Menanggapi keluhan masyarakat, TNI dan Polri mengevaluasi proses pengiriman bantuan kepada korban bencana di Sumatera yang dilakukan melalui udara.
03 Des 2025 19:40 WIB · Politik & Hukum
Kompas/Hendra A Setyawan
JAKARTA, KOMPAS — TNI dan Polri mengevaluasi pengiriman bantuan bagi penyintas bencana alam di Sumatera lewat udara atau airdrop setelah sejumlah bantuan dilaporkan rusak karena dijatuhkan dari udara. Pemerintah pun memohon maaf jika dalam upaya penanganan banjir dan longsor masih terdapat kekurangan. Pemerintah terus berupaya mengerahkan seluruh sumber daya untuk membantu.
Kerusakan sejumlah bantuan setelah diterjunkan dari helikopter atau pesawat sempat diabadikan oleh penyintas bencana di sejumlah wilayah yang terdampak bencana di Sumatera. Laporan kerusakan bantuan itu diunggah di sejumlah media sosial dan sempat menjadi sorotan warganet.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dalam jumpa pers di Posko Nasional Penanggulangan Bencana Sumatera, di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025), mengatakan, distribusi bantuan lewat udara terpaksa ditempuh karena banyaknya daerah yang terisolasi akibat bencana banjir dan longsor. Meski bantuan dilempar dari udara, pihaknya tetap berupaya agar setiap bantuan tetap utuh ketika sampai di darat.
Sejumlah langkah untuk menjaga keutuhan bantuan itu pun dilakukan. Contohnya, memasangi kotak bantuan dengan baling-baling. Selain itu, ada pula bantuan yang dipasangkan parasut seperti payung penerjun yang digunakan oleh tentara saat terjun dari pesawat.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2025/12/03/5c91e8d27ba9ccde91410e91e956f2d0-IMG_6140.jpeg)
Ia menuturkan, keamanan personel serta alat utama sistem persenjataan (alutsista) menjadi pertimbangan utama dalam penanggulangan bencana. Ia mengingatkan, ada kejadian tiga prajurit TNI meninggal di Padang, Sumbar, saat membantu penanganan bencana. Ada pula insiden ketika helikopter tidak dapat mendarat karena adanya kabel yang membahayakan.
”Pada saat kemarin helikopter mau mendarat, di situ ada kabel sehingga dibutuhkan oleh pilot, barang itu tetap di-drop, walaupun mungkin ada beberapa beras yang tercecer,” jelasnya.
Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak yang juga hadir saat jumpa pers menyebutkan, helikopter pembawa bantuan kerap kesulitan mendarat karena landasan yang tidak memadai. Oleh karena itu, bantuan terpaksa dilempar dari udara.
Namun, setelah menerima laporan ada bantuan yang rusak, pihaknya langsung mengevaluasi pengerahan bantuan lewat udara. ”Setelah ada yang pecah, kita evaluasi lagi, dan kita tetap berupaya sampai sekarang tidak terjadi lagi sudah,” ucapnya.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2025/12/03/d7bb600bf4b3265f59fe1ad687dc7c04-IMG_6137.jpeg)
Tak hanya dari pihak TNI, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo juga mengevaluasi penurunan bantuan melalui udara. Sama seperti TNI, personel Polri juga mendistribusikan bantuan lewat udara.
Dari hasil evaluasi, kata Listyo, setiap bantuan kemudian diputuskan untuk terlebih dulu dikemas sebelum diturunkan. Selain itu, tingkat ketinggian helikopter juga diturunkan. ”Dilakukan evaluasi dengan memberikan sealing atau kemudian membungkus dengan lebih kuat dan tingkat ketinggiannya kita atur agar logistik yang disalurkan lewat airdrop tetap terjaga,” lanjutnya.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno yang juga hadir saat jumpa pers menyampaikan permohonan maaf pemerintah jika dalam upaya penanganan banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih terdapat kekurangan. Kekurangan terus diatasi. Sebagaimana diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan tetap mengerahkan seluruh sumber daya untuk mempercepat penanganan pascabencana serta merespons kebutuhan masyarakat, terutama penyintas bencana.
Dalam kesempatan yang sama, Pratikno menjelaskan ihwal isu penjarahan gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) yang terjadi di Kota Sibolga, Sumut. Sebab, ia mengaku melihat sendiri peristiwa itu.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2025/12/03/8e93a593b67100031161977355d96061-IMG_6135.jpeg)
”Saya kebetulan menyaksikan sendiri saat ada kerumuman di depan gudang Bulog di Sibolga. Kemudian itu justru masyarakat berkumpul dibagi dengan beras 5 kilogram. Jadi, dalam situasi seperti itu, pemerintah berusaha meringankan beban masyarakat. Karena masyarakat butuh, ya, waktu itu terus langsung satu orang dikasih satu. Artinya apa? Yang sebenarnya terjadi saat itu di Sibolga pemberian bantuan kemudian bisa berjalan dengan baik,” tuturnya.
Adapun menyangkut penjarahan di minimarket Sibolga, Listyo menjelaskan bahwa para pelaku penjarahan telah dibebaskan. ”Adanya informasi penjarahan, bahwa sampai saat ini sudah tidak ada lagi yang diamankan, semua kita lepas,” katanya.
Menurut Listyo, aparat kepolisian memahami masyarakat terpaksa melakukan itu karena kebutuhan makanan. ”Saat itu mereka hanya membutuhkan logistik makanan, saat ini semuanya sudah dilepas,” ujarnya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun memastikan cadangan beras di tiga provinsi yang terdampak bencana masih cukup. Kepastian stok beras dari Bulog ini membuat pemerintah daerah setempat yang semula berencana meminta bantuan dari daerah lain mengurungkan niat tersebut.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2025/12/02/1019ab6b7b8946a365e77c6553dbbc1e-WhatsApp_Image_2025_12_01_at_22.01.22_865a079b.jpg)
”Jadi, sebetulnya tidak perlu mengambil beras ke tempat lain. Itu cukup untuk sembilan bulan sehingga akhirnya mereka bisa mengeluarkan ada namanya beras bencana itu bisa dikeluarkan unlimited sepanjang ada surat permintaan dari kepala daerah dan kemudian kepada Kepala Badan Pangan Nasional, Pak Mentan Pak Amran, dan setelah itu dieksekusi oleh Bulog,” katanya.
Tito pun menegaskan kembali bahwa mekanisme permintaan bantuan disederhanakan untuk mempercepat penyaluran. Para kepala daerah yang terdampak bencana hanya perlu mengirim surat berbentuk dokumen digital kepada Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelum ditindaklanjuti ke Bulog.
”Rekan-rekan kepala daerah yang daerahnya terdampak bencana, tolong lihat kondisi cadangan di gudang Bulog. Kalau seandainya itu ada, tinggal buat surat saja kepada Kepala Badan Pangan Nasional Pak Amran, melalui Whatsapp bisa, kalau tidak melalui saya juga bisa. Nanti saya forward kepada Pak Amran dan setelah itu nanti langsung kepada Bulog, Bulog akan langsung mengeksekusi,” ungkap Tito.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2025/12/02/69a3db55-0312-40ae-9617-dd4eab503c7a_jpg.jpg)
Selain beras, lanjut Tito, persediaan minyak goreng juga cukup. Begitu pula terkait kebutuhan BBM. Kementerian ESDM bersama Pertamina dan SKK Migas telah membuat pemetaan untuk mempercepat pengiriman ke wilayah yang membutuhkan.
”Pak Bahlil turun bersama Pertamina, SKK Migas, semua bergerak untuk memetakan daerah-daerah yang kurang dan segera melakukan suplai karena daerah-daerah yang terisolasi terutama mereka sangat membutuhkan sekali, baik untuk genset maupun untuk kendaraan,” ujarnya.
Penulis:
Kurnia Yunita RahayuEditor:
A. Ponco AnggoroPenyelaras Bahasa:
Priskilia Bintang Cornelia Sitompul