Seberapa Jauh Demokrasi Diidamkan Publik Iran?

Survei-survei opini publik lokal dan internasional menunjukkan bahwa masyarakat Iran memiliki sikap politik yang terbagi dalam kelompok-kelompok besar yang bertentangan. Di satu sisi, terdapat tingkat ketidakpuasan yang tinggi terhadap sistem politik saat ini; di sisi lain, tidak mampu merangkum ketidakpuasan itu menjadi gerakan politik yang efektif.

Selain itu, lanskap politik Iran sangat ditunjang dominasi peran Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) dan Basij, milisi sipil binaannya. Milisi ini umumnya terdiri dari sukarelawan sipil, aktivis ideologis, dan jaringan keamanan lokal yang dapat dimobilisasi untuk keamanan internal, mobilisasi politik, atau operasi militer.

Oleh karena itu, tak heran, besarnya demo yang terjadi pada 2025 hingga awal 2026 dan memakan ribuan korban jiwa belum mampu menumbangkan rezim politik Iran. Alih-alih, pemerintahan tetap berdiri tegak dan bahkan mengancam balik pendemo yang berani turun ke jalan. Polisi Iran disebut akan memperlakukan pendemo sebagai musuh negara dan antek asing (AS-Israel).

Perubahan kepemimpinan dan arah politik negara Iran juga menjadi salah satu tuntutan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam wawancara eksklusif dengan Reuters, Jumat (6/3/2026), Presiden Trump menegaskan ingin terlibat langsung dalam menentukan pemimpin Iran yang baru.

Sebuah keinginan yang tentu saja ditolak oleh para pemimpin Iran. Ayatollah Mojtaba Khamenei, anak Ayatollah Khamenei, melalui juru bicara, bahkan menyuarakan perlawanan terhadap AS dan Israel.

Namun, bagaimanakah sebenarnya pandangan dan keinginan rakyat Iran terhadap masa depan politik negara mereka, yang bisa dipetakan lembaga-lembaga survei sebelum terjadinya serangan AS dan Israel?

Dalam beberapa dekade terakhir, penelitian mengenai opini publik di Iran berkembang pesat dan memberikan perspektif yang lebih dalam tentang pandangan masyarakat Iran. Penyelenggaraan negara yang semakin demokratis semakin banyak dirindukan warga Iran. Jumlah mereka yang menginginkan hal ini sudah mencapai mayoritas publik, terutama dari kalangan muda.

Di sisi lain, publik Iran pun ingin demokrasi tidak terlalu bebas (liberal) agar sesuai dengan kultur masyarakat Iran. Sebagian warga Iran juga masih memandang kepemimpinan negara yang kuat diperlukan Iran, tetapi tanpa membawa embel-embel sebagai pemimpin otoriter seperti saat ini. 

Demikianlah inti hasil survei opini publik yang dilakukan lembaga-lembaga internasional, seperti IranPoll, Gallup, World Values Survey, Pew Research Center, dan Group for Analyzing and Measuring Attitudes in Iran (GAMAAN), dalam memberikan gambaran empiris orientasi politik masyarakat Iran.

Meskipun tiap-tiap lembaga menggunakan metodologi yang berbeda, mulai dari survei telepon nasional hingga survei daring anonim, hasil penelitian mereka menunjukkan sejumlah pola yang relatif konsisten.

Pertama, terdapat tingkat ketidakpuasan yang signifikan terhadap kinerja ekonomi dan tata kelola negara. Ketidakpuasan yang paling sering muncul dalam berbagai survei opini publik mengenai Iran terutama berkaitan dengan kondisi ekonomi, korupsi, dan kinerja tata kelola negara.

Menurut jajak pendapat yang dilakukan Lembaga Survei Mahasiswa Iran (ISPA) atas nama pemerintah, ketidakpuasan publik terhadap berbagai kondisi umum di Iran telah mencapai 92 persen responden. Selain itu, 59 persen responden survei menggambarkan kinerja perwakilan parlemen sebagai ”lemah”.

Hasil survei itu diumumkan sendiri oleh Kepala Pusat Hubungan Masyarakat Kantor Presiden Iran jelang kunjungan Presiden Masoud Pezeshkian ke sejumlah provinsi (Iranwire, 14/11/2025). Ditengarai bahwa hasil yang mengejutkan dari survei oleh pemerintah ini adalah hasil yang tidak dimaksudkan keluar ke publik (bocor).

Angka yang ekstrem itu sedikit banyak memperkuat temuan survei GAMAAN sebelumnya pada tahun 2024 yang melibatkan lebih dari 77.000 responden di Iran dan menunjukkan hasil yang dramatis. Sekitar 70 persen responden survei menolak kelanjutan sistem republik agama, sementara hanya sekitar 20 persen yang tetap mendukung.

Penolakan terhadap sistem yang ada juga tampak dalam orientasi politik responden. Sekitar 40 persen menyatakan perubahan rezim merupakan prasyarat untuk perubahan politik, sementara sekitar 25 persen memandang transformasi struktural dari sistem saat ini cukup untuk memperbaiki demokrasi.

Temuan survei GAMAAN itu memperkuat hasil tahun sebelumnya yang dilakukan setelah gelombang protes nasional pada 2022 (tragedi Mahsa Amini). Dalam survei tersebut, sekitar 81 persen responden di Iran menyatakan akan memilih ”tidak” terhadap sistem saat ini jika dilakukan referendum nasional mengenai sistem politik negara (iranintl.com, 4/2/2023).

Secara demografis, penolakan terhadap eksistensi sistem politik Iran ini lebih kuat disuarakan kalangan muda, masyarakat perkotaan, dan kelompok dengan tingkat pendidikan tinggi. Sebaliknya, dukungan terhadap sistem yang ada saat ini cenderung lebih tinggi dari wilayah perdesaan dan di kalangan masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah.

Bandingkan hal itu dengan temuan dari Gallup melakukan survei pada saat yang hampir sama dengan survei GAMAAN, tetapi dengan angka yang lebih moderat. Separuh lebih warga Iran (52 persen) tidak menyetujui kepemimpinan negara mereka, sementara masih ada 43 persen yang menyetujuinya.

Sebanyak 61 persen generasi muda Iran di bawah usia 30 tahun sangat tidak setuju dengan kepemimpinan Iran. Jumlah penduduk di kelompok usia ini lebih dari 60 persen populasi Iran sehingga pandangan mereka terhadap kepemimpinan Iran menjadi penentu hasil pemilu Iran saat itu (Gallup: Iran Vote, 29 Februari 2024).

Kedua, dukungan terhadap prinsip demokrasi cukup luas dalam masyarakat. Berdasar survei GAMAAN pada 2024, mayoritas besar warga Iran (89 persen) mendukung demokrasi dan memandang sebagai pilihan yang baik bagi Iran. Pemerintahan berdasarkan hukum agama dan pemerintahan militer menghadapi penentangan yang luas (masing-masing 66 persen dan 71 persen).

Temuan ini sejalan dengan survei tahun 2022 yang menunjukkan bahwa lebih dari 88 persen responden menilai demokrasi sebagai sistem politik yang baik atau sangat baik bagi negara mereka.

Meski demikian, hampir setengah populasi (43 persen) masih menyatakan terbuka/bersedia menerima terhadap pemerintahan otoriter oleh seorang pemimpin yang kuat. Pandangan ini banyak disuarakan di kalangan penduduk perdesaan dan orang-orang dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah.

Survei dari School of Public Policy di University of Maryland (CISSM) juga mencatat tiga dari lima warga Iran menyebut sangat penting untuk hidup di negara yang diperintah secara demokratis. Hal itu mengacu pada kondisi demokratisasi yang dianggap buruk (nilai 5 dari skala 10), dua pertiga publik tak nyaman menyuarakan pandangan politiknya, dan tiga perempat responden memperkirakan konstitusi dan sistem politik Iran akan tetap sama dalam 10 tahun ke depan (spp.umd.edu, 23/6/2024).

Selain menyuarakan ketidakpuasan dan minat demokrasi, aspek yang ketiga ialah terdapat keragaman pandangan mengenai bentuk sistem politik alternatif yang diinginkan. Hanya sekitar 20 persen warga Iran yang mendukung kelanjutan sistem republik agama dan mayoritas menginginkan sistem politik yang berbeda, seperti republik (sekuler), monarki (konstitusional), atau sistem demokrasi yang lebih terdesentralisasi.

Dukungan terhadap struktur republik dan sistem terdesentralisasi lebih tinggi di kalangan kaum muda dan individu terdidik. Dukungan terhadap monarki lebih tinggi di kalangan pria daripada wanita dan di antara mereka yang tidak memiliki pendidikan tinggi (Ammar Maleki, ”Iranian Political Preferences in 2024, Analytical Report”; GAMAAN, 20/8/2025).

Ketika ditanya mengenai sistem politik alternatif yang diinginkan, masyarakat Iran menunjukkan preferensi yang beragam. Dalam survei GAMAAN 2024, sekitar 26 persen responden mendukung pembentukan republik sekuler, sementara sekitar 21 persen menyatakan preferensi terhadap monarki konstitusional.

Sementara itu, temuan dari survei Gallup menunjukkan, dari tahun 2011 hingga survei termutakhir, terjadi penurunan tingkat kepercayaan kepada Pemerintah Iran secara gradual dan konsisten. Penurunan terbesar terjadi antara tahun 2016 dan 2018, setelah AS menarik diri dari kesepakatan nuklir yang dibuat pada tahun 2015 antara Iran dan enam kekuatan dunia. Hal itu menghilangkan pelonggaran sanksi internasional terhadap Iran.

Jajak pendapat nonrepresentatif berdasarkan media sosial terbaru yang dilakukan Iran Open Data menyatakan, lebih dari 90 persen warga Iran pernah berpikir untuk bermigrasi ke luar negeri. Sementara data resmi Pemerintah Iran mencatat, setiap tahun 150.000-180.000 intelektual muda Iran merantau ke sejumlah negara Barat untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

Melakukan survei opini publik di negara seperti Iran jelas menghadapi tantangan metodologis. Sistem politik yang relatif tertutup serta pembatasan penelitian politik membuat metode survei konvensional (wawancara tatap muka) sulit dilakukan secara bebas. Oleh karena itu, berbagai lembaga penelitian menggunakan pendekatan metodologis yang berbeda.

GAMAAN menggunakan metode survei daring anonim melalui virtual private network (VPN), berskala besar hingga puluhan ribu responden. Metode ini mampu mengungkap isu politik sensitif dan meluas karena jaringan internet dan paparan media sosial yang luas di Iran.

Profil demograsi survei GAMAAN dianalisis dengan pembobotan statistik agar mendekati struktur populasi dewasa yang eligible untuk memenuhi tuntutan aspek representasi. Meski demikian, metodologi GAMAAN tetap tergolong nonrepresentatif dan lebih ditujukan untuk mengungkap minat.

Adapun IranPoll, yang bekerja sama dengan Center for International and Security Studies di University of Maryland, AS, menggunakan metode survei telepon nasional dari buku telepon Iran dengan sampel representatif populasi Iran pemilik telepon (rumah dan seluler). Survei biasanya melibatkan sekitar seribu responden dan dilakukan secara berkala untuk mengukur sikap publik terhadap berbagai isu politik, ekonomi, dan kebijakan luar negeri. Hasilnya adalah representatif terbatas.

Sementara itu, World Values Survey (WVS) dan Pew Research Center menggunakan pendekatan survei internasional komparatif yang bertujuan memahami nilai-nilai sosial, keagamaan, dan politik di sejumlah negara, termasuk Iran. Dengan menggunakan metodologi standar internasional (wawancara tatap muka), survei tersebut membandingkan sikap politik masyarakat Iran dengan masyarakat di negara lain. Sifat hasil dari survei ini representatif.

Perbedaan metodologi tersebut penting dicatat karena dapat menghasilkan variasi temuan. Namun, secara keseluruhan, berbagai survei tersebut tetap memberikan gambaran pola yang senada tentang minat demokratisasi, kepemimpinan Iran, dan kondisi ekonomi.

Salah satu temuan penting lainnya dari survei opini publik adalah tidak adanya tokoh politik yang memperoleh dukungan mayoritas masyarakat Iran. Dalam survei GAMAAN 2024, beberapa tokoh oposisi seperti Reza Pahlavi memperoleh tingkat dukungan sekitar 31 persen, sementara tokoh lain seperti Narges Mohammadi atau Toomaj Salehi memperoleh dukungan yang lebih kecil.

Di sisi lain, tokoh-tokoh yang terkait dengan struktur kekuasaan Republik Islam juga tidak memperoleh dukungan luas. Beberapa figur seperti almarhum Ali Khamenei atau mantan presiden Mahmoud Ahmadinejad hanya memperoleh dukungan sekitar 9 persen responden. Adapun nama Ayatollah Mojtaba Khamenei belum terekam dalam survei itu. Fragmentasi dukungan ini menunjukkan masyarakat Iran belum memiliki figur politik yang mampu menyatukan berbagai kelompok sosial dan ideologis.

Lembaga penelitian internasional Carnegie Endowment for International Peace menilai bahwa opini publik Iran mencerminkan dinamika sosial yang kompleks. Masyarakat Iran tidak hanya menghadapi persoalan ekonomi dan politik, tetapi juga mengalami perubahan nilai sosial yang signifikan.

Pertumbuhan kelas menengah terdidik, meningkatnya akses terhadap informasi global, serta pengalaman kolektif dari berbagai gelombang protes sejak 1999, 2022, 2025, dan 2026 telah membentuk generasi baru yang memiliki orientasi politik berbeda dibandingkan generasi revolusi 1979.

Namun, perubahan sikap publik tidak selalu secara langsung menghasilkan transformasi politik. Struktur institusional Republik Islam yang kuat, termasuk peran lembaga-lembaga seperti Garda Revolusi dan Dewan Penjaga Konstitusi, tetap menjadi faktor penting yang memegang kendali.

Tak pelak hasrat demokrasi di Iran tumbuh seiring dengan memburuknya kondisi kebebasan dan ekonomi, dan demokrasi dipandang menjanjikan jalan keluar. Di sisi lain, masih ada hambatan kultural-politik di mana masyarakat tidak memiliki konsensus tunggal mengenai bentuk sistem politik masa depan, dan masih meletakkan harapan pada kepemimpinan ketimbang sistem itu sendiri. (LITBANG KOMPAS)