Sedang Sensitif, Jangan Manipulasi Kami

Sensitif. Supersensitif. Mungkin itu kata yang tepat menggambarkan kondisi emosional sebagian besar warga sekarang.

Di atas kertas, sebagian besar warga yang tak lain adalah kelas pekerja urban ini berpendidikan, pekerja kerah putih, mungkin tak kaya raya, tetapi jauh dari garis kemiskinan ekstrem. Mereka seharusnya wajah kesuksesan pembangunan negara. Walakin, yang terjadi justru sebaliknya. Ada gelombang kelelahan kronis dan sinisme menebal terhadap sistem ekonomi kapitalisme. Janji manis bahwa ”kerja keras pasti berbuah kemapanan” kini terasa seperti mitos usang.

Mengapa kelompok yang relatif memiliki pijakan ini justru makin memendam antipati terhadap kapitalisme?

Ini dapat dirasakan dari kenaikan gaji tahunan yang kehilangan kemampuannya untuk mengejar laju inflasi harga kebutuhan pokok. Bagi generasi pekerja lebih muda, beban ditambah dengan harga properti semakin tak masuk akal. Kelas menengah perkotaan sering kali terjepit sebagai sandwich generation, menanggung biaya hidup orangtua sekaligus membiayai keluarga sendiri. Sementara, pemutusan hubungan kerja (PHK) sewaktu-waktu bisa datang.

Mereka hidup dalam kerentanan kelas yang nyata. Kehilangan pekerjaan selama hitungan bulan saja bakal menghancurkan stabilitas finansial yang dibangun bertahun-tahun. Pekerjaan saat ini tidak lagi dilihat sebagai ruang aktualisasi diri. Mata pencarian sekadar roda di kandang hamster yang terus berputar tanpa garis finis membebaskan.

Di tengah keputusasaan ini, budaya populer dan industri wellness sering kali menyodorkan solusi-solusi personal yang ironisnya dinilai kerap mengalienasi. Dalam rekaman gambar bergerak sembari menyiapkan makanan yang tak semua orang mampu membelinya, misalnya seorang figur publik baru-baru ini mengajak untuk tetap peduli sekaligus menjaga diri sendiri. Mindfulness anjurannya. Dengan itu dia memutuskan menyortir sumber berita, menyerapnya di waktu-waktu tertentu saja. Itu dua tips yang ditawarkannya dalam menghadapi dunia yang penuh berita suram, terutama dari dalam negeri.

Namun, video itu justru memantik emosi warga. Hanya orang yang memiliki privilese yang bisa menepi dari kerunyaman dunia. Apakah masyarakat di Kalimantan dapat begitu saja menghapus kebakaran hutan dan bencana asap dengan tips itu? Apakah dengan mindfulness ala sang selebritas, seorang pekerja urban bisa dengan mudah mengatasi masalah lonjakan kenaikan harga sembako, korupsi merajalela yang merampok uang rakyat, sampai mengubah transportasi publik dari bus kota sampai kapal laut antarpulau menjadi lebih aman bagi mereka?

Kritik tajam terhadap fenomena ini sejalan dengan pemikiran Ronald E Purser dalam bukunya, McMindfulness: How Mindfulness Became the New Capitalist Spirituality. Dalam salah satu artikel yang mengulas pemikiran Purser, peneliti perilaku organisasi itu disebut menunjukkan bagaimana praktik spiritual kuno berkesadaran secara utuh atau penuh dibajak, didekontekstualisasi, dikomodifikasi oleh sistem korporasi, juga pemerintahan.

Jadi mindfulness direduksi dengan sekadar meminta orang menarik napas dalam-dalam, bermeditasi, menjalani serangkaian perawatan fisik maupun mental, hingga mengubah pola pikir. Ini bentuk pengalihan tanggung jawab yang kejam. Alih-alih membongkar atau memperbaiki sistem ekonomi yang eksploitatif, narasi olok-olok McMindfulness ini menunjukkan bahwa masalah yang dipicu oleh kebijakan buruk perusahaan, juga dalam konteks lebih besar termasuk negara, dibebankan pada pundak individu. Sistem ini seolah mengirimkan pesan bahwa kapitalisme yang dianut tidak rusak, tetapi reaksi emosional setiap oranglah yang bermasalah.

Dunia industri menyambut itu dengan berbagai program yang membuat mindfulness menjadi elitis. Sebut saja penyedia jasa atau produk bertajuk wellness untuk kebugaran fisik ataupun mental yang menjamur. Semakin lengkap dan klaim keberhasilan tinggi, termasuk adopsi teknik perawatan terbaru tentu harga paketnya makin melambung.

Dari karyawan jelata sampai pimpinan perusahaan ataupun pejabat ramai-ramai mengakses jasa itu sekuat yang bisa diraih. Dalam waktu singkat, pikiran dan fisik segar memang didapat. Namun, keberhasilan itu tidak berlangsung lama karena akar pemicu masalah, pembuat stres, tidak diurai dan diatasi.

Oleh karena solusi yang menyasar individu dinilai manipulatif, orang pun berpaling lagi pada akar masalah, yaitu kebutuhan untuk perombakan sistem makro. Kelompok progresif dan pemerhati lingkungan lantas menawarkan konsep antipertumbuhan bahkan penurunan pertumbuhan yang disebut degrowth. Namun, dalam perkembangan diskusi ataupun riset dari berbagai kasus di dunia, masyarakat secara umum tetap kembali merasa tertinggalkan dalam konsep ini.

Secara teoretis, degrowth mengkritik obsesi global terhadap pertumbuhan ekonomi tanpa batas di planet yang kapasitas ekologisnya sangat terbatas. Konsep ini menuntut pengurangan radikal dalam produksi, konsumsi, dan ukuran material ekonomi global. Namun, dalam realitas warga pada umumnya sekarang setelah berpuluh tahun terbiasa dengan kapitalisme, berhentinya pertumbuhan ekonomi dapat berbuah buruk. Bahkan, ini bersinonim dengan ancaman resesi, pembekuan perekrutan, pemotongan upah, juga gelombang PHK massal.

Lagi-lagi dinilai ada bias kelas kental dalam kampanye degrowth. Hidup minimalis, mengerem laju konsumsi, atau bekerja lebih sedikit tetaplah kemewahan yang hanya bisa dijalani oleh mereka yang tabungannya begitu gemuk dan asetnya di mana-mana, tanpa utang.

Kemudian muncul sebutan degrowth sebagai bentuk penghematan paksa bagi kelas pekerja di Global North atau negara barat yang maju dan pastinya bagi masyarakat negara berkembang di belahan bumi selatan.

Apalagi dalam konteks kota-kota juga secara luas di negara berkembang dan miskin, menghentikan total mesin pertumbuhan ketika infrastruktur publik dan transisi energi hijau masih membutuhkan investasi raksasa dinilai hal mustahil. Kelompok yang bahkan belum mencapai tingkat kesejahteraan dasar diminta mengerem apa pun demi menyelamatkan bumi, sementara jejak karbon terbesar disumbang oleh sekelompok korporasi raksasa dan kaum superkaya. Ini dituding pula sebagai ketidakadilan struktural.

Lalu, ke mana kita harus menambatkan harapan?

Jalan tengah, setidaknya di tingkat masyarakat urban saat ini, adalah pergeseran paradigma menuju wellbeing economy (ekonomi kesejahteraan) yang selaras dengan konsep ekonomi donat gagasan Kate Raworth. Amsterdam menjadi salah satu kota yang mulai menerapkan ekonomi donat. Donat ekonomi pun telah diadopsi dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Ekonomi donat menawarkan dua batasan tegas, yaitu fondasi sosial (lingkar dalam donat) dan plafon ekologis (lingkar luar donat). Fondasi sosial memastikan seluruh warga kota terpenuhi hak dasarnya, seperti air bersih, perumahan terjangkau, pendidikan, fasilitas kesehatan, hingga jaminan sosial. Plafon ekologis memastikan aktivitas manusia tidak melampaui batas daya dukung lingkungan.

Bagi kelas pekerja urban, transisi menuju ekonomi donat akan terasa melalui pergeseran fokus kebijakan publik. Pemerintah tidak lagi berlomba membangun kawasan komersial atau infrastruktur yang melayani mobil pribadi atas nama investasi. Pertumbuhan ekonomi diarahkan secara spesifik untuk membangun transportasi publik terintegrasi, memperluas cakupan layanan kesehatan inklusif, merawat ruang terbuka hijau gratis, menegakkan regulasi ketenagakerjaan yang melindungi pekerja. Semua itu dengan tetap menjamin perusahaan dan investor berkegiatan serta menangguk keuntungan secara wajar.

Kelelahan dan kemarahan kelas menengah urban terhadap sistem yang ada saat ini adalah kemarahan valid dan berdasar. Kita membutuhkan sistem yang mengakui bahwa kesejahteraan material dan ruang mental yang sehat adalah hak mutlak setiap warga, bukan privilese. Dengan kesadaran penuh (mindfulness), kita perlu mendorong sistem itu dibenahi. Bukan memaksa menenangkan diri ketika hidup menjadi serba sulit akibat kebijakan keliru yang melindungi segelintir elite.