Sebut Isu Antisemit, AS Kembali Stop Dana Hibah untuk Harvard

WASHINGTON DC, SELASA — Pemerintah Amerika Serikat kembali menghentikan dana hibah untuk Universitas Harvard sebesar 60 juta dollar AS. Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS atau HHS menilai, kampus Ivy League di Massachusetts ini gagal mengatasi antisemitisme dan diskriminasi etnis di kampus.

Sejauh ini, AS telah menghentikan hibah atau kontrak federal untuk Harvard hampir sebesar 3 miliar dollar AS. Sejak menjabat, Presiden AS Donald Trump menggunakan dana penelitian federal untuk merombak dunia akademis. Menurut Trump, dunia akademis telah tercemar dengan ideologi anti-Amerika, Marxisme, dan ”kiri radikal”.

”Karena Universitas Harvard terus gagal mengatasi pelecehan antisemit dan diskriminasi rasial, HHS menghentikan sejumlah hibah multitahun selama durasi penuhnya,” tulis HHS dalam sebuah unggahan di X, Senin (19/5/2025), atau Selasa (20/5/2025) waktu Jakarta.

HHS lebih lanjut menyatakan, di bawah Pemerintahan Trump, diskriminasi di kampus tidak akan mendapat toleransi. Dana federal harus digunakan untuk mendukung lembaga yang melindungi semua mahasiswa.

Menurut Pemerintah AS, Harvard terus mempertimbangkan etnis saat meninjau aplikasi mahasiswa. Selain itu, kampus ini dinilai membiarkan diskriminasi terhadap orang Yahudi. Tahun lalu, kampus-kampus AS ramai dengan gerakan protes mahasiswa pro-Palestina.

Universitas Harvard tidak segera menanggapi permintaan komentar. Sebelumnya, Harvard telah menggugat pemerintahan Trump atas keputusan penghentian hibah pada 21 April 2025.

Harvard menyatakan, ”tidak dapat menanggung seluruh biaya” hibah yang dibekukan. Harvard adalah universitas terkaya di AS dengan dana abadi sebesar 53,2 miliar dollar AS.

Kampus ini berupaya mendanai sendiri atau mencari sumber pendanaan alternatif. CNN melaporkan, Presiden Universitas Harvard Alan Garber akan sukarela memotong gaji sebesar 25 persen untuk tahun fiskal 2026, yakni 1 Juli 2025-30 Juni 2026. Di masa lalu, presiden Harvard memperoleh gaji tahunan lebih dari 1 juta dollar AS.

”Tidak ada pemerintah—terlepas dari partai mana yang berkuasa—yang boleh mendikte apa yang boleh diajarkan di universitas swasta, siapa yang boleh diterima dan dipekerjakan, dan bidang studi dan penyelidikan apa yang boleh ditekuni,” kata Garber dalam pernyataan bertanggal 14 April 2025.

Di samping Harvard, Universitas Columbia di New York juga mendapat tuduhan antisemitisme.

Selama ini, Harvard menganggap pemotongan hibah adalah upaya inkonstitusional untuk membatasi kebebasan akademis dan kebebasan berbicara. Dalam dokumen pengadilan terbaru, Harvard mengatakan, Trump secara efektif telah ”memasukkan” Universitas Harvard ke dalam daftar hitam untuk pendanaan federal. 

Sebelum pengumuman HHS, Harvard sudah menerima surat penghentian hibah dari tujuh lembaga federal yang berbeda. Surat-surat tersebut memiliki kata-kata yang sangat mirip, yaitu bahwa penerima hibah tersebut ”tidak lagi melaksanakan prioritas lembaga”.

Harvard berargumen, upaya untuk mengatasi diskriminasi tidak akan terselesaikan dengan membiarkan penelitian terbengkalai.

”Pemerintah belum mengidentifikasi—dan tidak dapat mengidentifikasi—hubungan rasional apa pun antara masalah antisemitisme dan penelitian medis, ilmiah, teknologi, dan penelitian lain yang telah dibekukan atau dihentikan yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawa orang Amerika dan mempertahankan posisi Amerika sebagai pemimpin global dalam inovasi,” bunyi gugatan tersebut.

Untuk sekarang, Harvard menanggung sendiri dana hibah yang dibatalkan. Namun, jika terus terjadi, kampus bakal terpaksa mengurangi jumlah penerimaan mahasiswa pascasarjana, staf pengajar, dan peneliti.

”Harvard tidak akan dapat terus menyediakan dan memelihara perlengkapan, peralatan, dan fasilitas mutakhir untuk penelitian. Tanpa dana federal yang dipermasalahkan, Harvard harus beroperasi pada tingkat yang jauh lebih rendah,” kata gugatan itu.

Hakim Allison Dale Burroughs, yang ditunjuk masa Presiden AS Barack Obama untuk pengadilan federal, menetapkan argumen lisan kasus tersebut berlangsung pada Juli 2025. Karena Harvard belum meminta putusan pengadilan segera terhadap pemerintah, pembekuan dana kemungkinan berlaku setidaknya hingga akhir musim panas.

Tak hanya pemerintah, Harvard juga mendapat tantangan dari kalangan mahasiswa. Harvard akhirnya mencapai penyelesaian sengketa kasus dengan Alexander Kestenbaum alias Shabbos, seorang mahasiswa Yahudi Ortodoks. Mahasiswa itu mengatakan, Harvard mengabaikan antisemitisme di kampus.

Pada 15 Mei 2025, Harvard dan Shabbos mengajukan pemberitahuan pembatalan di pengadilan federal Boston. Kesepakatan penyelesaian tidak diungkapkan.

”Harvard dan Tuan Kestenbaum mengakui upaya teguh dan penting masing-masing untuk memerangi antisemitisme di Harvard dan di tempat lain. Harvard dan Tuan Kestenbaum merasa senang telah menyelesaikan litigasi tersebut,” bunyi pernyataan kampus.

Penyelesaian itu terjadi empat bulan setelah Harvard menjanjikan perlindungan tambahan bagi mahasiswa-mahasiswa Yahudi. Harvard waktu itu telah menyelesaikan dua gugatan hukum melawan Students Against Antisemitism beserta Jewish Americans for Fairness in Education and Brandeis Center for Human Rights Under Law.

Para mahasiswa Yahudi berpendapat, kampus menoleransi mereka difitnah sebagai ”pembunuh” dan menjadi sasaran serangan setelah perang Hamas-Israel meletus di Jalur Gaza pada 2023. Mereka juga menuding kampus mempekerjakan profesor yang mempromosikan kekerasan anti-Yahudi dan propaganda antisemit.

Kestenbaum adalah penggugat dalam gugatan Students Against Antisemitism, tetapi tidak mencapai kesepakatan pada saat itu. Dia adalah lulusan baru dari Harvard Divinity School yang ikut mendorong aksi membasmi antisemitisme di universitas-universitas besar AS. (REUTERS)