Di Tengah Gencatan Senjata, Militer AS Harus Tetap Tembak Kapal Iran

WASHINGTON DC, JUMAT — Di tengah gencatan senjata Amerika Serikat dengan Iran, ketegangan di Selat Hormuz justru semakin meningkat. Presiden AS Donald Trump memerintahkan militer negaranya menembak kapal Iran yang memblokade selat tersebut.

Perintah ini disampaikan menyusul memanasnya situasi di Selat Hormuz dalam beberapa hari terakhir. Militer Iran menembak kapal kontainer yang melewati selat itu, Rabu (22/4/2026). Serangan ini membalas tindakan AS yang menyerang dan menyita kapal kargo berbendera Iran, Minggu (19/4/2026).

”Saya telah memerintahkan Angkatan Laut AS untuk menembak dan menghancurkan kapal apa pun, meskipun kapal kecil, yang memasang ranjau di perairan Selat Hormuz. Tidak boleh ada keraguan,” tulisnya di platform media sosial Truth Social, Kamis (23/4/2026).

Trump mengklaim pihaknya telah menenggelamkan 159 kapal Iran di Selat Hormuz. Saat ini kapal penyapu ranjau AS sedang membersihkan perairan dari ranjau-ranjau yang dipasang Iran di selat itu. Ia berulang kali mendesak Iran untuk membuka selat itu. Namun, Iran bergeming dan tetap menegaskan kendalinya di perairan tersebut.

Alhasil, sejak pertengahan April lalu, AS memblokade kapal dan pelabuhan Iran. Hal ini dianggap Iran sebagai pelanggaran terhadap gencatan senjata. Negosiasi lanjutan kedua negara yang dimediasi oleh Pakistan juga belum menemukan titik terang.

Trump telah memperpanjang gencatan senjata yang semestinya berakhir, Rabu (22/4/2026). Keputusan ini diambil atas permintaan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif sebagai mediator perundingan. Namun, ia tidak menjelaskan tenggat perpanjangan gencatan senjata itu.

Perang berkelanjutan di Iran juga berdampak buruk terhadap warga AS. Harga bahan bakar minyak di ’Negeri Paman Sam’ ikut melambung. Harga sejumlah kebutuhan bahan pokok juga naik.

Trump menyampaikan, perundingan putaran kedua antara Israel dan Lebanon di Washington berjalan sangat baik. Negosiasi ini menghasilkan perpanjangan gencatan senjata untuk Israel dan Hizbullah.

”AS akan bekerja sama dengan Lebanon untuk membantunya melindungi diri dari Hizbullah,” katanya.

Trump menambahkan, Iran sedang mengalami kesulitan besar untuk menentukan pemimpin mereka. Ia menyebutkan, terdapat pertikaian internal antara kelompok garis keras dan moderat di Iran.

”Kita (AS) memiliki kendali penuh atas Selat Hormuz. Tidak ada kapal yang dapat masuk atau keluar tanpa persetujuan Angkatan Laut AS. Selat itu ditutup rapat sampai Iran mampu membuat kesepakatan,” ujarnya.

Iran membantah anggapan Trump tersebut. Otoritas Iran menyebutkan, pihaknya tidak memiliki kelompok garis keras atau moderat. Mereka bersatu sebagai rakyat Iran dalam melawan musuh.

”Karena persatuan luar biasa yang tercipta di antara sesama warga negara Iran, telah terjadi keretakan di pihak musuh,” ujar Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei dilansir dari kantor berita Iran, Tasnim.

Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga membantah tuduhan Trump terkait perpecahan di antara elite politik Iran. Hal senada disampaikan oleh Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf dan Kepala Kehakiman Iran Gholamhossein Mohseni Ejei.

”Kita semua adalah warga Iran dan revolusioner. Dengan persatuan bangsa dan negara yang kokoh serta ketaatan kepada pemimpin, kita akan membuat agresor menyesal,” tulis Pezeshkian di media sosial X.

Perang berkelanjutan di Iran juga berdampak buruk terhadap warga AS. Harga bahan bakar minyak di ”Negeri Paman Sam” ikut melambung. Harga sejumlah kebutuhan bahan pokok juga naik.

Kondisi ini membuat warga AS harus mengantisipasi pengeluaran lebih banyak untuk biaya keseharian, terutama dalam membeli bensin. Saat ditanya mengenai hal itu, Trump hanya menjawab singkat, ”Untuk sementara waktu.”

Lonjakan harga minyak juga ”memaksa” Trump menyesuaikan penerapan regulasi di AS. Pada 17 Maret lalu, ia telah menangguhkan Undang-Undang Jones (Jones Act) yang mengatur perdagangan maritim.

Penangguhan dilakukan selama 60 hari. UU ini mewajibkan pengangkutan barang antarpelabuhan AS menggunakan kapal yang dibangun, dimiliki, diawaki, dan berbendera AS. Tujuannya untuk memproteksi industri perkapalan domestik.

Namun, perang di Iran telah memicu lonjakan harga energi. Imbasnya, lalu lintas perkapalan ikut terganggu. Dengan menangguhkan Jones Act, kapal asing diizinkan mengangkut energi antarpelabuhan domestik. Dengan begitu, biaya transportasi dapat ditekan dan distribusi barang diharapkan lebih efisien.

Penangguhan Jones Act kemungkinan akan diperpanjang. Langkah ini diharapkan meredam lonjakan harga bahan bakar dan kebutuhan lainnya yang disebabkan oleh perang Iran. Pengiriman lewat jalur laut ke sejumlah lokasi di AS pun menjadi lebih lancar.

Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan kepada Reuters, perpanjangan penangguhan itu sedang dipertimbangkan. Namun, ia tidak menyebutkan batas waktu perpanjangan tersebut. Sementara itu, sumber lain menyebutkan perpanjangan penangguhan dapat berlangsung hingga 90 hari. (REUTERS/AP)