Sekolah Rakyat Butuh 8.500 Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun Ini

JAKARTA, KOMPAS — Penyelenggaraan program Sekolah Rakyat yang akan memasuki tahun kedua kini membutuhkan ribuan guru dan tenaga pendidikan. Jumlah kebutuhannya mencapai 3.053 guru mata pelajaran dan kelas, 331 guru agama, serta 5.127 tenaga kependidikan. Kebutuhan ini pun membuka kesempatan bagi guru untuk mendapatkan pekerjaan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico mengatakan, para guru tersebut nantinya akan berstatus aparatur sipil negara (ASN) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dengan jabatan fungsional guru di Kemensos. Proses pendaftaran sudah dimulai sejak 8 Juni, dilanjutkan tes kompetensi oleh Badan Kepegawaian Negara pada 26 Juni-5 Juli, dan hasilnya diumumkan pada 9 Juli 2026.

”Hari ini sedang proses pendaftaran dan nanti statusnya adalah PPPK untuk penggajian serta lainnya nanti masuk menjadi pegawai dari Kementerian Sosial,” kata Robben dalam keterangan pers, Kamis (11/6/2026).

Robben mengungkapkan, para guru dan tenaga kependidikan yang diterima nantinya akan disebar ke 93 Sekolah Rakyat permanen yang akan beroperasi pada tahun 2026 dan 90 Sekolah Rakyat rintisan yang sudah beroperasi sejak tahun lalu.

Pemerintah, lanjut Robben, telah mempersiapkan berbagai fasilitas pendukung yang memadai bagi para guru terpilih. Sekolah Rakyat permanen yang sedang dibangun akan dilengkapi asrama bagi guru dan tenaga kependidikan sehingga para pendidik tidak perlu khawatir mengenai tempat tinggal maupun kesejahteraan selama bertugas.

Namun, ia menegaskan bahwa Sekolah Rakyat akan tersebar di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua. Karena itu, para guru perlu menyiapkan mental untuk kemungkinan ditempatkan jauh dari daerah asal mereka.

”Saya berharap tidak ada yang mundur. Hari ini tidak banyak kesempatan untuk kita bisa bekerja, nanti dapat gaji, dapat tunjangan, karena teman-teman sudah jadi guru PPG (Pendidikan Profesi Guru) nanti ada tunjangan kinerja lagi. Jadi, kalau ini tidak diambil sayang sekali, punya nomor induk pegawai, statusnya jelas,” ujarnya.

Para guru perlu menyiapkan mental untuk kemungkinan ditempatkan jauh dari daerah asal mereka.

Tim Rekrutmen Guru Sekolah Rakyat, Marsaulina Sri Rezeki Gultom, menambahkan, jika peserta gagal dalam seleksi guru dan tenaga kependidikan Sekolah Rakyat, mereka tetap bisa mengikuti seleksi PPPK maupun CPNS pada jalur nasional. Sebab, seleksi ini merupakan rekrutmen pada tingkat instansi Kemensos.

Kalau sudah lolos lalu mengundurkan diri dari Sekolah Rakyat untuk ikut CPNS, itu cari gara-gara namanya.

Adapun Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 hanya mengatur pengadaan ASN pada tingkat nasional. Sementara itu, rekrutmen guru Sekolah Rakyat merupakan pengadaan pada tingkat instansi.

”Namun, kalau sudah lolos lalu mengundurkan diri dari Sekolah Rakyat untuk ikut CPNS, itu cari gara-gara namanya. Dia bisa diblokir pendaftarannya, jadi hati-hati,” kata Marsaulina.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nunuk Suryani mengatakan, para calon guru harus memandang program ini sebagai panggilan pengabdian, bukan sekadar peluang kerja. Seluruh guru Sekolah Rakyat harus menjadi bagian dari perubahan sosial melalui pendidikan dengan menempatkan kepentingan dan masa depan anak-anak Indonesia sebagai tujuan utama.

”Guru adalah pendidik profesional yang memiliki peran sentral dalam membentuk karakter dan kemampuan siswa. Tugas utama seorang guru bukan hanya sekadar mengajar, melainkan juga mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi setiap perkembangan peserta didik,” kata Nunuk.

Para calon guru harus memandang program ini sebagai panggilan pengabdian, bukan sekadar peluang kerja. (Nunuk Suryani)

Anggi Ayuningtyas, guru Sekolah Rakyat Menengah Atas 8 Ogan Ilir, Sumatera Selatan, berbagi kisahnya menjadi guru Sekolah Rakyat bukan sekadar menjalani profesi, melainkan sebuah panggilan pengabdian. Sekolah Rakyat dibentuk pemerintah untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Ia mengaku tidak pernah menyesali pilihannya setahun terakhir ini. Baginya, ini merupakan pengalaman kemanusiaan yang sangat mendalam karena para peserta didik bukan hanya membutuhkan pendidikan, melainkan juga kasih sayang, perhatian, dan pendampingan emosional.

”Kalau persiapan materinya sih, mungkin sosial emosional ya. Jadi, di Sekolah Rakyat ini kita diminta untuk memiliki empati yang tinggi karena anak-anak yang kita ajarkan ini berbeda. Materi apa yang berkesan dari PPG terus terbawa sampai sekarang yaitu untuk materi sosial emosional,” kata Anggi.

Sementara itu, Ketua Tim Formatur Program Sekolah Rakyat Mohammad Nuh menegaskan bahwa peran kepala sekolah menjadi salah satu kunci keberhasilan program Sekolah Rakyat. Pengembangan kompetensi kepala sekolah, guru, hingga tenaga kependidikan harus terus dilakukan secara berkelanjutan oleh pemerintah.

Selain itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 2009-2014 ini mengimbau agar penyelenggaraan Sekolah Rakyat tidak hanya bertujuan menghadirkan hasil semata. Namun, Sekolah Rakyat diharapkan juga berdampak bagi masyarakat sehingga respons baik berdasarkan yang dilihat, dirasakan, dan dinalarkan oleh masyarakat sangat penting.

”Meskipun tampaknya (Sekolah Rakyat) itu bagus sekali begitu, orang juga senang. Namun, kalau nalarnya tidak dapat, pada kelompok tertentu tidak dapat itu,” kata Nuh.

Nuh juga mengingatkan tentang optimalisasi penggunaan anggaran supaya dalam penggunaannya dapat lebih efisien tetapi memberikan dampak yang maksimal. Bahkan, anggaran hasil efisiensi tersebut juga bisa digunakan untuk keperluan lain yang bermanfaat.

Tahun ini, jumlah siswa akan ditambah menjadi 32.640 orang di semua jenjang dari sebelumnya sekitar 15.000 siswa pada tahun lalu. Hingga awal Juni ini sudah ada lebih dari 42.000 anak yang terdata mengikuti proses penjangkauan langsung.

Penjangkauan calon siswa paling banyak dilakukan pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP) sebanyak 17.815 anak, calon siswa sekolah menengah atas (SMA) 16.206 anak, dan calon siswa sekolah dasar (SD) 3.597 anak.

Siswa Sekolah Rakyat merupakan anak-anak yang berasal dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah desil 1 dan desil 2 pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yaitu kategori miskin dan miskin ekstrem. Mereka diseleksi dan wajib mendapatkan izin orangtua untuk mengenyam pendidikan di sekolah berasrama hingga lulus.