Sejarah Panjang Banjir Bekasi, dari Kompeni sampai Masa Kini

Bukan hanya baru-baru ini, banjir sudah melanda daerah ini semenjak sebelum masa kolonial. Lantas, apa pelajaran yang bisa diambil dari pengalaman banjir selama ribuan tahun?

Cuaca ekstrem yang melanda wilayah aglomerasi Jabodetabek menyebabkan banjir yang cukup parah di kawasan Bekasi.

Pada Selasa (4/3/2025), terdapat 13 kecamatan yang terendam di wilayah Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Akibat bencana ini, ribuan warga pun terdampak dan harus mengungsi.

Berdasarkan penelusuran sejarah, jejak bencana banjir di kawasan Bekasi dan sekitarnya setidaknya sudah muncul sekitar abad ke-5 Masehi, atau lebih dari dua ribu tahun silam.

Menurut studi dari Wibowo dan Rosalina pada 2019, hal ini diketahui dari catatan yang ada di dalam Prasasti Tugu yang ditulis pada masa Kerajaan Tarumanegara.

Di dalam prasasti tersebut disebutkan proyek penggalian Sungai Gomati dan Candrabhaga yang dilakukan oleh Raja Purnawarman untuk menyelesaikan persoalan banjir di daerah tersebut.

Bencana banjir ini ternyata terus berlanjut hingga di masa kolonial Belanda. Hal ini selaras dengan penelitian dari Surya Zainul Lutfi di Jurnal Sejarah dan Budaya dengan judul ”Sejarah Banjir Bekasi 1924-2002”.

Berdasarkan studi tersebut, setidaknya terdapat lima banjir besar di daerah Bekasi selama tahun 1924 hingga berakhirnya masa kolonial Belanda.

Banjir besar sempat terjadi pada 1924 di kisaran Stasiun Bekasi hingga Tambun. Akibat dari banjir ini, akses antara Bekasi dan wilayah Karawang pun terputus.

Tidak hanya itu, banjir juga mengganggu layanan komunikasi. Layanan telegraf di kawasan Bekasi terputus. Lebih lanjut, perjalanan kereta api yang melalui daerah tersebut pun terganggu karena rel kereta terendam air.

Berselang dua tahun, peristiwa banjir besar juga melanda kawasan Bekasi. Tahun 1926, banjir menggenangi sejumlah wilayah seperti Tambun dan Lemah Abang. Mirip dengan banjir di 1924, peristiwa tersebut menyebabkan jalan antara Bekasi dan Karawang tertutup.

Selanjutnya, banjir juga terjadi pada tahun 1932. Saat itu, banjir yang terjadi relatif lebih besar dengan area terdampak yang lebih luas. Saat itu, banjir melanda wilayah seperti Cikarang, Tambun, dan Lemah Abang.

Dampak yang disebabkan oleh bencana ini pun parah. Saat itu, akses antara daerah Karawang dan Bekasi terputus. Selain itu, rumah dan lahan tani warga pun terendam air akibat banjir tersebut. Tak ayal, kerugian yang dialami oleh masyarakat terdampak pun tidak sedikit.

Di masa ini, banjir datang berturut-turut tiap tahunnya. Setahun berselang, banjir yang besar juga terjadi di kawasan Bekasi. Pada 1933, area seperti Tambun, Lemah Abang, dan Cikarang terendam banjir.

Banjir yang terjadi pun menyebabkan sejumlah dampak seperti terendamnya rumah dan lahan warga, terputusnya jaringan komunikasi, terputusnya akses antara Karawang dengan Bekasi dan pintu air Cibitung yang jebol.

Tak lama setelahnya, banjir kembali melanda wilayah ini. Secara spesifik, air menggenang di wilayah Lemah Abang dan Cikarang. Akibatnya, akses antara Karawang dan Bekasi pun terputus.

Dari sejarah panjang banjir di daerah Bekasi, semestinya pemerintah bisa memetik pelajaran untuk bisa menyudahi bencana alam yang menahun ini.

Sayangnya, ribuan tahun berlalu, mulai dari rezim kerajaan, kolonial, Orde Lama, Orde Baru hingga Reformasi, banjir masih selalu menjadi momok yang dihadapi oleh warga daerah tersebut.

Pengalaman dari pemerintah yang lalu-lalu menunjukkan bahwa upaya yang sifatnya parsial tampak sulit untuk bisa memberikan dampak signifikan terhadap penanggulangan banjir di daerah ini.

Tidak hanya soal solusi teknis, seperti melakukan rekayasa di DAS sekitar Bekasi, diperlukan juga penyelesaian di aspek sosial hingga legal formal.

Pasalnya, laporan Kompas pada Februari 2023 menunjukkan adanya tumpang tindih kewenangan penyelesaian banjir di wilayah ini.

Nyatanya, banjir tidak mengenal batas administratif sehingga langkah yang diambil salah satu pemerintah kabupaten/kota terdampak tidak akan efektif apabila tidak didukung pemerintah daerah yang ada di sekitarnya.

Sebagai contoh, banjir yang terjadi di kawasan Bekasi ini acap kali merupakan air yang mengalir dari daerah lain seperti di daerah Bogor.

Maka dalam hal ini, upaya mitigasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah di kawasan Bekasi mungkin tidak akan mampu secara maksimal menghalau banjir yang persoalannya berada di hulu.

Pada akhirnya, catatan sejarah menunjukkan bahwa upaya penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh oleh segenap pemerintah yang ada di kawasan yang terdampak.

Pihak pemangku kebijakan harus mau untuk tidak terjebak dalam ego sektoral dan harus kreatif untuk bisa menembus kungkungan birokrasi yang membuat langkah mitigatif dan korektif agar persoalan ini bisa segera dituntaskan. (Litbang Kompas)