeriksaan hanya diperlukan saat ada gejala penyakit.

Tantangan masih ditemukan, terutama untuk memastikan ”equality” (kesetaraan) dan ”equity” (keadilan).

”Kendala ini juga bisa berkaitan dengan kondisi geografis dan topografi wilayah tempat tinggal masyarakat yang berbeda-beda di berbagai daerah. Akses ke fasilitas kesehatan bisa menjadi tantangan. Namun, perlu juga adanya (langkah) proaktif untuk mendatangi masyarakat, meski artinya butuh sumber daya yang lebih besar,” ujarnya.

Selain program CKG, program lain di bidang kesehatan ialah revitalisasi RSUD dari tipe D menjadi tipe C. Setidaknya terdapat 66 rumah RSUD tipe D yang berada di wilayah terpencil, terluar, dan terdepan yang ditargetkan dalam program tersebut. Sebanyak 32 rumah sakit ditargetkan sudah mulai terbangun pada tahun 2025.

Budi menyebutkan, setidaknya 15 rumah sakit akan mulai beroperasi pada tahun 2025. Dengan peningkatan kualitas menjadi tipe C, rumah sakit tersebut harus dilengkapi tujuh dokter spesialis layanan dasar yang meliputi dokter spesialis anak, spesialis penyakit dalam, spesialis kandungan dan kebidanan, spesialis bedah, spesialis anestesi, dan spesialis radiologi.

Rumah sakit tersebut juga akan dilengkapi dengan alat kesehatan, terutama alat yang menunjang penanganan penyakit penyebab kematian tertinggi di Indonesia, yakni penyakit jantung, stroke, kanker, dan ginjal. Adapun alat yang disediakan antara lain alat CT scan, laboratorium kateterisasi jantung, alat hemodialisis, alat mamografi, dan fasilitas kemoterapi.

”Yang jelas, ini bukan program mercusuar. Kami sudah petakan wilayah yang belum ada SDM-nya. Kami sudah ada list nama dari dokter yang akan ditugaskan. Sebagian sudah siap, ada yang masih dilatih, dan ada yang diusulkan lewat PGDS (program pendayagunaan dokter spesialis),” ucapnya.

Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) kesehatan tersebut juga menjadi catatan penting yang disampaikan oleh Hermawan. Menurut dia, ketersediaan rumah sakit dengan alat kesehatan yang canggih tidak akan bermanfaat secara optimal apabila sumber daya manusia yang mumpuni tidak tersedia.

Sumber daya manusia tersebut bukan hanya dokter, melainkan tenaga kesehatan lain yang juga dibutuhkan untuk menunjang pelayanan. Hal tersebut seiring pula dengan ketersediaan fasilitas, insentif, dan jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis yang bertugas di daerah.

Distribusi dan pemerataan sumber daya kesehatan masih menjadi tantangan pada sistem desentralisasi di Indonesia yang mengharuskan pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah.

Tantangan lain juga masih ditemui dalam capaian target program pemberantasan tuberkulosis (TBC). Saat ini, Indonesia menjadi negara dengan jumlah kasus TBC terbanyak kedua di dunia setelah India. Estimasi jumlah kasus TBC di Indonesia sekitar 1 juta kasus. Namun, kasus yang ditemukan baru sekitar 600.000 kasus dengan 542.000 di antaranya sudah diobati.

Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus mengatakan, lewat pemeriksaan yang masif, ditargetkan jumlah kasus TBC yang ditemukan pada tahun ini bisa mencapai setidaknya 900.000 orang. Jumlah itu diharapkan bisa lebih besar lagi pada tahun berikutnya.

”Selama kuman (penyebab TBC) ini ada, dia akan terus menularkan. Kalau kita bisa temukan, kita mematikan (kuman), maka nanti akan turun drastis (kasusnya). Untuk itu, kita akan lebih kencang lagi kerjanya,” katanya.

Hermawan menyampaikan, berbagai tantangan masih dihadapi dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah di bidang kesehatan. Pelaksanaan program yang tidak merata, baik secara kualitas maupun kuantitas, menjadi catatan utama.

Kampanye terkait pelaksanaan program juga perlu diperhatikan untuk kembali meningkatkan antusiasme dan dukungan masyarakat. Akses pada layanan kesehatan pun patut diperbaiki. Pemerintah daerah diharapkan pula lebih terlibat dalam setiap program tersebut.

”Secara filosofis, program-program yang dijalankan pemerintahan Prabowo sangat baik dan berarti untuk kebaikan pembangunan kesehatan masyarakat. Namun, tantangan masih ditemukan, terutama untuk memastikan equality (kesetaraan) dan equity (keadilan),” kata Hermawan.