Sekolah Rakyat, Jangan Berhenti di Tembok dan Atap

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 200 sekolah rakyat berasrama pada tahun 2025. Tujuannya mulia: memutus rantai kemiskinan dan membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. ”Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak boleh jadi pemulung,” ujar Presiden (Kompas, 21/3/2025).

Inisiatif ini perlu disambut baik karena memberikan ruang baru bagi pendidikan sebagai pengungkit mobilitas sosial. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada pelaksanaan yang cermat dan menyeluruh, bukan sekadar angka dan proyek.

Sejarah pembangunan pendidikan di Indonesia menunjukkan bahwa niat baik saja tidak cukup. Banyak program pendidikan yang gagal berkelanjutan karena terburu-buru dirancang dan dieksekusi secara birokratis, tanpa melibatkan para pemangku kepentingan di tingkat akar rumput.

Tanpa pelibatan komunitas lokal, program akan kehilangan relevansi dan mengalami resistensi sosial. Pendekatan top-down semacam ini sering kali gagal menjawab kebutuhan nyata yang dihadapi masyarakat.

Membangun 200 sekolah dalam waktu singkat memang impresif secara politis dan simbolis. Namun, jika tidak diimbangi dengan penguatan sumber daya manusia, penyusunan kurikulum yang kontekstual, dan jaminan keberlanjutan operasional, maka sekolah-sekolah tersebut akan menjadi bangunan kosong atau sekadar formalitas administratif. Sekolah harus dirancang sebagai pusat kehidupan sosial, bukan hanya tempat berlangsungnya pembelajaran akademik.

Kita sudah pernah melihat hal serupa terjadi. Sekolah dibangun di daerah terpencil, tetapi tidak ada guru yang mampu bertahan lebih dari beberapa bulan. Buku-buku dikirim tanpa pelatihan guru sehingga tidak digunakan secara efektif. Kurikulum nasional diberlakukan tanpa menimbang konteks budaya lokal, yang akhirnya menjauhkan siswa dari materi pelajaran.

Jika sekolah rakyat mengulang pola ini, maka ia hanya akan menjadi pengulangan dari kegagalan masa lalu yang dibungkus dalam narasi baru.

Narasi ”berasrama” menyiratkan bahwa anak-anak akan dipisahkan dari keluarganya demi akses pendidikan. Walaupun niatnya baik, pemisahan ini harus ditinjau dari perspektif psikologis dan sosiologis. Anak-anak usia sekolah dasar sangat membutuhkan kelekatan emosional dengan keluarganya.

Bila sistem asrama diterapkan secara masif tanpa pendekatan transisi dan pendampingan, maka bisa timbul persoalan sosial baru, seperti keterasingan, tekanan mental, bahkan trauma.

Jika keluarga dan komunitas lokal tidak dilibatkan secara aktif, maka sekolah rakyat akan kehilangan jiwanya. Pendidikan bukan hanya soal kurikulum, tetapi tentang kehidupan sehari-hari anak dalam komunitasnya.

Anak-anak belajar tidak hanya dari buku, tapi juga dari nilai-nilai yang hidup dalam keluarga dan lingkungan sosial. Maka, model sekolah yang kontekstual dan partisipatif menjadi penting untuk dirancang sejak awal.

Masalah utama pendidikan di daerah tertinggal bukan sekadar soal fasilitas fisik, melainkan juga krisis tenaga pendidik. Rasio guru di wilayah 3T masih jauh dari ideal. Bahkan ketika guru tersedia, banyak dari mereka tidak mendapatkan pelatihan pedagogis yang sesuai dengan tantangan lokal.

Di sisi lain, insentif dan perlindungan bagi guru yang bertugas di daerah terpencil masih minim, membuat mereka enggan bertahan dalam jangka panjang.

Membangun sekolah tanpa memastikan keberadaan guru hanya akan menambah daftar fasilitas pendidikan yang tidak optimal. Pemerintah perlu merancang strategi jangka panjang, termasuk skema penempatan dan insentif yang realistis, pelatihan berkelanjutan, serta sistem dukungan psikososial bagi guru di daerah terpencil. Tanpa itu, pembangunan fisik sekolah hanya bersifat kosmetik.

Selain guru, ekosistem sekolah juga melibatkan kepala sekolah, tenaga administrasi, pengawas, dan tentu saja, orangtua murid. Sekolah rakyat tidak boleh dijalankan sebagai struktur tunggal. Ia harus dibangun sebagai ekosistem kolaboratif yang melibatkan semua pihak. Perlu ada ruang dialog antarpihak agar sekolah bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika komunitasnya.

Kementerian Sosial menyebut lebih dari 200 titik siap digunakan, dan 45 bangunan siap pakai di tahap awal (Kompas, 21/3/2025). Namun, pengalaman menunjukkan bahwa kesiapan infrastruktur tidak otomatis menjamin kesiapan sistem.

Evaluasi terhadap program-program sejenis di masa lalu harus dijadikan pelajaran penting. Kegagalan banyak sekolah alternatif bukan karena kurangnya semangat, tetapi karena lemahnya sistem pendukung.

Program Sekolah Rakyat harus memadukan pendidikan akademik dengan kecakapan hidup dan penguatan karakter. Kurikulum tidak bisa hanya menyalin silabus nasional. Ia harus disusun ulang agar sesuai dengan tantangan dan potensi lokal, seperti pertanian, maritim, atau kewirausahaan berbasis desa. Pendidikan yang relevan akan lebih membumi dan bermakna bagi peserta didik.

Kurikulum yang adaptif dan kontekstual menjadi kunci dari keberhasilan sekolah rakyat. Anak-anak di perdesaan memiliki daya tahan, kreativitas, dan nilai hidup yang kuat. Sekolah semestinya menjadi tempat untuk merawat dan mengembangkan potensi ini, bukan mematikan dengan beban administratif dan ujian yang tidak relevan. Pendidikan yang memerdekakan harus menjadi roh dari setiap program sekolah rakyat.

Jika dijalankan dengan cara yang tepat, sekolah rakyat bisa menjadi simbol kehadiran negara yang membangun dari pinggiran. Program ini bisa menjadi tonggak pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan nasional. Namun, hal ini hanya bisa dicapai jika pelaksanaannya mengedepankan keadilan sosial, keterlibatan lokal, dan keberlanjutan jangka panjang.

Dalam semangat Ki Hadjar Dewantara, sekolah adalah tempat menuntun kehidupan anak agar berkembang sesuai kodratnya. Sekolah harus membebaskan, bukan menyeragamkan. Mendidik bukan menggantikan kehidupan.

Jika benar kita ingin memutus rantai kemiskinan, sekolah rakyat harus dibangun di atas dasar visi kemanusiaan, dan kebijaksanaan yang berpihak kepada mereka yang paling lemah.

Yosefina Itu, OSU Dosen di STPM Santa Ursula Ende, NTT
Mahasiswi S3 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, FISIPOL UGM