Rivalitas Dua Raksasa Teluk di Afrika

Dulu mitra dekat, Arab Saudi sekarang terlihat berusaha ”mengucilkan” Uni Emirat Arab. Lewat serangkaian manuver, Riyadh terlihat ingin membatasi ruang gerak Abu Dhabi di koridor Laut Merah, Tanduk Afrika, hingga Sahel.

Perebutan pengaruh Arab Saudi dan UEA membayangi KTT Uni Afrika di Addis Ababa, Etiopia, 14-15 Februari 2026. Kantor berita Reuters, Sabtu (14/2/2026), melaporkan, sembilan diplomat mengatakan, para pemimpin sangat berhati-hati agar tak terseret dalam rivalitas ini.

Bermula dari Yaman, perseteruan UEA dan Arab Saudi kini merembet melintasi Laut Merah ke kawasan yang dipenuhi konflik. Jejak seteru itu terlihat dalam perang di Somalia dan Sudan, ketegangan Etiopia-Eritrea, hingga Libya.

Konfrontasi ini tak pernah terbuka. Arab Saudi terlihat lebih sering mengandalkan langkah taktis melalui sekutunya. Riyadh juga merapat ke mitra-mitra regional tanpa menempatkan Abu Dhabi dalam lingkar koordinasi.

Puncak keretakan Saudi dan UEA terlihat saat jet tempur Arab Saudi membombardir Pelabuhan Mukalla di Yaman pada 30 Desember 2025. Serangan itu terjadi menyusul tuduhan bahwa pelabuhan itu digunakan untuk menerima pengiriman senjata dari UEA untuk kelompok Dewan Transisi Selatan (Southern Transitional Council/STC).

Serangan itu menyasar kendaraan tempur dan senjata yang baru tiba dari Fujairah, UEA. Semua kendaraan itu, menurut pernyataan yang disiarkan kantor berita Arab Saudi, Saudi Press Agency (SPA), baru tiba kala dibom Arab Saudi.

”Mengingat senjata-senjata tersebut merupakan ancaman yang segera dan eskalasi yang membahayakan perdamaian serta stabilitas, Angkatan Udara Koalisi melaksanakan serangan udara terbatas,” demikian pernyataan militer Saudi.

Operasi STC di wilayah Hadramout dan Al Mahra, perbatasan dengan Saudi, memicu reaksi keras Riyadh. Arab Saudi menilai bagian selatan Yaman itu sebagai isu keamanan nasional. Kawasan ini disebut sebagai garis merah yang tak boleh dilanggar.

Pemerintah UEA membantah terlibat dalam kegiatan STC. UEA menyatakan tidak ada senjata dalam kapal. Sementara mobil-mobil yang dikirim ke Mukalla dinyatakan untuk tentara UEA di Yaman.

Selanjutnya, Arab Saudi mendukung Pemerintah Yaman yang meminta UEA menarik mundur pasukannya dari Yaman. Tak lama, UEA menarik pasukannya. Akan tetapi, Abu Dhabi menyatakan, penarikan itu atas kebijakan sendiri.

Dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri UEA pada 30 Desember 2025, Abu Dhabi menyebut penghentian misi personel yang tersisa di Yaman dilakukan secara sukarela sesuai kebijakan UEA. Langkah itu menandai berakhirnya hubungan UEA dengan Yaman. Sementara STC harus berhadapan dengan Arab Saudi.

Saudi terus berupaya mengambil alih kendali di Yaman. Caranya dengan kombinasi uang, insentif politik, dan penataan ulang struktur. Menurut laporan Reuters, Rabu (5/2/2026), Riyadh menganggarkan hampir 3 miliar dolar AS untuk membayar gaji pasukan dan aparatur di Yaman. Anggaran ini termasuk sekitar 1 miliar dolar AS bagi pejuang selatan yang sebelumnya dibayar Abu Dhabi.

Menteri Informasi Yaman Muammar Eryani mengatakan, Arab Saudi telah bekerja sama dengan mereka dan menyatakan siap membayar seluruh gaji secara penuh, tanpa merinci total angkanya. ”Arab Saudi telah bekerja sama dengan kami dan menyatakan kesiapan untuk membayar seluruh gaji secara penuh,” katanya.

Sementara Abu Dhabi dinyatakan telah mendedikasikan sumber daya signifikan selama lebih dari satu dekade untuk perbaikan keamanan dan kemanusiaan di Yaman. Setelah penarikan pasukan pada tahun sebelumnya, UEA menegaskan tidak lagi terlibat dalam urusan Yaman.

Di Somalia, Mogadishu memutus seluruh hubungan dengan Abu Dhabi. Somalia menuding UEA memengaruhi pengakuan Israel atas upaya kemerdekaan Somaliland.

Somalia tidak terang-terangan masuk kubu Riyadh. Namun, setelah putus dengan UEA, Somalia meneken kesepakatan pertahanan dengan Qatar.

Tak lama kemudian, Somalia juga menjalin kerja sama militer dengan Arab Saudi. Pada saat yang sama, Turki, yang makin mesra dengan Riyadh, mengirim jet tempur ke Mogadishu.

Arab Saudi bermain halus. Para diplomat mengatakan, Riyadh membangun aliansi dengan negara-negara di kawasan. Konsolidasi itu mencakup negara kuat di kawasan, Mesir, Turki, dan Qatar.

Konsolidasi Saudi-Mesir, salah satunya, terlihat dari kunjungan Menlu Saudi Pangeran Faisal bin Farhan ke Kairo pada 5 Januari 2026, seperti dilaporkan Arab News dan Al Jazeera. Seusai pertemuan dengan Presiden Mesir Abdel Fatah el-Sisi, Kepresidenan Mesir menyatakan, Mesir memiliki posisi identik dengan Saudi di Yaman dan Sudan.

Dalam isu pemisahan Somaliland dari Somalia, Saudi Gazette melaporkan adanya pernyataan bersama yang menolak pengakuan Israel atas Somaliland. Pernyataan itu juga menegaskan Somaliland bagian dari Somalia.

Dalam daftar penanda tangan yang dilansir media Arab, UEA tidak masuk di dalamnya. Pada jalur resmi, Somalia dan Arab Saudi meneken kesepakatan kerja sama militer. Hal ini mengindikasikan upaya Riyadh memperkuat pijakan di titik strategis koridor Laut Merah.

Seorang diplomat senior Afrika menyebut, Riyadh terbangun karena khawatir bisa kehilangan Laut Merah. Ia menilai selama ini Saudi terlalu lama tidur ketika UEA memperluas pengaruhnya di Tanduk Afrika.

Tak lama kemudian, Aljazair yang dekat dengan Arab Saudi ikut-ikutan menuduh UEA berupaya mencampuri pemilu di negaranya. ”Mereka mencampuri pemilu kami, pada pemilu pertama dan kemudian pemilu kedua. Mereka mencampuri urusan ini dan itu,” kata Presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune, dikutip dari Middle East Eyes, Sabtu (7/2/2026).

Tuduhan itu diikuti langkah Aljazair memutus perjanjian udara 2013 dengan UEA. UEA tidak menanggapi tuduhan campur tangan. Namun, Otoritas Penerbangan Sipil Umum Uni Emirat Arab (GCAA) menyatakan, penghentian perjanjian udara belum berdampak pada penerbangan. Layanan tetap berjalan.

Pakar Afrika dari University of Maryland, Michael Woldemariam, mengatakan, Saudi mungkin berupaya membatasi atau memangkas ruang gerak UEA di kawasan. Akan tetapi, upaya itu belum tentu berhasil karena UEA memiliki pengaruh besar melalui militer serta jejaring finansial.

Arab Saudi dan UEA awalnya mitra dekat, bahkan pernah menjadi pilar keamanan kawasan. Seiring waktu, kedua raksasa Teluk ini melihat kepentingan mereka berbeda dalam segala hal, mulai dari kuota minyak hingga pengaruh geopolitik.

Abu Dhabi dan Riyadh kerap berkoordinasi dalam sejumlah isu kawasan sejak gelombang Arab Spring. Di Yaman, keduanya berada dalam koalisi militer yang dipimpin Arab Saudi, yang mulai mengintervensi pada Maret 2015 untuk mendukung Pemerintah Yaman melawan Houthi meskipun gagal.

Pada 2019, UEA mengurangi pasukan di Yaman, tetapi mempertahankan pengaruh melalui STC. Hal itu membuat Riyadh memikul tanggung jawab perang melawan Houthi.

Kemudian, pada September 2020, UEA menormalisasi hubungan dengan Israel di bawah Kesepakatan Abraham yang dimediasi AS. Arab Saudi menolak ikut sampai sekarang.

Merujuk pada laman European Council on Foreign Relation (ECFR) edisi 29 Januari 2026, kekecewaan Arab Saudi pada kebijakan luar negeri UEA semakin meningkat. Hal itu terutama setelah Saudi mendapati UEA memberikan dukungan untuk aktor non-negara dan separatis di Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman.

UEA memandang dukungan itu sebagai cara melawan ekstremisme dan menjaga kestabilan kawasan. Sementara Saudi memandang hal itu sebagai sumber ketidakstabilan kawasan. (REUTERS)